Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) buka suara soal dugaan adanya gangguan dari organisasi masyarakat (ormas) yang ditengarai menjadi penyebab batalnya investasi senilai ratusan triliun rupiah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal BKPM Riyatno mengatakan pihaknya akan memeriksa informasi tersebut dan memanggil serta mengkomunikasikan ulang dengan para investor jika memang benar adanya gangguan tersebut
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kalau tadi misalnya terkait adanya Ormas, kami akan adakan rapat, kami akan undang stakeholder terkait, dan mencarikan solusi bersama," ujar Riyatno saat ditemui di Four Seasons Jakarta, Senin, 10 Februari 2025.
Tak hanya soal ormas, Riyatno menyebut segala permasalahan yang ada dalam ruang lingkup investasi menjadi tanggung jawabnya. Maka, kata dia, pihaknya siap memfasilitasi segala bentuk penyelesaian setiap hambatan yang dialami investor, termasuk jika harus berkoordinasi dengan Kementerian lainnya.
"Jadi kalau ada permasalahan yang dihadapi oleh investor, misalnya menyampaikan ke kami kami akan undang rapat dengan kementerian/lembaga terkait, juga dengan pemerintah daerah," katang.
Riyatno juga memastikan pihaknya akan mencarikan solusi terkait permasalahan ormas ini. Ia menegaskan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi bertanggung jawab secara menyeluruh dalam mengawal investasi, mulai dari negosiasi awal hingga realisasi.
"Jadi ini memang tugas kami. Tugas di Kementerian Investasi itu kan end-to-end. Artinya dari awal sampai akhir. Jadi kalau di tengah-tengah investasi ada masalah, kami akan carikan solusi," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar, menyatakan mengalami kerugian hingga ratusan triliun akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri. Investasi itu kabur lantaran banyak ormas yang memaksa diikutsertakan dalam proses pembangunan ataupun aktivitas pabrik.
"Modusnya mereka melakukan unjuk rasa dan segala macam untuk menutup kawasan. Sehingga pabrik-pabrik itu nggak bisa keluar, barang-barang nggak bisa masuk, bahan baku nggak bisa masuk, barang jadi nggak bisa keluar," kata Sanny sebagaimana dikutip Antara, Kamis, 6 Februari 2025,
Sanny menyebut kejadian premanisme ormas ini seringnya terjadi di wilayah kawasan industri seperti Bekasi, Karawang, Jawa Timur, dan Batam. Tak hanya demonstrasi, Sanny berujar, ormas itu bahkan melakukan penyegelan jika keinginannya tidak terpenuhi.
"Kalau lihat fotonya tahulah, bajunya loreng-loreng dan segala macam. Ini yang nyegel bukan polisi, ini ormas. Jadi sudah sampai segitunya," tuturnya.
Pilihan Editor: Pemangkasan Anggaran ala Prabowo Dinilai Tak Akan Berhasil selama Kabinet Gemuk Dipertahankan
Foto 
