Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menargetkan pembukaan lahan hingga 1.000 hektare untuk megaproyek lumbung pangan atau food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Di lahan yang berbatasan dengan hutan lindung itu, sebanyak 215 hektare telah dibuka oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Namun hanya 146 hektare yang telah ditanami. Itu pun, separuhnya ditinggalkan petani lantaran tak kuat modal untuk menggarap di musim tanam kedua tanpa bantuan pemerintah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sementara itu, Kementan menyatakan tak lagi mengelola proyek tersebut. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sudah menunjuk Bupati Humbang Hasundutan menjadi penanggung jawab food estate ini, dibantu oleh anak buahnya Van Basten Pandjaitan sebagai manajer lapangan. Berdasarkan dokumen yang diperoleh Tempo, peralihan itu tercatat dalam surat yang dikirimkan Luhut pada 28 April 2021 nomor 8-1856/MENKO/MARVES/AJ.00/IV/2021.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Van Basten, yang juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mengungkapkan pemerintah menargetkan pembukaan lahan sebesar 1.000 hektar dengan mempertimbangkan kondisi seluk beluk tanah dan sumber daya manusia (SDM) petani pemilik lahan.
"Kami melihat potensi dari dua parameter itu saja, potensi 790 hektar," kata dia saat ditemui Tempo di Dolok Sanggul, Sumatera Utara pada Kamis, 26 Januari 2023.
Ia memaparkan pembukaan lahan dan pengkondisian tanah di tahap awal tetap dibiayai oleh pemerintah. Saat pertama penanaman, petani akan mendapatkan benih, pupuk, hingga bantuan tenaga kerja. Namun, pada musim tanam selanjutnya pemerintah tidak akan lagi memberikan bantuan dan akan mendorong petani bermitra dengan perusahaan swasta.
Selanjutnya: Hingga saat ini....
Hingga saat ini, sudah ada tujuh perusahaan swasta yang menjadi offtaker atau yang menyerap hasil panen petani untuk kebutuhan industri. Namun, pemerintah akan mendorong perusahaan tersebut untuk meningkatkan kerja samanya dengan menjadi investor. "Saya sudah keliling ke tujuh perusahaan itu menawarkan," ucapnya.
Menurut Van Basten, tujuh perusahaan tersebut telah menandatangani MoU kerja sama, namun belum semuanya memutuskan untuk menjadi investor. Di sisi lain, ia mencatat sudah ada 430 keluarga yang mengajukan diri sebagai petani dalam proyek ini. Van Basten mengaku optimis target itu dapat tercapai pada 2024 seiring dengan infrastruktur air, jalan, dan lainnya.
Dia menilai pembangunan infrastruktur adalah hal yang harus diutamakan dalam mencapai target tersebut. Van Basten menganalogikan megaproyek lumbung pangan ini seperti startup yang memerlukan infrastruktur terlebih dahulu agar bias beroperasi. Ditambah inkubasi selama tiga sampai empat tahun.
"Nah ini sama kayak startup karena dia mulai dari nol. Jadi sudah kami sampaikan ke Pak Menko Luhut dan Presiden, beliau paham ini seperti startup butuh inkubasinya itu," kata Van Basten.
Adapun ihwal polemik penolakan dari masyarakat setempat, ia tak menampik terjadi beberapa konflik saat pembukaan lahan. Khususnya ketika pembangunan infrastruktur jalan yang menerobos rumah warga. Namun, ia menilai hal itu hanya urusan dana ganti rugi. Kendati demikian, dia kukuh tak menggelontorkan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk menyelesaikan masalah itu. Masyarakat tidak menentang, kata dia, tapi ada masalah kecemburuan soal dana.
Selanjutnya: Kemarin ketika kami ingin....
"Kemarin ketika kami ingin mengembangkan ya benar ada beberapa masalah sosial. Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) juga sempat khawatir, tapi ya saya bilang enggak bisa pakai APBN," ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan pengamatan Tempo, ratusan hektare lahan di Desa Siria-ria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan terlihat menjadi lahan terlantar berupa semak belukar. Irma Suryani Lumban Gaol, petani food estate sejak penanaman tahap awal pada 2020, menuturkan sebagian besar lahan tersebut ditinggalkan para petani lantaran tak sanggup lagi menanam usai gagal panen.
Petani mengungkapkan tak kuat mengelola lahan di musim kedua, karena mengalami kegagalan panen pada tahap pertama. Sedangkan bantuan modal tak ada lagi sejak tahap pertama pada 2021 lalu. Akhirnya, banyak petani membiayai dan menjual hasil panennya sendiri. Hal itu karena tak semua petani telah bermitra dengan perusahaan.
"Sekarang lebih banyak jadi lahan tidur, udah jadi belukar gitulah. Kalau keluhan saya itu dana. Karena yang pertama gagal panen, jadi untuk yang kedua kali enggak ada lagi uangnya," tutur Irma saat ditemui di kawasan food estate Desa Siria-ria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan pada Kamis, 26 Januari 2023.
RIANI SANUSI PUTRI
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
Foto 
