Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan menyoroti rencana Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono yang membuka kembali ekspor benih lobster atau benur.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim meminta Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono tidak membuka kembali kran ekspor benur. Menurutnya, hal itu dapat mengakibatkan kelangkaan lobster yang juga akan membuat masyarakat sekitar semakin miskin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Bakal terjadi kelangkaan yang pada akhirnya berujung pada pemiskinan struktural di desa-desa pesisir akibat kebijakan ekspor benur menteri KKP," ujar Abdul dalam keterangannya kepada Tempo pada Selasa, 18 Desember 2023.
Abdul menyebut, kebijakan membuka kran ekspor bertentangan dengan hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber daya Ikan atau Komnas Kajiskan. "Menurut hasil kajian Komnas Kajiskan, tingkat pemanfaatan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau WPP NRI sudah dalam status eksploitasi berlebihan," katanya.
Ia mengatakan harusnya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa menjadi panduan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam membuat sebuah kebijakan. Dengan mengabaikan hasil kajian Komnas Kajiskan, maka itu akan memberi legalitas kepada masyarakat menangkap benih lobster secara besar-besaran dengan target memenuhi pasar ekspor.
Tujuan ekspor benur adalah Vietnam
Sebagai informasi, Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebut adanya peluang pemerintah membuka kembali ekspor benih bening lobster atau benur yang sebelumnya dilarang oleh Susi Pudjiastuti.
Trenggono menyebut, saat ini pemerintah masih melakukan kajian mengenai hal itu. Ia memastikan pihaknya memiliki syarat untuk membuka kembali ekspor benur. Nantinya, negara yang ingin melakukan impor benur harus berinvestasi atau melakukan budi daya lobster terlebih dahulu di Indonesia.
"Secepat mungkin (pengkajian kebijakan ekspor benur selesai). Tahun depan harus bisa," ujar Trenggono usai acara Pertemuan Nasional Pembangunan Perikanan Budi Daya Berbasis Ekonomi Biru di Ritz Carlton Jakarta Selata, pada Senin, 18 Oktober 2023.
Ia mengungkap, salah satu negara yang dibidik menjadi tujuan ekspor benur adalah Vietnam. Saat ini, 100 persen benur di Vietnam berasal dari Indonesia, sedangkan potensi ekspor lobster Vietnam mencapai USD 2,5 miliar.
Menurutnya, semenjak pemerintah menutup ekspor benur, penyelundupan justru terjadi. "Sementara saya tutup (izin ekspor), nah bocor kemana-mana," ujar Trenggono.
Foto 
