Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memastikan pelibatan kalangan swasta semakin besar dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan Bappenas, Erwin Dimas, memperkirakan kebutuhan pembangunan 2020-2024 menembus Rp 24 ribu triliun. "Tentu anggaran negara tak bisa menyanggupi semua itu, swasta bisa membantu," kata Erwin kepada Tempo, kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Erwin menyebut angka tersebut hanya estimasi awal yang masih dikaji hingga Oktober mendatang. Meski mencakup segala sektor, dia mengatakan, mayoritas pendanaan akan mengalir ke infrastruktur. Ditinjau dari penggabungan seluruh rencana belanja kementerian dan lembaga, pemerintah diperkirakan hanya sanggup memenuhi 25 persen dari kebutuhan pendanaan RPJMN tersebut. "Bolongnya besar dan harus ada alternatif," katanya. "Yang mulai ramai itu public private partnership."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Target pengembangan infrastruktur sempat dikhawatirkan membebani keuangan perusahaan negara, terutama di sektor konstruksi. Risiko terbesar datang dari penumpukan utang yang menjadi bantalan pembiayaan proyek (Koran Tempo edisi Senin, 15 Juli 2019, "Beban Utang BUMN Karya").
Dalam forum Asian Infrastructure Investment Bank di Luksemburg, pekan lalu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, memproyeksikan investasi infrastruktur akan naik 20 persen dibanding periode 2015-2019. Nilainya ditaksir menembus US$ 429,7 miliar.
Menurut Erwin, Bappenas masih memetakan porsi proyek yang diarahkan ke skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Pada tahap awal, terdapat 80 proyek dari 11 sektor yang bisa dikerjakan bersama swasta. "Itu tak hanya proyek keras, bisa juga pendidikan atau kesehatan," ucapnya. "Kami juga review yang cocok digarap lewat penugasan langsung atau harus memakai anggaran daerah."
Erwin menyebut nilai RPJMN terbaru sudah termasuk biaya penyelesaian proyek strategis nasional. Merujuk data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), terdapat 42 proyek dan satu program industri pesawat yang belum mencapai tahap transaksi maupun konstruksi.
Direktur Finansial KPPIP, Joseph Sondang Tobing, mengatakan terdapat 48 dari 223 proyek dalam daftar terbaru Komite yang sudah rampung sepanjang 2018 dan paruh pertama tahun ini. Daftar tersebut dua kali direvisi karena adanya proyek baru, proyek yang dicoret dari kriteria, maupun yang selesai. "Untuk yang belum, masih kami kejar hingga kuartal ketiga ini, setidaknya hingga engineering design," ucapnya.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Perhubungan, Carmelita Hartoto, meminta dominasi BUMN dikurangi pada masa pemerintahan kedua Presiden Jokowi. "Memang ada skala prioritas untuk bisa menyelesaikan infrastruktur. Tapi kami harap swasta dapat porsi yang seimbang," ujarnya.
Corporate Secretary PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Mahendra Vijaya, mengatakan perusahaan negara, termasuk entitasnya, cenderung terbuka mengerjakan proyek bersama swasta. "Kami terbuka dengan kemitraan, baik domestik atau asing," kata dia kepada Tempo.
YOHANES PASKALIS PAE DALE
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
