Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan melaporkan belanja negara sepanjang 2024 sebesar Rp 3.350,3 triliun. Angka tersebut melebihi target Rp 3.325,1 triliun dan tumbuh 7,3 persen dari tahun sebelumnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah mengoptimalkan belanja negara sebagai peredam guncangan atau shock absorber di tengah ketidakpastian perekonomian global. “Kami menggunakan belanja negara sebagai shock absorber untuk mengelola perekonomian yang dibayang-bayangi risiko ketidakpastian yang tinggi,” tutur Suahasil dikutip dari keterangan resmi, Selasa, 7 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Realisasi belanja negara 2024 terdiri dari belanja kementerian dan lembaga, non kementerian dan lembaga dan transfer ke daerah. Kenaikan terbesar dilaporkan terjadi karena belanja kementerian dan lembaga (KL) yang melonjak. Berdasarkan catatan kementerian, realisasi belanja KL mencapai Rp 1.315 triliun. Angka tersebut naik Rp 120,6 triliun dari target awal anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024, yakni Rp 1.090,8 triliun. Belanja non-KL tercatat sebesar Rp 1.171 triliun, lebih rendah dari target APBN awal yakni di Rp 1.376,7 triliun. Sedangkan belanja transfer ke daerah mencapai Rp 863,5 triliun.
Suahasil mengeklaim, belanja negara berperan sebagai peredam guncangan melalui berbagai kebijakan dapat melindungi rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi. Alokasi belanja negara 2024 meliputi bantuan pangan untuk mitigasi dampak el nino, subsidi dan kompensasi energi untuk stabilisasi harga BBM, pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.
Selain itu, belanja negara juga dilakukan untuk pemberian dukungan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan, serta dukungan proyek strategis nasional dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan pendapatan negara 2024 mencapai Rp 2.842,5 triliun atau naik 2,1 persen secara tahunan (year-on-year) dibanding 2023. Pendapatan negara pada 2024 berasal dari penerimaan pajak Rp 1.932,4 triliun, kepabeanan dan cukai Rp 300,2 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 579,5 triliun, dan hibah Rp 30,3 triliun. Menurut Sri Mulyani, pendapatan negara dalam situasi yang begitu rentan, kondisi tak pasti dan tekanan namun masih terjaga. Sehingga penerimaan negara tumbuh dibanding 2023 yang mengumpulkan Rp 2.783,9 triliun.
Sri Mulyani juga melaporkan APBN 2024 mengalami defisit 2,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan realisasi sementara, APBN mengalami defisit atau tekor Rp 507,8 triliun. Dalam Undang-Undang APBN 2024 defisit ditargetkan tidak lebih dari 2,29 persen terhadap PDB.
“Jadi APBN didesain dengan defisit sebesar Rp 522,8 triliun atau 2,29 persen dari PDB,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi kinerja APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin, 6 Januari 2024. Target awal defisit APBN adalah Rp 522,8 triliun. Sebelumnya Menteri Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat juga sempat menyepakati defisit Rp 609,7 triliun. Angka itu setara 2,70 persen terhadap PDB.
Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Cara Menghitung Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang Berlaku 2025
