MOMEN

Suku Bunga
Kembali Turun

ADA secercah harapan bagi para debitor perbankan. Bank sentral dalam rapat dewan gubernur pada Rabu pekan lalu menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 50 basis point menjadi 8,25 persen. Kebijakan itu diambil setelah Bank Indonesia melihat perkembangan situasi ekonomi dan keuangan di dalam dan luar negeri.

Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk. Agus Martowardojo berjanji akan meninjau ulang kebijakan tersebut. Januari lalu, Mandiri juga sudah menurunkan suku bunga mengikuti tren penurunan BI Rate.

Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kamar Dagang dan Industri Bambang Soesatyo mengatakan BI Rate seharusnya bisa turun sampai 7,5 persen agar suku bunga kredit di lapangan bisa stabil pada 10-12 persen. "Selain perbankan dipaksa lebih efisien, stimulus fiskal akan lebih efektif jika didukung kondisi moneter yang signifikan. Dengan begitu, sektor riil bisa bergerak lagi," katanya.

Perdagangan
Bea Masuk Terigu Naik

PENGUSAHA menyambut baik kebijakan pemerintah menaikkan bea masuk tepung terigu dari nol menjadi lima persen mulai bulan ini. Dengan begitu, menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia Ratna Sari Loppies, para pengusaha lebih memilih membeli produk terigu dari dalam negeri dan produsen terdorong berekspansi.

Selain itu, menurut dia, jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Cina, yang mengenakan bea masuk 71 persen, dan Thailand 40 persen, tarif di Indonesia masih jauh lebih rendah. "Kenaikan bea masuk menunjukkan pemerintah pro-industri," katanya. Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Franky Sibarany menambahkan, kebijakan ini bisa mendorong produk makanan lokal punya daya saing terhadap barang impor.

Inflasi
Sesuai Target

PEMERINTAH sangat optimistis tren penurunan harga bahan kebutuhan pokok terus berlanjut. Laju inflasi hingga pertengahan tahun diprediksi turun dan mendekati angka yang diproyeksikan, 5-6 persen pada Agustus mendatang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai deflasi Januari 0,07 persen cukup baik jika dibandingkan dengan kecenderungan inflasi yang biasa terjadi pada bulan itu.

Dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2009, pemerintah menetapkan target inflasi 6,2 persen. Sedangkan bank sentral memprediksi rerata inflasi tahun ini 5-7 persen. Prediksi Kepala Ekonom Danareksa Institute Purbaya Yudhi Sadewa juga tidak jauh berbeda, yakni 6 persen. "Harga komoditas dan minyak mentah yang terus turun masih akan mendorong terjadinya deflasi."

Anggaran
Pertumbuhan 4-5 Persen

Pertumbuhan ekonomi 2009 disepakati menjadi 4-5 persen dari usul pemerintah 4,7 persen. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2009, pertumbuhan sebelumnya ditetapkan 6,2 persen. Perubahan ini diputuskan dalam rapat kerja antara pemerintah, Bank Indonesia, dan Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis pekan lalu.

Asumsi inflasi 2009 juga diubah menjadi 6 persen dari 6,2 persen, nilai tukar rupiah menjadi 11 ribu per dolar Amerika dari 9.400 per dolar, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia tiga bulanan 6,5 sampai 7,5 persen, dan defisit negara dinaikkan dari 1 persen menjadi 2,5 persen dari produk domestik bruto atau setara dengan Rp 130,2 triliun. "Pemerintah berusaha memperkecil risiko perekonomian nasional dari tekanan krisis global," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S. Goeltom menilai angka itu masih realistis dan sudah mempertimbangkan gambaran ekonomi dunia yang merevisi pertumbuhan ekonomi dari 2,2 persen menjadi 0,5 persen. "Itu sudah memasukkan gambaran ekonomi yang suram," katanya.

Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Sri Adiningsih, berpendapat pertumbuhan idealnya di kisaran 3-4 persen. Dengan kondisi turunnya ekspor hampir separuhnya, target pemerintah dianggap terlalu optimistis. "Kalau versi pemerintah, butuh kerja keras yang luar biasa."

Properti
Standar Rumah Layak Huni Direvisi

PEMERINTAH akan meningkatkan standar rumah layak huni dari tipe 21 menjadi tipe 40. Menurut Sekretaris Menteri Perumahan Rakyat Iskandar Saleh, hal ini dilakukan agar sesuai dengan perkembangan. Organisasi Kesehatan Dunia mensyaratkan rumah layak mesti seluas 10 meter persegi per orang.

Namun, karena daya beli yang cekak, Indonesia cuma mensyaratkan 7,14 meter persegi per orang atau tipe 21. Bila mengacu ke hitung-hitungan tersebut, keluarga dengan dua orang anak "mestinya memiliki rumah berstandar 36 atau 40 meter persegi," kata Iskandar saat menghadiri Sarasehan Perumahan dan Permukiman, di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Rencananya, revisi tersebut akan dibahas dalam Kongres Perumahan Nasional II, yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Real Estate Indonesia, di Surabaya tahun ini. Dalam anggaran belanja 2009, pemerintah mengalokasikan Rp 3,5 triliun untuk sektor perumahan. Sebanyak Rp 1 triliun untuk operasional dan Rp 2,5 triliun untuk subsidi perumahan rakyat.

Impor BBM
BPK Batal Audit Zatapi

Badan Pemeriksa Keuangan batal mengaudit kasus pengadaan minyak Zatapi. Alasannya, kasus ini sudah ditangani pihak kepolisian dan sudah diaudit secara operasional oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Menurut auditor Badan Pemeriksa Keuangan, Widodo Haryo, sesuai dengan aturan, jika kasusnya sudah ditangani oleh penegak hukum, tidak perlu diaudit Badan Pemeriksa Keuangan. Semula, audit Zatapi akan menjadi bagian audit pengadaan minyak 2008 oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yang sudah memasuki tahap final. "Kami tarik dari audit pengadaan minyak 2008 secara keseluruhan," katanya.

Pengadaan Zatapi diduga bermasalah karena Pertamina sebagai pelaksana tender dinilai tak terbuka soal kandungan minyak dan struktur harga dari Gold Manor. Belakangan diketahui bahwa Zatapi didatangkan tanpa kelengkapan dokumen uji laboratorium (crude assay) yang menjadi salah satu syarat pengadaan. Negara diperkirakan rugi miliaran rupiah akibat dugaan penyimpangan ini.

Pajak
Berkas Asian Agri ke Kejaksaan

Berkas kasus pajak PT Asian Agri kembali diserahkan ke Kejaksaan Agung. Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution mengatakan pihaknya sudah melengkapi kekurangan yang diperlukan kejaksaan. "Karena dokumennya banyak sekali, proses seperti ini wajar."

Menurut Darmin, dalam proses pemeriksaan berkas, bakal banyak ditemukan kekurangan yang harus dilengkapi. Proses ini akan berjalan sampai bahan yang dibutuhkan sempurna. "Belum pernah ada kasus pajak yang langsung P21," katanya.

Penyidikan kasus dugaan penggelapan pajak sebesar Rp 1,3 triliun berlarut-larut sejak dilimpahkan ke Kejaksaan Agung pada April 2008. Kejaksaan menilai berkas belum lengkap dan mengembalikannya ke Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan sampai dua kali. Kasus ini mulai ditangani pada Januari 2007.

Dividen BUMN
Setoran Turun

Realisasi setoran dividen dari perusahaan negara tahun ini bakal turun Rp 5 triliun dari target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2009, yang ditetapkan sebesar Rp 30 triliun. Penyebabnya adalah selisih nilai tukar mata uang serta turunnya harga komoditas pertambangan dan perkebunan.

Menurut Sekretaris Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Said Didu, gejolak krisis keuangan finansial pada triwulan tahun lalu memupus optimisme bahwa setoran dividen akan mencapai target. "Target amannya Rp 25-26 triliun," kata Said.

Penurunan paling besar disumbangkan perusahaan minyak dan gas milik negara. Pertamina menurunkan proyeksi setoran Rp 4 triliun dari target Rp 35 triliun. "APBN 2008 cukup karena setoran dividen ditambah dengan domestic market obligation."

Korporasi
B>Bakrie Belum Lunasi Utang Repo

Kelompok usaha Bakrie belum juga menebus repo atau gadai sahamnya senilai Rp 700 miliar kepada PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Sampai jatuh tempo akhir Januari, kewajiban tersebut belum juga dilunasi. Menurut Direktur PNM Tjatur Heru Priyono, manajemen Bakrie telah meminta pembayaran gadai saham tersebut dilakukan secara bertahap karena arus kas perusahaan sedang sulit. "Jumlah itu sudah termasuk bunga. Yang penting ada komitmen membayar."

Saham yang digadaikan kelompok Bakrie tersebut terdiri atas saham PT Bakrie and Brothers Tbk. dan anak usahanya di bidang pertambangan batu bara. Direktur Bakrie Brothers Dileep Srivastava mengatakan pihaknya akan menyelesaikan utang dalam bentuk repo ke PNM pada Februari 2009. Dileep mengaku kelompok Bakrie sedang berusaha mengurangi seluruh utang reponya dari posisi utang per Oktober 2008 sebesar US$ 1,456 miliar menjadi US$ 92 juta.