Momen

BUMN
Pembentukan Enam Induk BUMN Dipercepat

KEMENTERIAN Badan Usaha Milik Negara mempercepat pembahasan rancangan peraturan pemerintah mengenai pembentukan enam induk usaha (holding) BUMN. Pembentukan enam holding yang meliputi sektor minyak dan gas, tambang, perbankan, jalan tol, perumahan, serta konstruksi dan rekayasa itu ditargetkan rampung pada pertengahan 2016. Percepatan ini sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo, yang meminta pembentukan holding selesai tahun ini.

Deputi Kementerian BUMN Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Aloysius K. Ro menjelaskan, rancangan peraturan holding migas sudah berada di Kementerian Keuangan. Tahap selanjutnya akan dibawa ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Yang lain sedang kami bahas," kata Aloysius, Kamis pekan lalu.

Namun Ketua Komisi BUMN Dewan Perwakilan Rakyat Hafidz Thohir mengatakan pemerintah sebaiknya berkoordinasi dengan DPR. "Perubahan (komposisi) saham perlu perizinan DPR," ujarnya.

Rencananya PT Pertamina akan memimpin PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Di sektor keuangan, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk, dan PT Permodalan Nasional Madani akan menginduk ke PT Danareksa. Di sektor pertambangan, PT Inalum akan memiliki tiga anak usaha, yakni PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Antam Tbk.

---

PERBANKAN
Bank Mandiri Terbitkan Obligasi Rp 10 Triliun

DIREKTUR Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Mandiri berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan senilai Rp 5-10 triliun untuk memenuhi kebutuhan pendanaan perseroan pada semester kedua tahun ini. Penerbitan obligasi ini dalam bentuk rupiah dan bisa dilakukan secara bertahap dalam dua tahun. Untuk tahun ini, obligasi yang diterbitkan minimal senilai Rp 5 triliun. "Lima sampai sepuluh triliun bisa dalam dua tahun, tapi masih tergantung kebutuhan funding. Kalau deposito tumbuh, obligasinya tidak terlalu banyak," katanya Rabu pekan lalu.

Direktur Keuangan dan Treasury Bank Mandiri Pahala N. Mansury mengatakan Mandiri masih mempersiapkan dan merancang rencana penerbitan obligasi tersebut. "Kami harus punya laporan keuangan audit yang berlaku sampai Agustus-September," ujarnya.

---

PERBANKAN
Sertifikasi Bankir Memantik Curiga

SURAT larangan Otoritas Jasa Keuangan kepada perbankan agar tidak mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) pada pertengahan Maret lalu memicu kecurigaan dari asosiasi serta perhimpunan bankir dan perbankan yang memelopori berdirinya LSPP. Sertifikasi Manajemen Risiko merupakan pendidikan yang wajib diikuti bankir. Adapun LSPP adalah lembaga yang didirikan Ikatan Bankir Indonesia, Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas), Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara), Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), dan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo).

Surat edaran OJK kepada semua direksi bank yang salinannya diterima Tempo itu menyatakan bahwa Sertifikasi Manajemen Risiko oleh LSPP belum memperoleh pengakuan internasional. Akibat surat itu, satu-satunya lembaga yang sah menggelar sertifikasi tersebut adalah Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, yang didirikan Indonesian Risk Professional Association.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon membantah ada motif kepentingan bisnis terkait dengan surat edaran tersebut. Tujuan utama OJK mengeluarkan surat tersebut justru terkait dengan peraturan Bank Indonesia mengenai syarat sertifikasi dengan standar internasional di bidang manajemen risiko. "Kami mendorong LSPP segera memenuhi persyaratan tersebut karena era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) sudah tiba dan mereka telah sepakat menyerahkan roadmap," kata Nelson seperti dikutip sejumlah media, Senin pekan lalu.

---

INFRASTRUKTUR
BPJT Talangi Pembebasan Lahan Trans Jawa

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan kekurangan dana pembebasan lahan jalan tol Trans Jawa sudah bisa diatasi. Pemerintah akan memakai dana talangan milik Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT). "Kementerian Keuangan sudah mengizinkan kami memakai dana talangan itu," katanya di Jakarta, Selasa pekan lalu.

Februari lalu, Kementerian Pekerjaan Umum sudah menghabiskan dana pembebasan lahan jalan tol Trans Jawa senilai Rp 1,4 triliun. Sebanyak Rp 964 miliar dikucurkan untuk pengadaan lahan dan sisanya buat pengeluaran bulanan, belanja pegawai, biaya pengukuran, serta ongkos pegawai honorer. Pembebasan lahan belum seluruhnya rampung. Pembebasan lahan ruas Pemalang-Batang, misalnya, baru 9,34 persen. Pemerintah membutuhkan tambahan dana Rp 8-10 triliun.

Kebutuhan dana inilah yang akan diambilkan dari dana talangan BPJT. Menteri Basuki mengatakan dana talangan BPJT digunakan untuk membiayai pembebasan lahan di ruas Pemalang-Batang hingga Salatiga. Penggantian dana talangan BPJT akan ditanggung Kementerian Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. "Pakai dana Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara Kementerian Keuangan," ucap Basuki.

---

KORPORASI
Garuda Beli Mesin Rolls-Royce

PT Garuda Indonesia Tbk membeli mesin Rolls-Royce senilai US$ 1,2 miliar. Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Inggris David Cameron menyaksikan penandatanganan kesepahaman yang diteken Direktur Utama Garuda Indonesia M. Arif Wibowo dengan Chief Operating Officer Airbus Tom William dan Presiden Civil Aerospace Rolls-Royce Eric Schulz di Downing Street 10, London, Selasa pekan lalu.

Kesepakatan ini merupakan salah satu realisasi kunjungan Presiden Jokowi ke Jerman, Inggris, Belgia, dan Belanda untuk memperkuat kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa. Nilai perdagangan Indonesia-Uni Eropa mencapai US$ 26,14 miliar. Investor Uni Eropa merupakan yang terbesar ketiga di Indonesia dengan nilai investasi US$ 2,26 miliar pada 2015.

---

PERKEBUNAN
Produksi CPO Diprediksi Turun Tahun Ini

PT Riset Perkebunan Nusantara memperkirakan produksi minyak sawit mentah (CPO) nasional turun menjadi 32 juta ton tahun ini. Angka itu di bawah realisasi produksi tahun lalu sebesar 33,4 juta ton. Penurunan terjadi akibat imbas dari anjloknya produksi tandan buah segar kelapa sawit sepanjang Januari-Maret sebesar 10 persen.

Direktur Pusat Penelitian Kelapa Sawit PT Riset Perkebunan Nusantara, Hasril Hasan, mengatakan penurunan ini disebabkan oleh kemarau yang melanda kawasan di utara khatulistiwa di Sumatera dan Kalimantan pada semester pertama tahun lalu dan berlanjut pada semester kedua di selatan khatulistiwa. "Kekeringan mengganggu perkembangan bunga dan buah," katanya Selasa pekan lalu.

Prediksi penurunan produksi berimbas pada penguatan harga CPO sepanjang pekan lalu. Sentimen lain yang mengerek harga CPO adalah rencana pemerintah Indonesia memberlakukan moratorium penerbitan izin lahan sawit.

---

PASAR MODAL
Saham Baru untuk Bayar Utang

EMITEN rokok PT Bentoel International Investama Tbk menerbitkan saham baru sebesar 36,48 miliar dengan target perolehan Rp 13,99 triliun. Saham baru dibanderol Rp 480 per lembar. Dana yang diperoleh untuk melunasi utang perseroan sebesar Rp 12 triliun. "Untuk mengurangi utang kepada Rothmans Far East BV," kata Dinar Shinta Ulie, Corporate SVC Counsel & Corp Secretary Bentoel International, Senin pekan lalu. Selain buat melunasi utang, dana tersebut untuk ekspansi bisnis.

Dalam keterbukaan informasi di PT Bursa Efek Indonesia, penawaran umum terbatas III dilakukan dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD). Perseroan menawarkan 29,16 miliar lembar saham baru dengan nominal Rp 50 per lembar saham. Setiap pemegang 36 saham lama memiliki hak 145 HMETD.

Sisa saham baru yang tidak terserap akan diambil alih British American Tobacco (BAT) (2009 PCA) Limited, pemegang saham utama perseroan yang juga bertindak sebagai pembeli siaga. BAT akan mendapatkan dukungan dana dari BAT International Finance plc untuk menyerap saham rights issue. Apabila pemegang saham lama tidak menyerap saham rights issue, kepemilikan akan terdilusi 80,1 persen.