Menteri Transmigrasi Berencana Temui Xinyi Group, Warga Terdampak Rempang Eco City Waswas

TEMPO.CO, Jakarta - Miswadi, warga Pulau Rempang terdampak proyek Rempang Eco City, masih belum bisa mempercayai pernyataan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara.  Wadi, sapaannya, justru waswas karena ia juga mendengar kabar bahwa Iftitah akan melawat ke Cina untuk bertemu Xinyi Group—perusahaan yang bakal berinvestasi untuk Rempang Eco City.

“Yang dia katakan tidak ada penggusuran, tidak masuk akal,” kata Wadi kepada Tempo, Sabtu, 5 April 2025. Adapun saat audiensi dengan warga Rempang di Kampung Pasir Merah, Kelurahan Sembulang, Iftitah menyampaikan bahwa transmigrasi lokal dilaksanakan secara sukarela. Ia juga menyatakan tidak ada penggusuran bagi warga Rempang yang masih menolak.

Menurut pria yang juga menjadi pengurus Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu (AMAR-GB) itu, bila Iftitah benar-benar berpihak pada masyarakat maka tidak mengejar investasi Xinyi Group untuk pembangunan industri pengolahan pasir silika di Rempang. Sementara, rencana pertemuan itu, Wadi meyakini Iftitah akan membahas kelanjutan investasi tersebut. “Tidak mungkin datang tanpa lobi-lobi,” kata dia.

Wadi mengatakan, hilangnya rasa percaya warga Rempang ke pemerintah bukan tanpa alasan. Ia berujar, selama ini warga tidak pernah didengar. Bahkan, ia mengatakan, warga kerap dibohongi. Ia menyinggung janji kampanye Presiden ke-7 Joko Widodo yang akan melakukan sertifikasi kampung-kampung tua di Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam waktu tiga bulan bila ia kembali terpilih menjadi Presiden Indonesia dalam Pilpres 2019. Janji itu Jokowi sampaikan saat orasi politik di Kompleks Stadion Temenggung Abdul Jamal, Kota Batam, pada Sabtu, 6 April 2019.

“Nyatanya, sampai lima tahun tidak ada (sertifikasi). Padahal itu kepala negara yang menyampaikan di forum besar,” kata Wadi. Karena itu, hingga saat ini warga Rempang masih terus menuntut legalitas kampung tua yang telah dihuni turun temurun sejak Indonesia belum merdeka.

Adapun saat ini, Menteri Iftitah merancang program transmigrasi lokal bagi warga terdampak Rempang Eco City. Ia menyebut transmigrasi berbeda dengan relokasi karena transmigrasi tidak sekadar memindahkan penduduk. Menurut Iftitah, transmigrasi dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kawasan.  

Sebelumnya, Iftitah juga menyampaikan bahwa bahwa Pulau Rempang dirancang sebagai kawasan transmigrasi karena ada potensi industri pasir silika yang bisa dibangun. Selain itu, sudah ada investor yang siap berkolaborasi, yakni Xinyi Group, dengan estimasi nilai investasi awal Rp 198 triliun. Ia mengklaim penataan Kawasan Transmigrasi Rempang akan bermanfaat untuk masyarakat lokal. Terlebih, menurut dia, ada potensi penciptaan lapangan kerja mulai dari 57 ribu hingga 85 ribu orang dari industri tersebut. Ia memastikan warga Rempang bisa terserap menjadi tenaga kerja. 

Seiring dengan rencana tersebut, Iftitah akan melawat ke Cina dan bertemu Xinyi Group untuk untuk memastikan kelanjutan investasinya di Rempang. Politikus Partai Demokrat itu berujar, kelanjutan investasi perlu dipastikan agar pemerintah tidak salah mengambil kebijakan. 

“Untuk memastikan benar atau tidak akan ada investasi, bukan dalam rangka ngotot investasinya,” kata Iftitah kepada Tempo usai kunjungan ke Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Senin, 31 Maret 2025.  

Akan tetapi, ia belum memastikan kapan akan melawat ke Cina untuk menemui Xinyi Group. Ia akan meminta restu Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu. Terlebih, kata dia, pemerintah saat ini juga menghemat anggaran dengan mengurangi perjalanan dinas ke luar negeri. “Tapi kembali lagi, fokus saya adalah memastikan bahwa investasi ada. Kedua, investasi itu tidak meniadakan hak masyarakat,” kata  Iftitah.

Pilihan Editor: Celios Sebut Tak Ada Urgensi Program Transmigrasi Lokal Warga Terdampak Rempang Eco City