Pagu Anggaran Kemenhub 2024 Rp 38,47 Triliun, Berikut Rinciannya

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapatkan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp38,47 triliun atau naik Rp400 miliar dari pagu indikatif tahun 2024 sebesar Rp38,07 triliun.

"Penambahan tersebut digunakan untuk pelayanan keperintisan laut dan udara seperti kapal perintis dan tol laut serta jembatan udara. Layanan ini sangat dibutuhkan dan menjadi kebutuhan penting bagi saudara-saudara kita yang berada di wilayah timur Indonesia," kata Menhub Budi Karya Sumadi saat Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2023.

Adapun, besaran pagu anggaran Kemenhub tahun 2024 ditetapkan berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada 31 Juli 2023.

Menhub mengatakan bahwa 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Oleh karena itu, Kemenhub fokus pada pencapaian dari target RPJMN tersebut.

"Kami harapkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur transportasi dapat diselesaikan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana infrastruktur yang sudah dibangun dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat," ucap dia.

Selain fokus pada pencapaian target RPJMN, Kemenhub juga melaksanakan program sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada 2024, yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Rincian komposisi alokasi anggaran per unit

"Dari tema tersebut, artinya adalah apa yang kami bangun ini tidak semata membangun konektivitas tetapi juga membangun ekonomi, budaya, peradaban, dan memperhatikan isu-isu lingkungan," ujar Menhub.

Dari total pagu anggaran Kemenhub 2024, rincian komposisi alokasi anggaran per unit kerja eselon I di lingkungan Kemenhub, yakni Sekretariat Jenderal sebesar Rp645,57 miliar, Inspektorat Jenderal Rp111,10 miliar, Ditjen Perhubungan Darat Rp6,64 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp9,49 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp7,67 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp9,68 triliun.

Kemudian, Badan Kebijakan Transportasi Rp192,94 miliar, Badan Pengembangan SDM Perhubungan Rp3,69 triliun dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp329,87 miliar.

Beberapa program kerja yang akan dilaksanakan Kemenhub pada 2024 berdasarkan unit kerja eselon I, di antaranya dukungan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan kawasan strategis pariwisata nasional di sektor darat, laut udara dan perkeretaapian; dukungan layanan angkutan massal perkotaan dengan skema buy the service di 10 Kota.

Selanjutnya, layanan keperintisan angkutan darat, penyeberangan, laut, udara dan perkeretaapian termasuk tol laut dan jembatan udara; peningkatan dan pemenuhan sarana prasarana transportasi serta pendidikan dan pelatihan vokasi sektor transportasi.

Pilihan editor: Kemenhub Terbitkan Aturan Pengawasan Kelaikan Kapal Indonesia