Jalan Cepat Omnibus Law Keuangan

UU P2SK disahkan dengan pembahasan yang relatif cepat. Menyatukan 17 undang-undang yang mengubah aturan main banyak lembaga dan bisnis jasa keuangan.

25 Desember 2022 | 00.00 WIB

Perbesar

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) menyerahkan berkas pendapat akhir presiden terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) kepada Ketua DPR Puan Maharani saat rapat paripurna yang pada akhirnya mengesahkan RUU PPSK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 15 Desember 2022. ANTARA/Hafidz Mubarak A

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

DPR mengesahkan UU PPSK pada 15 Desember 2022.
Wacana mengubah aturan sektor keuangan sudah lama muncul, tapi baru terwujud tahun ini.
Pembahasan UU PPSK hanya memakan waktu tiga bulan.

DUA kali Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani melayangkan pertanyaan, meminta persetujuan para anggota legislatif tentang pengesahan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dua kali pula ratusan anggota DPR menjawab setuju. “Apakah RUU dapat disetujui dan disahkan menjadi UU?” Puan memecah keheningan, yang kemudian disambut dengan suara gemuruh.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

otoritas-jasa-keuangan-ojk

lembaga-penjamin-simpanan-lps

bank-indonesia

uu-p2sk

burden-sharing

omnibus-law-keuangan

Khairul Anam

Redaktur ekonomi Majalah Tempo. Meliput isu ekonomi dan bisnis sejak 2013. Mengikuti program “Money Trail Training” yang diselenggarakan Finance Uncovered, Free Press Unlimited, Journalismfund.eu di Jakarta pada 2019. Alumni Universitas Negeri Yogyakarta.

Edisi 25 Desember 2022