Momen

PERIKANAN
Keran Impor Dibuka Terbatas

MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membantah kabar bahwa izin impor ikan dibuka lebar. Menurut dia, yang terjadi justru tren penurunan impor ikan. "Kami tidak memperluas impor," kata Susi dalam rapat kerja dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu pekan lalu.

Sejumlah anggota parlemen mempertanyakan kebijakan impor ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menurut Susi, impor ikan untuk industri pengolahan diawasi ketat sejak Januari 2016. Ia mencurigai impor jenis ikan tuna dan cakalang dilakukan pengusaha nakal dari negara tetangga. Dugaannya, pengusaha itu menggunakan Indonesia sebagai negara transit.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nilanto Perbowo memastikan izin diberikan hanya untuk jenis ikan yang dibutuhkan oleh industri berorientasi ekspor dan industri pengalengan. Impor, menurut dia, hanya solusi jangka pendek untuk memenuhi ketersediaan bahan baku. "Jumlahnya terkendali," ujar Nilanto.

Berdasarkan data Kementerian sepanjang kuartal pertama 2016, jumlah izin impor ikan mencapai 29.035 ton. Namun realisasinya hanya 11.460 ton..

PERBANKAN
Peluncuran Satelit Tertunda Satu Pekan

PELUNCURAN BRIsat, satelit PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, tertunda karena masalah teknis. Pada Selasa pekan lalu, situs Arianespace melaporkan bahwa keanehan terlihat selama persiapan transfer roket ke zona peluncuran ELA-3. Masalah terjadi pada cairan konektor peluncur.

Meski sempat tertunda, roket VA320 itu direncanakan bakal lepas landas di Guyana Prancis, Amerika Selatan, pada Senin pekan ini atau Selasa waktu Indonesia.

"Setelah dilakukan evaluasi, akhirnya Arianespace menetapkan BRIsat dapat diluncurkan," kata Direktur Utama BRI Asmawi Syam, Kamis pekan lalu. Peluncuran direncanakan berlangsung pada pukul 05.30-06.35 sore waktu Guyana Prancis atau pukul 03.30-04.15 dinihari waktu Indonesia.

Satelit BRIsat ini akan menghubungkan 10.350 kantor unit kerja BRI di berbagai pelosok Tanah Air.

MAKROEKONOMI
Anggaran Kementerian Dipangkas Rp 50 Triliun

PEMERINTAH sepakat memangkas anggaran belanja negara sebesar Rp 50 triliun. Pemangkasan anggaran tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016. "Pemotongan dilakukan proporsional dan menyeluruh terhadap sejumlah program infrastruktur," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Kamis pekan lalu.

Sofyan mengatakan pemotongan dilakukan, selain karena kondisi ekonomi yang sedang sulit, lantaran realisasi penerimaan negara belum mencapai target yang diharapkan. Dilansir dari situs resmi Sekretariat Kabinet, pemotongan anggaran Rp 50 triliun itu terdiri atas efisiensi belanja operasional Rp 20,9 triliun dan efisiensi belanja lain Rp 29 triliun. Dalam pemotongan itu terdapat Rp 10,9 triliun yang merupakan anggaran pendidikan dan Rp 1,434 triliun yang sebelumnya masuk pos anggaran kesehatan.

KELISTRIKAN
PLTU Batang Segera Dibangun

PEMBANGUNAN Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah, akhirnya bisa mulai dikerjakan. Kepastian pemenuhan pembiayaan (financial closing) PLTU Batang diteken di depan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis pekan lalu.

Jokowi mengatakan financial closing merupakan bukti bahwa pemerintah serius. Pembangunan PLTU Batang sempat tertunda selama empat tahun karena persoalan pembebasan tanah. "Pemerintah sudah menyelesaikan masalah. Saya minta investor agar proyek tidak mundur," kata Jokowi.

Ia ingin pengerjaan PLTU selesai pada 2019. Keberhasilan proyek ini akan menjadi contoh kisah sukses public private partnership pertama bagi pemerintah di tengah kebutuhan listrik yang terus meningkat.

PLTU Batang mempunyai kapasitas listrik 2 x 1.000 megawatt dengan nilai investasi US$ 4 miliar atau sekitar Rp 52 triliun. Proyek yang akan dibangun PT Bhimasena Power Indonesia ini mendapatkan sokongan dana dari Japan Bank for International Cooperation dan sindikasi perbankan komersial internasional.