Tugas Berat Sri Mulyani sebagai Menteri Prabowo

Prabowo punya opsi mengutak-atik APBN 2025 lewat mekanisme APBN Perubahan. Menurut Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda Prabowo-Gibran, Anggawira, Prabowo kemungkinan besar bakal menerbitkan APBN Perubahan untuk menyesuaikan anggaran dengan program-program yang ia janjikan saat kampanye.

Direktur Center of Economic and Law Studies Nailul Huda mengingatkan soal beban belanja yang muncul dari pendanaan program-program di kementerian baru. "Jadi pekerjaan rumah tersendiri ini memastikan tidak ada program yang tumpang-tindih," tuturnya. 

Tugas Menjaga APBN

Jika tak pandai mengelola belanja, risikonya adalah menambah utang. Huda berharap kehadiran Sri Mulyani, yang terkenal disiplin menjaga defisit anggaran tak melewati 3 persen dari produk domestik bruto, bisa meredam upaya penambahan utang secara berlebihan. "Salah satu hal positif dari Bu Ani (sapaan akrab Sri Mulyani) adalah pengelola utang yang kredibel dan ini menambah kepercayaan investor," kata Huda.

Pemerintahan Prabowo tahun depan menghadapi utang jatuh tempo jumbo. Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp 800,33 triliun. Jumlah ini terdiri atas Surat Berharga Negara (SBN) jatuh tempo senilai Rp 705,5 triliun dan pinjaman jatuh tempo sebesar Rp 94,83 triliun.

Selain itu, pemerintah berencana menerbitkan SBN sebanyak Rp 642,6 triliun pada tahun depan atau naik 42,2 persen dibanding outlook APBN tahun ini yang sebesar Rp 451,85 triliun. Tambahan utang ini, khususnya dari SBN, memicu kekhawatiran. Pasalnya, suku bunga untuk obligasi terhitung tinggi. Dalam asumsi makro RAPBN 2025, tingkat suku bunga SBN dengan tenor 10 tahun mencapai 7,1 persen. Nilainya lebih tinggi daripada asumsi pada tahun lalu yang sebesar 6,9 persen. Suku bunga yang tinggi tersebut bakal membuat beban bunga utang melejit.

Dampak beban bunga utang tersebut diperkirakan tidak terasa dalam jangka pendek, melainkan dalam 5-10 tahun ke depan. Apalagi jika pemerintah tidak mampu meningkatkan penerimaan negara untuk menutup utang tersebut. Masalahnya, dalam 10 tahun terakhir, penerimaan negara, khususnya dari pajak, cenderung stagnan. Tandanya adalah rasio pajak yang stagnan di kisaran 11 persen. Tanpa tambahan penerimaan negara, pemerintah bakal kesulitan membayar beban utang dan bunga utangnya.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan banyak investor asing memuji kedisiplinan Sri Mulyani dalam mengendalikan fiskal. Obligasi Indonesia laris manis antara lain karena peran mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menjaga defisit di bawah 3 persen. Itu sebabnya kemunculan nama Menteri Keuangan era Susilo Bambang Yudhoyono ini cukup mengejutkan karena sikapnya bertolak belakang dengan Prabowo yang pernah mengembuskan rencana menambah rasio utang terhadap PDB hingga melebihi 50 persen.

Kedua tokoh tersebut juga pernah berseberangan soal anggaran Kementerian Pertahanan. Sri Mulyani menolak pengajuan dana dari Prabowo untuk membeli 12 pesawat bekas asal Qatar, Mirage 2000-5, dengan alasan keterbatasan fiskal. Perselisihan keduanya dikabarkan pernah membuat Sri Mulyani berencana hengkang dari kabinet Jokowi.

Pandangan keduanya yang tak sejalan dikonfirmasi anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, saat berbincang dengan media pada 19 Februari 2024. "Tapi, kalau saya sebagai ekonom membaca dan melihat, memang chemistry Pak Prabowo dengan Mba Ani enggak jalan,” tuturnya. 

Josua Pardede menambahkan catatan lain soal pekerjaan rumah Menteri Keuangan baru tahun depan dari sisi belanja. Dia menilai pemerintah perlu mengevaluasi ulang beragam kebijakan insentif fiskal yang ada. Pemerintah harus memastikan stimulus tersebut berdampak pada perekonomian. Dia mencontohkan, insentif pajak untuk usaha kecil, mikro, dan menengah berpotensi membuat para pelaku usaha terbuai dan enggan naik kelas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani tiba di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta, 14 Oktober 2024. ANTARA/Aprillio Akbar

 

Selain itu, dia berharap pemerintah punya sensitivitas terhadap masyarakat. Penarikan pajak wajib mempertimbangkan kemampuan masyarakat lebih dulu. Jika betul terjadi pelemahan daya beli, rencana seperti kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) bisa ditunda. "Kebijakan pajak untuk mendorong belanja di satu sisi, tapi bagaimana juga bisa mengumpulkan pajak kalau ekonominya tidak tumbuh."

Tarif PPN bakal naik dari 11 persen menjadi 12 persen pada 2025. Kenaikan PPN akan berdampak pada daya beli konsumen di komoditas tertentu. Apalagi daya beli masyarakat sedang lemah. Badan Pusat Statistik mencatat konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2023 hanya tumbuh 4,47 persen secara tahunan atau turun dibanding triwulan III 2023 yang tumbuh 5,06 persen.

Adapun Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengatakan pertumbuhan ekonomi menjadi pekerjaan rumah terberat Sri Mulyani. Meski kebijakan Sri Mulyani dalam menjaga defisit patut diacungi jempol, Piter menilai Indonesia butuh lebih dari itu. "Yang kita butuhkan bukan sekadar disiplin fiskal, tapi juga terobosan kebijakan yang membuat perekonomian kita lari kencang," ujarnya. Pasalnya, selama 10 tahun terakhir, ekonomi hanya tumbuh di kisaran 5 persen. Di sisi lain, Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. 

Piter berharap ada perubahan strategi untuk menggerakkan mesin perekonomian di pemerintahan yang baru, reformasi birokrasi di dalam tubuh Kementerian Keuangan, serta koordinasi yang lebih kuat, antara lain untuk menurunkan suku bunga. "Kalau tidak ada sesuatu yang baru, kita tidak bisa mendapatkan hasil yang baru," ucapnya.

Sementara itu, kemunculan nama Sri Mulyani mendapat respons positif dari para pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Kamdani bakal menyambut baik jika kursi Menteri Keuangan tak berganti pemilik. Selama 10 tahun terakhir, Sri Mulyani terbukti mampu mengelola stabilitas makro ekonomi. "Kami juga yakin, karena peran beliau sebagai Menkeu, ekonomi Indonesia lebih cepat stabil dan lebih cepat pulih dibanding negara lain di dunia," katanya kepada Tempo, Rabu, 16 Oktober 2024. Selain itu, Sri Mulyani sudah mendapat kepercayaan pelaku pasar di dalam dan di luar negeri. 

Shinta berharap Menteri Keuangan di era Prabowo bisa mempertahankan bahkan meningkatkan disiplin dan prinsip kehati-hatian dalam mengelola APBN sesuai dengan standar internasional. Stabilitas makro hingga peningkatan daya saing kebijakan fiskal juga menjadi perhatian para pengusaha. "Bila hal ini dapat dilakukan, kami yakin Indonesia akan lebih mudah menarik investasi dan menciptakan produktivitas ekonomi yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7-8 persen," ujarnya.

Kemarin, Prabowo memberi pembekalan kepada calon menteri kabinetnya di Pondok Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sri Mulyani hadir di antara 59 orang yang ikut dalam pembekalan calon menteri itu. Politikus Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas, mengatakan pesan paling mendalam dari Prabowo kepada kandidat anggota kabinetnya adalah harus menggunakan APBN untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat.

Pada 19 September 2024, Sri Mulyani mengatakan pendapatan negara pada 2025 diperkirakan mencapai Rp 3.005,1 triliun, yang didukung oleh penerimaan pajak sebesar Rp 2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp 513,6 triliun. “Ini adalah untuk pertama kali pendapatan negara mencapai dan menembus lebih dari Rp 3.000 triliun,” kata dia.

Sri Mulyani menjelaskan, target penerimaan perpajakan pada 2025 ditunjang oleh reformasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, perluasan basis pajak, mulai berlakunya sistem CoreTax (sistem teknologi informasi dalam administrasi perpajakan), serta sistem perpajakan yang kompatibel dengan arah perubahan struktur perekonomian dan kebijakan perpajakan dunia.