Menteri Darmin Akui Data Pasokan dan Produksi Beras Bermasalah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengakui bahwa persoalan data luas panen dan produksi beras selama ini masih memiliki berbagai perbedaan. Oleh karena itu, kata Darmin, pemerintah meminta Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk membuat pendataan dan perkiraan mengenai luas tanam dan panen serta produktivitas beras.

Menurut Darmin, pemerintah saat ini sedang menyelesaikan kebijakan satu peta (one map policy) yang akan diluncurkan secara resmi pada 18 Agustus 2018. "Pemerintah juga berharap akan adanya data terkait luasan irigasi di Indonesia," kata Darmin di gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 15 Januari 2018.

Baca juga: Tak Sesuai dengan Realita, Ombudsman: Stop Opini Surplus Beras

Tak hanya itu, pemerintah juga akan melakukan verifikasi lahan secara sampel oleh pihak independen.

Sebelumnya Ombudsman meminta Kementerian Pertanian untuk memberikan data yang valid mengenai produksi dan pasokan beras. Anggota Ombudsman Akhmad Alamsyah menuturkan surplus yang memadai mencerminkan bukan hanya jumlah produksi berjalan, tapi juga jumlah stok yang kredibel. "Jadi jangan bombardir kami dengan pernyataan surplus," ujarnya.