Menteri PU soal Pembangunan IKN: Sementara, Kami Ditugasi Sedikit-sedikit

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo bertemu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy di Kantor Bappenas, Senin, 18 November 2024. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 3 jam—sejak 09.00 WIB—Dody mengaku banyak hal dibahas. Salah satunya, soal peran Kementerian PU dalam mewujudkan ketahanan pangan, air, dan energi. Sementara soal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), kata Dody, langsung dibahas Rachmat dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono yang juga datang ke Bappenas. “Jadi, (soal pembangunan) IKN, sementara kami ditugasi sedikit-sedikit,” kata Dody ketika ditemui wartawan usai pertemuan.

Sebelumnya, Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan pembangunan IKN. Namun, ada sejumlah penyesuaian. Adapun prioritas pembangunan saat ini adalah merampungkan pembangunan infrastruktur kantor dan hunian untuk lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Meskipun ada penyesuaian, Diana optimistis pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur akan sesuai target. Ia juga mengatakan tidak ada perubahan timeline meski ada penyesuaian pembangunan. Artinya, pembangunan IKN tetap direncanakan dalam lima tahap hingga 2045. "Bismillahirrahmanirrahim pokoknya,”kata Diana ketika ditemui di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jumat, 15 November 2024.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan gedung Kementerian Koordinator bakal selesai Desember 2024. Begitu pula dengan 47 tower hunian aparatur sipil negara atau ASN. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2019-2024 itu pun mengatakan ekosistem di IKN sudah siap bila pemindahan ASN dilaksanakan mulai 2025.

Basuki tidak bisa memastikan kapan pemindahan ASN dilakukan. “Tergantung MenPANRB (Penteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)” kata Basuki. Hal yang ia tahu, pemindahan ASN bakal dilakukan bertahap.

Lebih lanjut ihwal keberlanjutan pembangunan IKN, Basuki mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengarahkan dua timeline pembangunan, yakni pada 2025 dan 2028. Bila 2025 berkaitan dengan pemindahan ASN, timeline pada 2028 adalah tentang kesiapan infrastruktur kantor dan hunian untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. “Termasuk jalan-jalannya,” kata Basuki.

Pilihan editor: Mendag Sampaikan Dukungan Indonesia Terhadap Pasar Kredit Karbon di APEC