Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ekonomi

Momen

3 Februari 2014 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

BUMN
Restrukturisasi Merpati Tunggu Menteri Keuangan

MENTERI Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan masih mengupayakan penyehatan PT Merpati Nusantara Airlines, perusahaan maskapai penerbangan milik negara yang terlilit utang lebih dari Rp 6,5 triliun. Salah satu opsi: Merpati melepas anak usahanya, PT Merpati Maintenance Facilities dan Merpati Training Center. Dalam rencana bisnis, keduanya akan diambil alih oleh PT Perusahaan Pengelola Aset untuk dicarikan mitra investor.

Persoalannya, menurut Dah­lan, pencairan dana atas pelepasan Merpati Maintenance Facilities terbentur aturan Kementerian Keuangan. Perusahaan pemerintah harus mendapat persetujuan Kementerian Keuangan. "Berbeda dengan swasta yang hanya melalui pemegang saham," ujarnya Selasa pekan lalu. Padahal hasil penjualan aset itu akan dipakai untuk menambah modal kerja Merpati, antara lain membayar gaji karyawan yang tertunggak dua bulan terakhir.

Selain itu, Merpati mesti membayar utang ke PT Pertamina (Persero), yang diperkirakan telah mencapai Rp 500 miliar. Utang yang menumpuk itu mengakibatkan Pertamina menyetop suplai avtur ke pesawat Merpati per 15 Januari 2014 bila pembelian tidak dilakukan secara tunai.

Sejauh ini belum ada keputusan Kementerian Keuangan terkait dengan rencana restrukturisasi utang Merpati. Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro beberapa waktu lalu meminta Merpati segera menyiapkan rencana bisnis, komitmen, dan rekomendasi dari Kementerian BUMN atas rencana restrukturisasi itu.

Transportasi
Shinkansen Jakarta-Bandung

PEMERINTAH Indonesia dan Jepang melakukan studi bersama proyek kereta supercepat (high speed railway project) Shinkansen Jakarta-Bandung. Jepang akan membiayai studi yang menelan US$ 15 juta itu. Menurut Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dedy S. Priyatna, studi akan dilakukan dua tahap. "Seharusnya satu tahap. Tapi, karena ada pergantian presiden, dilakukan dua tahap," katanya Selasa pekan lalu.

Dedy menjelaskan, jalur kereta api supercepat Jakarta-Bandung diperkirakan sepanjang 133 kilometer. Studi tahap pertama akan dilakukan pada Januari-Juni 2014, yakni membahas desain. Studi akan dilanjutkan setelah pemilihan presiden, Juni 2014-Maret 2015, membahas detail kalkulasi pembangunan secara keseluruhan. Proyek ini akan menghabiskan biaya Rp 56 triliun dengan waktu pengerjaan tujuh tahun. "Direncanakan masyarakat dapat menikmati kereta api supercepat Shinkansen pada 2020," ucap Dedy.

Rencananya, stasiun kereta supercepat akan dibangun di Dukuh Atas, Jakarta Pusat, dan kawasan Gedebage, Bandung. Stasiun dibangun di bawah tanah untuk mengatasi kepadatan bangunan dan struktur lain. Proyek kerja sama kedua negara ini akan dilanjutkan untuk mengembangkan kereta supercepat Jakarta-Surabaya.

Minyak dan Gas
Singapura Stop Impor Gas

SINGAPURA tidak memperpanjang kontrak pembelian gas bumi dari Indonesia. Sebab, kata Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Johanes Widjonarko, Rabu pekan lalu, "Di sana sudah ada FSRU." Kebetulan kontrak jual-beli gas antara Indonesia dan pembeli di Negeri Singa akan berakhir.

Gas ke Singapura disalurkan melalui pipa PT Trans Gas Indonesia—anak perusahaan PT PGN (Persero) Tbk—kepada Sembawang Corporation dan Gas Singapore Pvt Ltd. Gas berasal dari Blok Koridor di Sumatera Selatan sebesar 300 juta kaki kubik per hari (mmscfd) dan Blok Natuna Sea sebanyak 100 mmscfd.

Menurut Widjonarko, berakhirnya kontrak ekspor gas itu sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional. Di situ disebutkan ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional dipenuhi antara lain dengan mengurangi ekspor secara bertahap terutama gas dan batu bara dan menetapkan batas waktu untuk memulai menghentikan ekspor.

Perbankan
Mata Uang di Perbatasan Indonesia-Papua Nugini

BANK Indonesia dan Bank of New Guinea menandatangani nota kesepahaman (MOU) mengenai penggunaan uang di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Penandatanganan dilakukan Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas dan Deputi Gubernur Bank of New Guinea Benny B.M. Popoitai. "Kerja sama ini wujud komitmen kami memperkuat perekonomian daerah perbatasan," kata Ronald, Rabu pekan lalu.

Dengan kerja sama ini, kedua bank sentral bersepakat meningkatkan peran lembaga keuangan bank dan pedagang valuta asing di tiap negara untuk memperlancar sistem pembayaran.

Kedua bank sentral juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pertukaran mata uang dan transaksi valas di wilayah perbatasan, mendorong penelitian bersama terkait dengan mata uang dan bidang ekonomi lain, serta menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah untuk meningkatkan pemahaman terhadap isu-isu ekonomi di daerah perbatasan.

Infrastruktur
Rel Ganda Utara Molor

PENGOPERASIAN rel ganda jalur utara Jawa molor dari target akhir 2013. Menteri Perhubungan Evert Erenst Mangindaan menyebutkan penyebabnya adalah masalah lahan dan masalah sosial masyarakat.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian sanggup merampungkan infrastruktur rel ganda jalur utara Jawa ini pada Maret 2014. Harapannya proyek ini bisa diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada April 2014. Jalur ganda ini diperkirakan bisa memindahkan 20-25 persen beban jalan darat Pantura pada tahap awal. "Terutama untuk angkutan barang," kata Mangindaan, Rabu pekan lalu.

Saat ini Kementerian Perhubungan berkoordinasi intensif dengan tim Panitia Pengadaan Tanah untuk pembebasan lahan. Di beberapa wilayah sedang dilakukan negosiasi dengan masyarakat.

Infrastruktur
Jalan Rusak, PU Siapkan Rp 510 Miliar

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum memperkirakan kebutuhan dana untuk penanganan sementara kerusakan jalan nasional akibat banjir dan tanah longsor sebesar Rp 510,32 miliar. Direktur Jenderal Bina Marga Djoko Murjanto mengatakan infrastruktur yang harus segera diperbaiki berada di Jawa, Sumatera Selatan, Bengkulu, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara.

Djoko menjelaskan, setelah penanganan sementara, dibutuhkan perbaikan yang bersifat permanen. "Dana yang diperlukan untuk perbaikan permanen sekitar Rp 1,517 triliun," katanya di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Saat ini pemerintah sedang memperbaiki kerusakan jalan nasional di jalur pantai utara. Misalnya di jalur Karawang-Cikampek-Palimanan, ruas Pamanukan-Sewo-Lohbener, perbatasan Kota Semarang-Batang, jalan raya Kendal, jalan lingkar Kudus-Pati, dan lingkar Demak.

Komoditas
Banjir Beras Vietnam

PASAR Induk Cipinang, Jakarta Timur, tiba-tiba kebanjiran beras Vietnam dua pekan terakhir. Para pedagang mengeluhkan ribuan ton beras yang masuk dengan harga lebih murah Rp 500 per kilogram. Akibatnya, harga beras lokal anjlok. Menurut Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Billy Haryanto, beras Vietnam yang beredar di Cipinang ini jenis biasa, IR 64-1 lokal, dengan kualitas medium.

Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai Susiwijono Moegiarso memastikan impor tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Beras datang dari Vietnam melalui Pelabuhan Tanjung Priok dan Belawan, dilengkapi surat persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan dan laporan surveyor. "Impor beras tercatat dengan pos tarif 1006.30.99.00 asal Vietnam sebanyak 83 kali," katanya Selasa pekan lalu.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Bachrul Chairi mengaku telah mengeluarkan izin impor sebanyak 16.900 ton beras jenis khusus, Basmati dan Japonica, asal Vietnam. Izin mendatangkan Basmati sebanyak 1.910 ton diberikan kepada 50 perusahaan. Sedangkan izin impor Japonica sebanyak 14.990 ton kepada 114 importir. "Basmati asal India dan Japonica asli Jepang. Tapi Vietnam memproduksinya," ujarnya Senin pekan lalu. Tujuannya untuk konsumsi khusus dan operasi pasar.

Susiwijono menduga masuknya beras impor berjenis umum seperti yang biasa diimpor Perum Bulog menggunakan surat persetujuan impor beras khusus. Kode HS antara beras khusus dan beras umum pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012 sama, yakni 1006.30.99.00. Bea dan Cukai akan menyelidiki kemungkinan pelanggaran, termasuk meneliti laporan survei yang diterbitkan surveyor.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus