Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan berharap seluruh pemenang dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 bisa bekerja dengan baik. Luhut menyebut setelah ramai di masa kampanye, dia berharap pemilihan kali ini bisa berjalan aman.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam Pilkada 2024 ini, Luhut menggunakan hak pilihnya di TPS 004, Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan. “Nanti siang atau sore sudah tau yang menang. Biarlah mereka bekerja dengan hatinya,” kata Luhut kepada awak media di Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, pada Rabu, 27 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tak hanya itu, eks Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi itu mengatakan Pilkada 2024 ini juga akan berdampak positif ke ekonomi. Pilkada 2024 ini secara serentak digelar pada Rabu, 27 November 2024.
“Ya, bagus. Saya kira sangat. Orang nunggu, nih,” kata Luhut usai menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 004, Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, pada Rabu, hari ini.
Luhut tiba di TPS 004 itu sekitar pukul 09.15. Ia didampingi beberapa ajudan dan stafnya. Luhut langsung mengambil surat suara dan menuju bilik. Tak berlangsung sampai 10 menit, Luhut sudah selesai menggunakan hak pilihnya.
Pemilihan gubernur DKI Jakarta diisi oleh tiga pasangan calon gubenur dan calon wakil gubernur periode 2024-2029. Paslon nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil-Suswono yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus. Paslon nomor urut 2, yakni Paslon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Sedangkan, paslon nomor urut 3, yakni Pramono Anung-Rano Karno yang diusung oleh PDIP dan Hanura.
Selain memberi pernyataan soal Pilkada, Luhut juga merespons polemik pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen. Ia menyebutkan PPN 12 persen yang sedianya berlaku pada 1 Januari 2025 bakal diundur penerapannya.
Namun begitu, dia menyebut keputusan soal PPN masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto. "Hampir pasti diundur,” kata Luhut.
Sebelum PPN 12 persen diberlakukan, kata Luhut, pemerintah akan memberikan stimulus ekonomi ke masyarakat. Dia menyebut pemerintah saat ini juga sedang menghitung besaran stimulus itu.