Tak Sebatas Janji Gaji

JANJI direksi PT Pertamina (Persero) menampung semua pekerja PT Total E&P Indonesie dan mempertahankan remunerasi setelah berakhirnya kontrak tak otomatis melegakan hati para karyawan. Perubahan manajemen dan sistem kerja membuat sebagian pekerja khawatir aliran gas dari perut Mahakam yang memasok 20 persen produksi gas nasional itu merosot.

Berproduksi hampir separuh abad, pengelolaan Mahakam akan segera beralih dari tangan Total ke Pertamina pada akhir 2017. Persiapan dilakukan di sana-sini, diselingi dengan kerisauan mereka yang selama ini sudah merasa nyaman bersama perusahaan asal Prancis itu. "Kami terbiasa dengan beban kerja yang banyak dan rangkaian pengeboran yang sangat cepat. Kalau Pertamina tidak menjaga pekerjaan seperti ini, saya khawatir produksi gas nasional terganggu," kata seorang pengawas pengeboran di Total kepada Tempo, Jumat dua pekan lalu.

Menurut dia, setelah tak henti disedot puluhan tahun, tingkat penurunan alamiah produksi Blok Mahakam sekitar 40 persen. Untuk menjaga produksi gas 1,6-1,7 miliar kaki kubik per hari dan sekitar 65 ribu barel kondensat per hari, Total gencar mengebor sumur eksplorasi dan pengembangan. Rata-rata mereka mengebor 100 sumur baru saban tahun.

Pada 2014, misalnya, di Mahakam saja Total melakukan pengeboran 110 sumur pengembangan. Dalam work program and budget Total tahun ini pun direncanakan pengeboran hampir 120 sumur serupa. "Bandingkan dengan Pertamina, yang sepanjang 2014 mengebor 235 sumur pengembangan di seluruh wilayah kerjanya," ujar si pekerja.

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengatakan kendala pengeboran selama ini antara lain waktu pembebasan lahan dan izin lingkungan yang lama. Ada pula hambatan yang terkait dengan alih kelola operasi wilayah kerja Pertamina ke mitra kerja. Tapi ia menjamin modal pendanaan untuk Blok Mahakam tak akan menjadi masalah bagi perusahaan negara ini. "Secara finansial, blok ini sudah berproduksi. Jadi hanya perlu modal kerja. Kalau diperlukan investasi US$ 2-3 miliar per tahun, pendapatan yang dihasilkan bisa tiga-empat kali lipatnya," kata Syamsu.

Seorang karyawan Total lainnya mengaku lebih waswas mengenai standar keselamatan kerja serta tata kelola perusahaan dalam pengadaan barang dan jasa. Ia lalu membandingkan acuan prosedur internasional yang selama ini mereka pakai di Total. "Kami selama ini cermat dalam hal ini karena seluruh kegiatan kami akan mempengaruhi pergerakan saham perusahaan di pasar," ujarnya. Ia ragu hal yang sama akan bertahan jika nanti mereka berada di bawah Pertamina.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menampik kekhawatiran ini. Menurut dia, tak ada perbedaan kultur antara Pertamina dan Total. "Saya melihat kulturnya kultur Indonesia, kok. Pertamina sedang membangun diri menjadi world class company dan Total sendiri world class company. Saya kira tidak ada masalah," kata Dwi, Senin dua pekan lalu.

Masalah jaminan kerja juga masih menjadi ganjalan bagi karyawan yang berstatus kontrak. Jika tak ada kejelasan mengenai peralihan dari Total ke Pertamina dan rencana investasi yang berkurang, kebutuhan tenaga kerja dikhawatirkan berkurang. "Tak ada kejelasan setelah 2017, apakah status kami langsung ke Pertamina atau seperti apa. Masih bingung," seorang pekerja kontrak menyampaikan kegundahannya.

General Manager Total E&P Indonesie Hardy Pramono mengatakan perusahaannya tak akan mengurangi rencana pekerjaan di Blok Mahakam, meski belum ada kepastian setelah kontrak mereka berakhir. Dalam dua setengah tahun ke depan, Hardy berjanji melanjutkan pengeboran sumur baru, pengembangan proyek, dan perawatan fasilitas produksi yang ada.

Menurut Hardy, pengurangan tenaga kerja akan berjalan secara alamiah dengan tidak mengganti karyawan yang pensiun atau berhenti. "Aktivitas di Blok Mahakam secara bertahap akan menurun mengikuti penurunan produksi naturalnya. Tenaga kerja kami telah direncanakan sesuai dengan aktivitas tersebut," katanya.

Kini sekitar 2.000 karyawan Total dan 1.700 karyawan kontrak menunggu kepastian skema pengelolaan Blok Mahakam setelah 2017. Tarik-menarik soal masa transisi antara pemerintah bersama Pertamina dan Total beserta Inpex Co sebagai pemegang kontrak masih berlangsung.

Pemerintah dan Pertamina ingin transisi dilakukan sejak awal 2016, sebelum kontrak berakhir. Tujuannya agar Pertamina tak gagap saat menjadi operator penuh pada awal 2018. Sedangkan Total tak ingin kontrak mereka dengan Inpex Co yang masih berlaku hingga akhir 2017 dilanggar, apalagi tak ada klausul tentang masa transisi dalam kontrak yang diperpanjang pada 1997 itu.

Bernadette Christina Munthe

Total: Kami Tak Mau Menabrak Kontrak

Pemerintah dan Pertamina menginginkan pengalihan operasi Blok Mahakam dari Total E&P Indonesie kepada Pertamina berjalan mulai 2016. Tujuannya agar Pertamina tak kaget saat menakhodai operasi produksi gas di delta Sungai Mahakam di Kalimantan Timur ini mulai pada 1 Januari 2018. Namun keinginan itu terganjal karena tak ada klausul dalam kontrak bagi hasil mengenai transisi kepada perusahaan negara sebelum kontrak berakhir.

General Manager Total E&P Indonesie Hardy Pramono mengatakan pembicaraan tentang peralihan operator masih terus berjalan untuk menghasilkan skema terbaik. "Bagaimana caranya Pertamina juga bisa diakomodasi tapi tetap respect kepada kontrak," katanya di sela peluncuran buku Etika Jurnalisme Migas di kantor Total di Jakarta, Selasa dua pekan lalu. Berikut ini petikannya, termasuk jawaban tertulis dia lewat surat elektronik.

Sudah ada kesepakatan antara Total dan Pertamina untuk masa transisi?

Kami menghormati kontrak yang sudah diberikan negara kepada kami. Tentu saja akan tetap kami jalankan amanah itu sampai selesai. Sekarang tergantung yang dimaksud dengan transisi itu apa. Kami sedang dan akan terus membicarakan yang terbaik bagaimana formatnya. Seperti pesan Pak Menteri Energi, yang penting bagaimana menjaga agar produksi sebaik mungkin sampai akhir 2017.

Total sudah sepakat mendapat 30 persen saham setelah kontrak berakhir?

Ha-ha-ha.... Enak betul kalau sudah sepakat, ya. Belum. Kami masih belum ke sana.

Masih mau diajak menggarap Blok Mahakam setelah kontrak berakhir pada 2017?

Tentu saja ini kembali ke negara. Kami punya hak untuk mengoperasikan sampai akhir 2017. Setelah itu kami tidak berhak lagi. Kami kembalikan ke negara. Yang sedang dibicarakan ini bagaimana prosesnya. Kami siap membantu menjaga produksi.

Berapa persen kepemilikan saham yang diinginkan Total setelah kontrak berakhir?

Keinginan itu tidak ada batasnya, ha-ha-ha.... Pada waktunya nanti akan kami sampaikan.

Bagaimana posisi Total atas keinginan pemerintah agar transisi dilaksanakan sebelum kontrak berakhir pada 2017?

Kami akan mengikuti sesuai dengan kontrak dan peraturan perundang-undangan. Kami tetap menghormati kontrak. Bagaimana caranya Pertamina juga bisa diakomodasi tetapi tetap respect kepada kontrak. Kami tidak mau pemerintah nanti menabrak kontrak, kami juga menabrak kontrak.

Pemerintah sudah memutuskan Blok Mahakam dikelola Pertamina mulai 2018. Apakah Total mengurangi investasi setelah ada keputusan ini?

Mulai dari titik awal sampai titik akhir kontrak, dari perencanaan sampai produksi, kami diatur. Kami hormati aturan-aturan itu. Rencana pengembangan (POD) yang sekarang sudah disetujui kami jalankan secara profesional. Investasi akan jalan terus.

Pemerintah dan Pertamina ingin ada pertukaran, Total mendapat saham di Mahakam dan Pertamina mendapat saham aset Total di luar negeri. Sampai mana pembahasannya?

Sudah mulai kami bicarakan. Total ada di 120 negara, jadi nanti kita lihat. Sudah ada beberapa blok, misalnya di Afrika dan Kanada. Tapi belum ada yang sifatnya konklusif.