Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kehutanan Kabinet Merah Putih, Raja Juli Antoni, mengatakan akan bertanggung jawab terhadap potensi-potensi kebocoran anggaran di Kementerian Kehutanan. Pasalnya, hal tersebut sudah menjadi pesan dari Presiden Prabowo Subianto.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Pak Prabowo sering, dengan retorika yang meyakinkan, mengatakan banyak kebocoran-kebocoran di kementerian-kementerian," ujarnya saat ditemui usai serah terima jabatan di KLHK, Selasa, 22 Oktober 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Raja Juli, dengan tidak adanya kebocoran, potensi yang dimiliki oleh hutan akan menjadi landasan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, sebagai menteri, ia akan melakukan transparansi data melalui transformasi digital.
"Semakin sebuah institusi dapat diaudit, dapat diakses oleh publik dengan teknologi yang paling mutakhir, tentu kebocoran itu dapat kita antisipasi," katanya.
Raja Juli resmi menjadi Menteri Kehutanan usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Senin, 21 Oktober 2024. Ia juga telah melakukan serah dan pisah sambut kepada Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dan Menteri Kehutanan di KLHK, Selasa, 22 Oktober 2024.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sering mengalami kebocoran. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pejabat pemerintah, baik daerah maupun pusat, yang tidak menjalankan amanah dengan baik.
"Terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan, kolusi di antara para pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, yang tidak patriotik," ujar Prabowo saat menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 20 Oktober 2024.
Menurut Prabowo, akibat kebocoran anggaran tersebut, banyak masyarakat yang tidak sejahtera. Ketua Umum Gerindra ini memberikan rincian seperti angka kemiskinan yang masih tinggi dan melimpahnya anak pelajar yang berangkat sekolah tanpa sarapan.
"Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan," imbuhnya.
Karena itu, sebagai pemimpin pemerintahan sampai tahun 2029, Prabowo mengatakan tidak akan takut melihat realita tersebut. Ia juga tidak akan cepat puas dengan angka-angka statistik yang menunjukkan tren kemajuan. Baginya, hal tersebut belum sungguh-sungguh melihat gambaran utuh dari masalah yang ada di Indonesia.
"Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi, banyak rakyat yang tidak dapat pekerjaan yang baik?" kata Prabowo.
