Tak Ingin Bergantung pada APBN, Menteri PU Bakal Cari Investor Asing untuk Biayai Proyek Infrastruktur

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bakal mengupayakan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur tidak bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Karena itu, ia bakal berupaya menarik investor. “(Investor) luar negeri selalu kami utamakan,” kata Dody saat ditemui di Kementerian PU pada Senin malam, 6 Januari 2025.

Dia tidak mengutamakan investor dalam negeri karena menurutnya selama ini banyak pengusaha yang berinvestasi dengan cara berutang pada bank negara. Karena itu, ia menjajaki investor dari Jepang  hingga Uni Emirat Arab. Ia meyakini pengusaha-pengusaha dari Timur Tengah, selain itu Cina, memiliki kemampuan keuangan yang baik. "Kalau investornya kaya raya, berarti dia bisa masuk. Kemudian, dia yang mengoperasikan,” ujar Dody.

Menurut Dody, meminimalkan penggunaan APBN dalam pembangunan infrastruktur bisa mendorong terciptanya pemerintahan yang baik. “Kalau sudah orang lain yang masuk kan, yang mengawasinya justru yang punya duit,” ujarnya.

Dua tahun lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga menyampaikan pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak boleh bergantung pada APBN. Menteri era pemerintahan Presiden Jokowi itu berujar, pendanaan proyek pembangunan bisa digali dari pembiayaan kreatif. “Ke depan, creative financing is a must, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia,” ujar Basuki di Jakarta, Kamis, 1 Desember 2022.

Menurut Basuki, pembiayaan proyek infrastruktur mesti dicari dari berbagai sumber. Di antaranya melalui investasi, baik investasi murni maupun KPBU atau kerja sama pemerintah dan badan usaha.

Karena itu, dia meminta agar skema-skema pembiayaan kreatif yang terus berkembang dapat terus dieksplorasi untuk mengisi celah-celah kekurangan pembiayaan pembangunan infrastruktur. “Pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya diharapkan dari APBN. Bahkan di IKN, APBN hanya sekitar 20 sampai 30 persen,” ucap Basuki.

Pilihan editor: Daftar Sejumlah BUMN yang Berpeluang Merger di 2025