Gerilya Mencari Penantang Basuki

TIGA puluh ulama memadati ruang tamu kediaman mantan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat tiga pekan lalu. Mereka duduk melingkar, dengan kudapan buah segar dan air mineral. Digelar selepas magrib, percakapan berlangsung gayeng dengan cerita nostalgia. Selama tiga jam, para ulama bergiliran menyampaikan keluh-kesah tentang persoalan yang dihadapi Jakarta.

Para ulama itu mengenang interaksi mereka tatkala Sjafrie menjabat Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta pada 1997-1998. Eks penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Abdullah Hehamahua, yang hadir dalam pertemuan itu, mengatakan Sjafrie memilih tak mendominasi pembicaraan. "Pak Sjafrie lebih banyak mendengarkan," ujar Abdullah, Rabu pekan lalu.

Tokoh Islam yang hadir antara lain KH Abdul Rasyid Abdullah Syafi'i, pemimpin Perguruan Islam As-Syafiiyah; mantan Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta KH Maulana Kamal Yusuf; dan pemimpin Pesantren Husnayain, KH A. Cholil Ridwan. Terlihat pula Ketua Dewan Syura Partai Bulan Bintang M.S. Kaban dan mantan Wakil Ketua KPK Chandra M. Hamzah.

Abdullah Hehamahua menuturkan, pertemuan tokoh Islam dengan Sjafrie bukan perjumpaan pertama. Dalam sejumlah pengajian, terutama pada bulan Ramadan, dia acap berdiskusi dengan ulama-ulama di Jabodetabek. Forum Ulama DKI Jakarta bahkan telah mengusulkan nama Sjafrie sebagai calon gubernur sejak akhir tahun lalu.

Selewat salat isya, para ulama masuk ke topik inti kedatangan mereka hari itu: pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Pertanyaan paling lugas dilontarkan Ketua Umum Front Pembela Islam Muhammad Rizieq Shihab. Dia mendengar desas-desus tentang pencalonan Sjafrie sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tokoh Islam, kata Rizieq, di Jakarta memerlukan kepastian keputusan Sjafrie. "Kami perlu mendengar langsung," ujar Rizieq, seperti ditirukan seorang peserta pertemuan.

Setelah ulama-ulama itu berbicara, Sjafrie memberi tanggapan selama sekitar 10 menit. Ceritanya lebih banyak pada pengalaman di bidang militer, terutama saat menjadi Panglima Kodam Jayakarta dan Wakil Menteri Pertahanan. Dia berkisah mengenai kegiatan selepas dunia militer, juga tentang uang pensiun yang nilainya Rp 3 juta sebulan. "Intinya, beliau siap menjadi calon gubernur," kata Abdullah.

Nama Sjafrie Sjamsoeddin sudah lama masuk radar bakal calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra. Namanya pernah muncul bersama delapan nama lain dalam penjaringan tahap pertama Partai Gerindra DKI Jakarta. Misalnya Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil, yang belakangan memutuskan tak maju di Jakarta.

Didukung banyak pihak, Sjafrie justru tak pernah muncul dalam pertemuan para bakal calon gubernur. Dia absen ketika Gerindra mengumpulkan para calon di Hotel Sari Pan Pacific pada 27 Januari lalu. Sjafrie waktu itu menyatakan tak bisa datang karena sedang menyelesaikan pendidikan doktoral. Ketua tim penjaringan, Syarif, mengatakan, "Sjafrie tak bisa ikut berpartisipasi karena sedang berada di luar negeri."

Tak patah semangat, pengurus teras Partai Gerindra Jakarta turun langsung melobi Sjafrie. Pada 23 Maret lalu, Ketua Gerindra DKI Jakarta M. Taufik bersama beberapa pengurus menyambangi langsung kediaman Sjafrie. Taufik ingin menanyakan kesediaan Sjafrie menjadi calon gubernur partai berlambang kepala burung garuda itu. "Sjafrie menjawab siap," ujar politikus ini. Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono membenarkan soal pertemuan ini. "Cuma, saya tak tahu siapa saja yang datang," katanya.

Dalam pertemuan dengan ulama, Sjafrie juga menceritakan kedekatannya dengan Prabowo Subianto. Sjafrie dan Prabowo merupakan kawan satu angkatan di Akademi Militer. Di era Orde Baru, dua prajurit ini memiliki karier cemerlang di dunia militer. Saat Sjafrie menjadi Panglima Kodam Jayakarta, Prabowo menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat. Keduanya juga dianggap sebagai tokoh militer yang dekat dengan ulama Islam.

Seorang politikus Gerindra menuturkan, Prabowo dan Sjafrie kerap menghabiskan waktu dengan makan bersama. Salah satu tempat pertemuan favorit mereka, kata politikus ini, adalah Hotel Dharmawangsa. Kedekatannya dengan Prabowo juga disampaikan Sjafrie kepada para ulama. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani membenarkan kabar tentang kedekatan kedua tokoh ini. "Memang beberapa kali mereka makan bareng," ujar Muzani.

Sjafrie Sjamsoeddin belum bisa dimintai keterangan mengenai pencalonannya ini. Seorang ajudannya mengatakan Sjafrie sedang berada di luar negeri. Dia meminta Tempo mengirim daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada bosnya. "Semua pertanyaan sudah kami sampaikan," kata sang ajudan saat dimintai konfirmasi.

Seorang politikus Gerindra menuturkan, partainya membidik tokoh pensiunan militer untuk menandingi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang belakangan "merapat" ke tentara. Kedekatan Ahok dengan korps loreng terlihat dengan adanya hibah dari pemerintah DKI Jakarta. Pada Agustus 2015, Ahok menyerahkan hibah uang senilai Rp 51 miliar kepada Kodam Jayakarta. Rinciannya, Rp 18 miliar untuk membeli 326 sepeda motor jenis trail dan sisanya buat membeli 2.050 set peralatan antihuru-hara.

Nama pensiunan tentara lain yang sempat mencuat adalah mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Moeldoko. Indikasi kesiapan Moeldoko menjadi calon gubernur, kata Arief Poyuono, adalah munculnya tim Moeldoko Center. Selain itu, Arief menuturkan, sejumlah kader Gerindra sudah menggalang dukungan untuk memuluskan pencalonan peraih Adhi Makayasa tersebut.

Rabu pekan lalu, sekelompok orang bahkan berencana mendeklarasikan relawan Moeldoko yang bernama KaMu (Kawan Moeldoko) di Setu Babakan, Jakarta Selatan. Moeldoko belum bisa dimintai konfirmasi tentang pencalonan ini. Sejumlah pesan pendek yang Tempo kirim belum direspons hingga tenggat tulisan. Melalui akun Twitternya, @GeneralMoeldoko, dia berkicau: "Saya tak pernah terpikir untuk maju menjadi Gubernur DKI. Saya tak tahu siapa yang bikin acara ini."

Ahmad Muzani mengatakan belum mengetahui komunikasi antara Prabowo dan Moeldoko. "Saya dengar belum ada," ujar Muzani. Menurut dia, Gerindra baru akan memutuskan calon yang diusung menjelang pendaftaran pada Agustus mendatang. Siapa yang bakal dicalonkan, kata Muzani, merupakan kewenangan Prabowo. "Tahapannya masih jauh, belum banyak info yang bisa dibagi," ujarnya.

Di luar Gerindra, partai yang sudah mengambil ancang-ancang adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDI Perjuangan merupakan satu-satunya partai di Jakarta yang bisa mengusung calon tanpa berkoalisi dengan partai lain. Wakil Ketua Tim Penjaringan Gubernur PDI Perjuangan Gembong Warsono menuturkan, sudah ada 33 orang pendaftar calon gubernur. Dua di antaranya kader internal, yakni Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dan Boy Sadikin.

Salah satu nama yang menyodok adalah putri Guntur Soekarnoputra, Puti Pramathana Puspa Seruni Paundrianagari. Sebelumnya, Puti sempat digadang-gadang menjadi Ketua PDI Perjuangan DKI Jakarta. Untuk pencalonan sebagai gubernur, kata Gembong, Puti belum mendaftar resmi. Selain itu, Gembong belum mendengar nama Puti diusulkan kader partai ini. "Namanya bisa masuk jika ada penugasan partai," ujarnya.

Puti sudah menyatakan kesediaannya maju sebagai calon gubernur. Menurut dia, semua calon akan menjalani tahapan seperti psikotes serta uji kelayakan dan kepatutan. PDI Perjuangan juga bakal mengadakan sigi untuk menentukan popularitas dan elektabilitas calon. "Semua kader harus siap," kata Puti.

Gembong menuturkan, hasil tim penjaringan bakal dibawa ke rapat pleno pengurus pusat. Menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta ini, siapa yang bakal dipilih akan ditentukan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. "Keputusannya tergantung hasil rapat partai," ujarnya.

Di tengah upaya keras tim suksesnya mencari dukungan lewat jalur independen, hadangan baru datang menghampiri Ahok. Persoalan itu muncul dari draf perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah.

Poin krusial aturan ini adalah syarat membubuhkan meterai dalam surat pernyataan dukungan calon kepala daerah perseorangan. Pasal 14 ayat 8 rancangan itu berbunyi, meterai mesti dicantumkan dalam dukungan yang dihimpun secara perseorangan ataupun secara kolektif per kelurahan.

Ahok senewen mendengar usul ini. Jika aturan itu benar-benar diterapkan, sebagai bakal calon perseorangan, dia setidaknya membutuhkan uang sebesar Rp 6 miliar hanya untuk pembelian meterai. Angka ini didapat dari mengalikan harga meterai dengan jumlah surat dukungan di Jakarta, yaitu satu juta fotokopi kartu tanda penduduk. Menurut dia, syarat ini hanya untuk menjegalnya sebagai calon kepala daerah. "Mereka semua maunya saya tidak jadi gubernur, kan?"

Sinyal mempersulit calon perseorangan memperoleh restu dari wakil rakyat di Senayan. Ketua Komisi Pemerintahan DPR Rambe Kamarul Zaman mengatakan penyertaan meterai penting untuk mencegah dukungan ganda. Sedangkan politikus Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto, menjelaskan, kewajiban pencantuman meterai bertujuan mencegah dukungan bodong sekaligus menjadi bukti interaksi calon dengan pemilihnya.

Komisi Pemilihan Umum akhirnya memilih membatalkan usul penggunaan meterai pada lembar dukungan perseorangan. Anggota KPU, Hadar Nafis Gumay, mengatakan pembatalan dilakukan melalui rapat pleno komisioner pada Selasa pekan lalu. "Usul ini akan kami bawa ke rapat konsultasi dengan DPR," ujarnya.

Wayan Agus Purnomo, Hussein Abri, Diko Oktora, Adi Warsono (Bekasi)

Lorong Terjal Peminat DKI-1

PENANTANG Basuki Tjahaja Purnama paling agresif adalah Yusril Ihza Mahendra. Mantan Menteri-Sekretaris Negara ini berhadap-hadapan langsung dengan Basuki alias Ahok setelah menjadi kuasa hukum warga Luar Batang yang akan digusur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai penantang, Yusril mendapat panggung politik untuk melawan Ahok. Yusril mengecam keras rencana penggusuran Kampung Luar Batang. Menurut dia, warga Luar Batang-lah yang punya legalitas menempati area itu. "Kami tantang Gubernur datang ke sini. Berani tidak dia berdialog dengan rakyatnya sendiri," kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini di halaman Masjid Jami' Keramat Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu pekan lalu.

Berminat maju menjadi DKI-1, Yusril memang berusaha keras menarik perhatian publik Jakarta. Apalagi, hingga empat bulan sebelum hari pendaftaran calon gubernur, belum muncul satu pun penantang yang mampu bersaing dengan Ahok dalam pemilihan kepala daerah Februari 2017. Menurut jadwal, pasangan calon gubernur dan wakilnya harus sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah pada 28-30 Agustus mendatang.

Selain mengkapitalisasi isu penggusuran dan reklamasi Teluk Jakarta, Yusril rajin bertemu dengan elite partai. Di antaranya, dia menjumpai petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai pemenang pemilu di Jakarta dengan 1,2 juta pemilih. Yusril juga sowan ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani membenarkan soal itu. "Yusril sudah bertemu dengan Pak Prabowo."

Yusril juga menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas. Selain itu, Yusril bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk minta restu. Jala peluang juga Yusril tebar dengan ikut proses penjaringan calon sejumlah partai, antara lain PDI Perjuangan, Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Seperti Yusril, Sandiaga Uno gencar mendulang dukungan. Anggota Dewan Pembina Gerindra ini rajin menjumpai warga Jakarta dan kantor media massa. Sandiaga berkomitmen meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Jakarta. "Saya berfokus di penciptaan lapangan kerja," ujarnya.

Seorang petinggi Gerindra mengatakan partainya sadar nama calon yang beredar belum ada yang menjual. Dua nama yang sempat menguat di Gerindra adalah Sandiaga dan Yusril. Namun peluang keduanya kecil karena secara elektabilitas masih rendah. Sandiaga, menurut petinggi Gerindra itu, paling banter menjadi calon wakil gubernur.

Dia juga mengatakan nama Yusril sudah sulit dijual. Pakar hukum tata negara ini dinilai punya banyak kelemahan yang mudah diserang lawan politik. Misalnya soal kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum ketika dia menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Ini sudah diketahui Gerindra," ujarnya. Menanggapi hal ini, Yusril mengatakan, "Saya tidak akan menjawab pertanyaan jebakan itu."

Merujuk pada hasil survei Charta Politika, akhir Maret lalu, keterpilihan Yusril dan Sandiaga masih jeblok. Tingkat keterpilihan Ahok paling tinggi, 44,5 persen. Sedangkan Yusril 7,8 persen dan Sandiaga hanya 1,5 persen. Nama lain seperti Adhyaksa Dault dan Ahmad Dhani masuk radar survei, tapi minor.

Melihat hasil survei, partai terus menimbang calonnya. Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Gerindra Fadli Zon mengatakan partainya belum mengambil keputusan. "Semua calon dipertimbangkan," ujarnya. Sandiaga optimistis akan mendapat dukungan rakyat. "Tentu keputusan akhir di Gerindra. Saya akan patuh dan ikhlas."

PDI Perjuangan pun melirik kader internal partai. Bendahara PDI Perjuangan DKI Jakarta Adi Widjaja mengatakan partainya mengusung dua calon: Ketua DPD PDI Perjuangan Jakarta Boy Sadikin dan Djarot Saiful Hidayat, yang kini Wakil Gubernur Jakarta. "Ini penugasan partai, semua harus mendukung," kata Adi.

Sunudyantoro, Rezki Alvionitasari, Friski Riana