Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya disebut menegur jajaran menteri Kabinet Merah Putih setelah viralnya penggunaan kop surat oleh Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal, Yandri Susanto. Teddy meminta para menteri untuk berhati-hati dalam membuat surat resmi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam arahan di grup WhatsApp menteri yang tersebar, Mayor Teddy menekankan dua poin penting dalam pesannya. Pertama, semua menteri diminta untuk lebih berhati-hati dalam membuat surat resmi yang menggunakan kop kementerian dan tanda tangan menteri, agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kedua, para menteri diminta agar humas di setiap kementerian waspada dan menjaga keamanan terhadap potensi peretasan di website dan media sosial kementerian masing-masing.
Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi pun mengonfirmasi adanya imbauan yang disampaikan Istana melalui Mayor Teddy. “Iya kita harus siaga bersama. Kepercayaan publik ini kami harus jaga bersama. kata Ketua Umum Projo ini di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 23 Oktober 2024.
Lebih lanjut, Budi Arie mengatakan bahwa imbauan itu berlaku untuk semua menteri. Pesan tersebut, kata dia, baik supaya pejabat publik bisa membedakan kepentingan pribadi dan kelembagaan. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tidak merespons pesan Tempo yang dikirim ke nomor telepon pribadinya.
Polemik Kop Surat Kementerian Desa
Surat berkop Kementerian Desa yang dikeluarkan oleh Menteri Desa, Yandri Susanto menjadi sorotan setelah diunggah oleh mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md. Dalam unggahannya di akun X @mohmahfudmd, Mahfud mengkritik penggunaan kop kementerian untuk acara pribadi seperti haul dan peringatan hari keagamaan.
"Saran hari ke-2 kepada Menteri Desa. Kalau benar surat di bawah inirai menteri, maka ini keliru. Acara seperti haul ibu dan peringatan hari agama di ponpes mestinya yang mengundang pribadi atau pengasuh ponpes. Tak boleh pakai kop dan stempel kementerian. Untuk ke depannya hati-hat,” tulisnya pada Selasa, 22 Oktober 2024.
Berdasarkan dokumen yang dilihat Tempo, surat tersebut tertanggal 21 Oktober 2024, yang bertepatan dengan hari pelantikan menteri baru. Dalam undangan, Yandri mengundang para kepala desa, staf desa, kader RW, dan kader PKK se-Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk menghadiri acara haul dan syukuran yang berkaitan dengan orang tuanya.
Acara yang digelar Yandri menjadi polemik sebab ditengarai ada kaitannya dengan sang istri, Ratu Rachmatu Zakiyah. Istri Yandri merupakan calon Bupati Serang pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serang 2024.
Menanggapi polemik tersebut, Yandri mengatakan bahwa penggalangan para undangan dalam kegiatan syukuran dan peringatan haul orang tuanya tidak digunakan untuk kepentingan politik.
"Saya tidak mungkin menciderai kekhidmatan acara santri nasional, apalagi menyangkut alrmarhumah ibu saya dengan politik. Itu tidak mungkin. Itu karena saya tinggal di pondok," kata Yandri di kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu 23 Oktober 2024.
Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
