Parlemen Siprus Akan Memveto Pajak Deposito

NICOSIA -- Dalam pemungutan suara yang dijadwalkan Selasa waktu setempat, parlemen Siprus dikabarkan akan menolak proposal kenaikan pajak deposito yang diajukan pemerintah. Juru bicara pemerintah Siprus, Christos Stylianides, mengatakan penolakan parlemen akan membuat negaranya semakin terancam gagal bayar dan sektor perbankan terancam runtuh.

"Tampaknya mereka tidak akan meloloskan proposal kami," ujarnya kepada stasiun radio pemerintah Siprus seperti dikutip Reuters, kemarin.

Dalam pengumuman akhir pekan lalu, Siprus akan memberlakukan pajak deposito sebagai bagian dari program dana talangan Uni Eropa senilai US$ 10 miliar (Rp 125,6 triliun) untuk mencegah kebangkrutan negara itu. Pemerintah Siprus dan Uni Eropa menyepakati pajak sebesar 6,75 persen akan diberlakukan bagi deposito di bawah 100 ribu euro dan 9,9 persen bagi deposito di atas 100 ribu euro.

Namun, kebijakan itu harus mendapatkan persetujuan dari 56 anggota parlemen. Padahal, dalam parlemen Siprus tidak ada suara partai mayoritas. Tiga partai di sana menyatakan tidak akan mendukung kebijakan tersebut. Partai keempat, yang merupakan koalisi pemerintah, tidak dapat berbuat banyak. Para pejabat di pemerintahan juga yakin proposal mereka akan ditolak parlemen.

Parlemen Siprus dijadwalkan melakukan rapat pada Selasa pukul 16.00 waktu setempat. Penolakan dari parlemen akan memblokir dana talangan yang dibutuhkan Siprus untuk menyelamatkan sektor perbankan. Selain itu, dana talangan juga diperlukan untuk membayar gaji pegawai pemerintah Siprus.

Rencana pemungutan suara pada Selasa sudah diundur dua kali dari jadwal semula, Minggu, dan kemudian diundur Senin. Dalam pembicaraan dengan Kanselir Jerman Angela Merkel pada Senin lalu, Presiden Siprus Nicos Anastasiades meminta tambahan bantuan dana talangan. Anastasiades juga menelepon Presiden Rusia Vladimir Putin untuk berkonsultasi.

Menteri Keuangan Prancis Pierre Moscovici mengatakan dana talangan 10 miliar euro adalah batas maksimum yang realistis bisa dibayar kembali oleh Siprus. "Di atas 10 miliar euro akan menjadi pinjaman yang tidak berkelanjutan," ucapnya.

Pemberlakuan pajak deposito tidak hanya berdampak pada warga Siprus, tapi juga ribuan warga Uni Eropa dan Rusia yang memiliki bisnis di negara itu. Pada Senin lalu Putin menggambarkan pajak itu sebagai sesuatu yang tidak adil. Menteri Keuangan Siprus, Michael Sarris, telah melakukan pertemuan di Moskow pekan lalu guna meminta perpanjangan masa pinjaman 2,5 miliar euro kepada Rusia.

Siprus menjadi negara kelima di Uni Eropa yang menerima dana talangan. Negara itu dinilai menjadi korban solidaritas Uni Eropa karena berpartisipasi dalam pemberian penghapusan utang kepada Yunani, sehingga banknya merugi 4,5 miliar euro.REUTERS | ABDUL MALIK

Akhir pekan lalu, menteri keuangan dari negara-negara Uni Eropa bersepakat memberikan dana talangan sebesar US$ 10 miliar euro (Rp 125,6 triliun) kepada Siprus. Tujuannya adalah agar negeri ini terhindar dari kebangkrutan. Melalui program dana talangan ini, utang Syprus harus ditekan menjadi 100 persen dari produk domestik bruto pada 2020. Poin penting dari paket dana talangan adalah sebagai berikut :
1.Siprus harus memberlakukan pajak 9,9 persen untuk deposito dengan nilai di atas 100 ribu euro. Siprus juga harus memberlakukan pajak 6,75 persen bagi deposito dengan nilai di bawah 100 ribu euro. Pajak harus mulai diberlakukan 19 Maret dan ditargetkan bisa mengumpulkan dana 5,8 miliar euro.
2.Para deposan akan dikompensasi dengan ekuitas di bank-bank di sana.
3.Siprus juga harus memberlakukan pajak bunga yang dihasilkan deposito tersebut.
4.Siprus harus menaikkan pajak korporasi sebesar 2,5 persen menjadi 12,5 persen dan ditargetkan bisa menyumbang dana ke negara sebesar 200 juta euro per tahun.
5.Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan akan menyumbang dana talangan, tapi angkanya masih belum ditentukan.
6.Rusia juga akan membantu program dana talangan dengan memperpanjang 5 tahun masa pinjaman yang diberikan ke Siprus sebesar 2,5 miliar euro hingga 2021. Rusia juga akan mengurangi bunga pinjaman yang saat ini 4,5 persen.
7.Siprus diminta melakukan privatisasi atas beberapa perusahaan milik negara, yakni perusahaan telekomunikasi, listrik, dan otoritas ke pelabuhan.
8.Siprus harus memperkecil sektor perbankan hingga mencapai rata-rata perbankan di Uni Eropa pada 2018. Ukuran sektor perbankan Siprus saat ini delapan kali lebih dari produk domestik bruto, jauh lebih tinggi dibanding rata-rata 3,5 kali perbankan di Uni Eropa. REUTERS | ABDUL MALIK