Program Sertifikasi Tanah, Jokowi: Biar Tak Berantem Terus

TEMPO.CO, Bandung - Presiden Joko Widodo kembali membagikan sertifikat tanah. Kali ini, giliran warga Kabupaten Bandung, Senin, 4 Desember 2017.

“Kenapa sertifikat sekarang menjadi program utama pemerintah? Karena setiap saya pergi ke desa, setiap pergi ke daerah, kelurahan, ada sengketa tanah, sengketa lahan antar-individu, individu dengan masyarakat, dengan tetangganya, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan pemerintah, karena enggak pegang yang namanya sertifikat,” kata Jokowi di sela pembagian sertifikat tanah di Soreang, Kabupaten Bandung.

Baca juga: Sofyan Djalil Targetkan Seluruh Tanah Punya Sertifikat pada 2023

Jokowi mengaku kerap dibisikkan soal sengketa tanah hampir dalam setiap kunjungannya. “Kalau enggak pegang ini gimana? Isinya orang berantem, orang sengketa. Ke desa saya dibisikin, ke daerah dibisikin, sengketa-sengketa,” ucapnya.

Menurut Jokowi, hingga 2016, baru 46 juta orang dari semua warga Indonesia yang memiliki sertifikat tanah. Dalam setahun, kta dia, Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya menerbitkan 500 ribu sertifikat. “Ada 80 juta yang belum bersertifikat. Kalau tahun-tahun lalu, satu tahun hanya dikerjakan 500 ribu. Berarti, kalau tunggu itu, 160 tahun baru selesai," tuturnya.

"Saya enggak mau. Oleh sebab itu, saya perintahkan targetnya 2025 semua orang harus pegang sertifikat. Caranya gimana? Terserah kanwil BPN, terserah kantor BPN. Rakyat harus dilayani dengan yang namanya sertifikat.”

Jokowi menuturkan, di Kabupaten Bandung, baru 400 ribu tanah yang bersertifikat. “Masih ada 1,2 juta (bidang tanah) belum bersertifikat di Kabupaten Bandung. Tadi sudah bisik-bisik ke Pak Menteri BPN, 2025 harus semua rampung. Kalau sudah pegang ini, enak, semuanya enak,” ujarnya.

Jokowi berujar, tahun ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil diperintahkan menerbitkan lima juta sertifikat tanah. “Tahun depan, tujuh juta sertifikat harus keluar. Tahun depan lagi, sembilan juta sertifikat harus keluar. Kantor BPN sekarang Sabtu-Minggu, Senin sampai Jumat, sampai malam terus, biar. Biar kapok. Rakyat memang harus dilayani,” katanya.

Kepada penerima sertifikat tanah, Jokowi memesan tiga hal. Pertama, membungkusnya dengan plastik agar tidak cepat rusak serta salinan fotokopinya disimpan terpisah agar tidak repot membuat sertifikat baru jika yang asli hilang. Terakhir, dia berpesan khusus bagi yang berniat mengagunkan tanah bermodal sertifikat tersebut. “Tolong dihitung dulu, dikalkulasi dulu, bisa ngangsur ndak setiap bulan. Bisa mencicil ndak setiap bulan,” tuturnya.

Sofyan Djalil mengatakan ada 8.375 orang yang hadir dan menerima 10 ribu sertifikat tanah yang dibagikan di Soreang. “Sebagian menerima lebih dari satu sertifikat,” ucapnya.

Sofyan mengatakan perkiraan jumlah bidang tanah di Kabupaten Bandung mencapai 1,633 juta. Dari jumlah itu, baru 24 persen di antaranya yang bersertifikat atau sekitar 395.667 bidang tanah.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan banyak tanah di Jawa Barat yang belum terdaftar dan belum memperoleh legalitas atas aset itu berupa sertifikat tanah. “Ini berpengaruh pada kepastian hukum,” ucapnya.