Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dalam pengawasan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Dilibatkannya ormas keagamaan dalam pengawasan Danantara patut disambut gembira," kata Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas. Dia menilai melibatkan ormas keagamaan penting untuk memastikan kebijakan ekonomi tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta budaya bangsa yang menjunjung keadilan dan kebersamaan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kita ingin negara ini maju, tetapi bukan dengan meniru model Eropa, Amerika, atau China. Kita ingin maju dengan jati diri kita sendiri sebagai bangsa yang beragama dan berbudaya," ujar Anwar Abbas saat dihubungi, Selasa, 18 Februari 2025.
Menurut Anwar, keterlibatan ormas keagamaan dalam pengawasan Danantara akan berperan sebagai benteng moral yang menjaga agar tata kelola aset negara tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan sosial.
Ia turut menyoroti selama ini kebijakan ekonomi nasional cenderung mengarah ke liberalisme dan kapitalisme, yang berakibat pada meningkatnya kesenjangan sosial-ekonomi.
"Jangan sampai pengelolaan ekonomi, terutama oleh BUMN, bertentangan dengan cita-cita para pendiri bangsa," ujarnya.
Meski menyambut baik rencana ini, Muhammadiyah juga menegaskan pengawasan oleh ormas keagamaan harus memiliki mekanisme yang jelas dan independen. Tanpa tata kelola yang transparan, ada risiko bahwa pengawasan hanya akan menjadi formalitas belaka.
Dengan aset yang diperkirakan mencapai US$ 900 juta, Danantara akan mengelola tujuh BUMN strategis, termasuk Bank Mandiri, BRI, Pertamina, PLN, dan Telkom. Publik menanti bagaimana skema pengawasan ini akan diimplementasikan dan sejauh mana ormas keagamaan akan diberi ruang untuk memastikan kebijakan ekonomi tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh mantan Presiden Republik Indonesia, seperti Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk ikut mengawasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
“Danantara adalah kekuatan energi masa depan, dan ini harus kita jaga bersama. Oleh karena itu, saya minta semua Presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini,” kata Prabowo dalam sambutannya pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Sentul, Jawa Barat, Sabtu, 15 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.
Selain itu, Presiden juga meminta organisasi kemasyarakatan (ormas) berbasis keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) untuk ikut mengawasi pengelolaan dana kekayaan negara di Danantara.
