Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

ekonomi

Roadmap Industri Perlu Didesain Ulang

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang beberapa hari lagi akan berlaku, tak ayal membuat sejumlah kalangan industri nasional ketar-ketir. Pasalnya, dengan aliran barang dan jasa yang semakin bebas di kawasan Asia Tenggara mulai 1 Januari 2015, pengusaha dalam negeri tak bisa lagi dengan leluasa meminta perlindungan pemerintah.

Lalu apa strategi pemerintah untuk mendorong industri dalam negeri agar bisa bertahan dan mendapatkan keuntungan maksimal dari pemberlakuan MEA tersebut? Menteri Perindustrian Saleh Husin membeberkan program-programnya selama lima tahun ke depan, dari pengembangan kawasan industri, kenaikan upah buruh, insentif, hingga mobil murah dan ramah lingkungan (LCGC). Berikut ini petikan wawancara Khairul Anam dari Tempo dengan mantan politikus Hanura tersebut pada akhir bulan lalu di ruang kerjanya.

15 Desember 2014 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang beberapa hari lagi akan berlaku, tak ayal membuat sejumlah kalangan industri nasional ketar-ketir. Pasalnya, dengan aliran barang dan jasa yang semakin bebas di kawasan Asia Tenggara mulai 1 Januari 2015, pengusaha dalam negeri tak bisa lagi dengan leluasa meminta perlindungan pemerintah.

Lalu apa strategi pemerintah untuk mendorong industri dalam negeri agar bisa bertahan dan mendapatkan keuntungan maksimal dari pemberlakuan MEA tersebut? Menteri Perindustrian Saleh Husin membeberkan program-programnya selama lima tahun ke depan, dari pengembangan kawasan industri, kenaikan upah buruh, insentif, hingga mobil murah dan ramah lingkungan (LCGC). Berikut ini petikan wawancara Khairul Anam dari Tempo dengan mantan politikus Hanura tersebut pada akhir bulan lalu di ruang kerjanya.

Apa program Kementerian Perindustrian yang bakal Anda prioritaskan lima tahun ke depan?

Sesuai dengan arahan program presiden, yakni quick win, kami memiliki program roadmap redesign terhadap industri. Di antaranya, hilirasi tambang menjadi industri, hilirisasi pertanian menjadi argoindustri, serta pembangunan kawasan industri, yaitu bagaimana kita menyebarkan industri, terutama di luar Pulau Jawa, dengan membangun kawasan industri di luar Pulau Jawa. Kita akan bangun minimal 10 kawasan.
Saat ini, sudah 13 kawasan kita dapatkan. Di Papua, ada Bintuni, lalu di Sulawesi Utara ada Bitung, di Maluku Utara ada Halmahera, Morowali, Bantaeng, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung. Ada juga kawasan di dalam Pulau Jawa, yaitu Gresik dan Demak.
Nah, khusus di luar Pulau Jawa, lebih ditekankan basis sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Misalnya, di Bintuni dan Kalimantan Timur ada gas, yang jadi acuan bagi pengembangan kawasan industri petro. Di Lampung ada industri maritim.
Sejumlah pengusaha tekstil berencana merelokasi pabriknya ke Vietnam dan Myanmar akibat tuntutan upah buruh yang tinggi gara-gara kenaikan harga BBM bersubsidi. Apa tindakan antisipasi pemerintah?
Saya kira kekhawatiran pengusaha yang melihat situasi kurang nyaman sehingga ingin merelokasi pabrik jangan sampai terjadi. Harus kita bicarakan apa permasalahannya. Walaupun ada tuntutan upah yang terlalu banyak variabelnya sehingga membuat pengusaha dua-tiga kali lipat tak nyaman.
Penting dipikirkan dibuat satu program yang terstruktur dalam hal kenaikan nilai upah yang diatur per periode waktu, sehingga pengusaha juga punya perencanaan keuangan. Kami harus duduk bersama agar buruh dapat hidup layak dan pengusaha bisa bertahan. Harus ada win-win solution.

Apa masalahnya jika upah dinaikkan setiap tahun?

Akhirnya orang sulit membuat perencanan keuangan. Apalagi ini juga terkait dengan bank. Ada pemikiran Kemenperin bahwa upah dinaikkan tiap lima tahun agar pengusaha punya satu kepastian. Rancangan keuangan bisa dibikin. Kami sudah coba ngobrol dengan pengusaha dan Kementerian Tenaga Kerja agar jangan sampai pabrik yang ada pindah.

Bagaimana prospek pertumbuhan industri tahun depan?

Saya masih optimistis industri akan tumbuh, bahkan di atas pertumbuhan ekonomi. Trennya kan selalu 2 persen di atas pertumbuhan ekonomi. Pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi ke industri paling banyak 3-4 persen karena selama ini industri tak pakai BBM bersubsidi.
Dampak ke biaya logistik juga tidak terlalu besar karena proporsinya hanya 4-6 persen dari biaya produksi. Pengusaha malah diuntungkan karena ada persoalan BBM bersubsidi ini, sehingga mereka lebih leluasa mengkalkulasi anggaran.

Apakah pemerintah menyiapkan strategi untuk merespons banyaknya industri yang berencana merelokasi pabriknya dari Cina ke Vietnam dan Myanmar? Kabarnya relokasi ini dilakukan karena upah buruh di Cina naik, sementara pertumbuhan ekonomi di sana melambat...

Ini sebetulnya suatu peluang. Tapi perlu diingat bahwa biaya ongkos buruh di negara Vietnam US$ 113, sedangkan di Indonesia US$ 126. Tapi kita kan selalu punya stabilitas dan pasar yang besar, yakni penduduk 240 juta jiwa. Saya sangat optimistis Indonesia bisa menarik mereka, apalagi pemerintah baru berniat mengundang investor untuk masuk.

Bank Indonesia menekan kredit konsumsi. Bagaimana strategi pemerintah agar kebijakan bank sentral tak berimbas pada industri otomotif dalam negeri?

Kami akan mendorong terus agar industri otomotif tetap tumbuh. Tahun ini, sekitar 1,2 juta unit mobil diproduksi. Kami berharap pangsa pasar yang besar ini tidak dimasuki produk luar negeri. Kenaikan BI Rate juga tak terlalu berpengaruh.

Bagaimana menjawab permintaan insentif dari industri komponen yang masih harus banyak mengimpor, salah satunya industri galangan kapal?

Selama beberapa pekan terakhir, kami berkoordinasi dengan kementerian terkait, yakni Menteri Koordinator Maritim, Menteri Keuangan, dan Menteri Perhubungan untuk mendorong industri galangan kapal di luar Batam agar berkembang. Jika industri galangan kapal berkembang, akan lebih banyak kapal sehingga konektivitas antarpulau bisa terwujud.
Ongkos logistik lebih murah dan tol laut yang dicanangkan Presiden bisa dibangun. Kami sudah mengirim surat, antara lain berisi penghapusan komponen bea masuk untuk pembangunan kapal baru untuk seluruh wilayah, tidak hanya Batam. Kami juga siapkan insentif pada sektor lain.

Bagaimana kelanjutan industri LCGC?

Tahun depan, kita sudah masuk pasar bebas. Sedangkan produk serupa juga dihasilkan oleh Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Produk-produk itu akan masuk ke Indonesia. Ini tidak bisa kami larang. Tapi jangan sampai pada 2015 semakin banyak produk serupa yang berada di Indonesia. Kalau begitu, kita tidak dapat apa-apa.

Biodata

Nama Lengkap: Saleh Husin
Tempat/Tanggal Lahir: Rote, 16 September 1963

Pendidikan:

  • 1996, Fakultas Ekonomi, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta
  • 2007, Magister Administrasi Publik, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

    Karier:

  • 1989-1990, Direktur, PT Shelbi Pratama, Jakarta
  • 1991-1996, Direktur, PT Mandrapurna Aditama, Jakarta
  • 1993-2005, Komisaris, PT Ades Alfindo Putra Setia Tbk. Jakarta
  • 1993-1996, Komisaris, PT Kayu Sengon, Tangerang, Banten
  • 1993-1996, Komisaris, PT Sengon Mas Fajar Satryo, Banyumas, Jawa Tengah
  • 1993-2000, Komisaris, PT Industri Kayu Parmin, Padang, Sumatera Barat
  • 1993-2000,Komisaris, PT Padang Surya Emas Timber, Padang, Sumatera Barat
  • 1996-2000, Direktur Utama, PT Ometraco Bina Jasa, Surabaya, Jawa Timur
  • 1997-2006, Komisaris, PT Gama Mitra Utama, Surabaya, Jawa Timur
  • 1998-September 2014, Direktur, PT Varia Prima Bina Jasa, Jakarta
  • 1998-September 2014, Direktur Utama, PT Sapta Kencana Buana, Jakarta
  • 2009-September 2014, Anggota DPR RI Fraksi Partai HANURA
  • Mulai Oktober 2014, Menteri Perindustrian RI
  • Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

    Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

    Image of Tempo
    Image of Tempo
    Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
    • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
    • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
    • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
    • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
    • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
    Lihat Benefit Lainnya

    Image of Tempo

    Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

    Image of Tempo
    Logo Tempo
    Unduh aplikasi Tempo
    download tempo from appstoredownload tempo from playstore
    Ikuti Media Sosial Kami
    © 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
    Beranda Harian Mingguan Tempo Plus