Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan membentuk satuan tugas atau satgas untuk menangani masalah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pemerintah menaruh perhatian serius terhadap penyakit menular ini karena akan memberikan efek domino terhadap ekonomi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Bukan hanya masalah sapi, bisa jadi nanti misalnya produk hortikultura karena ekspor dianggap bisa menjadi media pembawa dan dampaknya bisa kemana-mana,” ujar Susiwijono saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat, 10 Juni 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Susiwijono berujar, dampak PMK telah menyebar di 18 provinsi dan 163 kabupaten serta kota. Upaya penanganan akan dilakukan di tingkat mikro seperti kala pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM.
Nantinya, Satgas PMK akan bekerja sampai tingkat kecamatan dan desa. Susuwijono menjelaskan anggaran penanganan wabah PMK akan dikutip dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Rencana ini telah dirembuk bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, hingga para gubernur dan wali kota.
“Kemarin sore sudah rapat mengenai itu sehingga isu-isu di dalam negeri sendiri kita prioritaskan untuk kita tangani sambil kita berkontribusi menyelesaikan di tingkat global,” ucap Susiwijono.
Menurut Susiwijono, komponen biaya penanganan wabah PMK hampir setara dengan penanggulangan penyakit Covid-19. Misalnya, ada komponen biaya vaksin, Antigen atau PCR, hingga obat.
“Cukup tinggi karena populasi sapi kita sekitar 14 juta,” ucap Susiwijono, melanjutkan.
Tak hanya menyoal PMK, Susiwijono mengatakan pemerintah akan mengurusi masalah pangan hingga energi. Harga pangan dan energi belakangan melonjak karena masalah rantai pasok global akibat kondisi geopolitik.
“Beberapa hal terkait pangan dan energi terutama di pangan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Kalau minyak goreng sudah ada skema penyelesaiannya dikoordinasikan baik di sini maupun Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,” ucap Susiwijono.
CAESAR AKBAR
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
