Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah sedang mempertimbangkan mengimpor beras untuk menekan harga. Opsi impor untuk menekan harga beras yang tengah melonjak masih terbuka.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Opsi impor beras tidak dilarang," ujar pria yang akrab disapa JK itu ketika ditanyai awak media, Selasa, 9 Januari 2018.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Harga beras di awal tahun ini melebihi harga beras di periode yang sama tahun 2017. Di Pasar Induk Beras Cipinang, harga beras jenis Medium pada akhir pekan lalu mencapai Rp 10.500 sampai Rp 11.500. Tahun lalu, harga beras pada awal 2017 sekitar Rp 9.500.
Menurut sejumlah pedagang di Pasar Induk Cipinang, kenaikan harga beras sudah terasa sejak November 2017. Di periode itu, harga beras medium sudah melebih harga Rp 9.500 sementara harga eceran tertinggi ditetapkan Rp 9.450 per kilogram.
Adapun penyebab kenaikan harga beras itu adalah pasokan dari daerah penghasil padi yang minim. Daerah-daerah penghasil padi yang terkenal, terutama di Pulau Jawa adalah Karawang, Subang dan Indramayu.
JK melanjutkan, opsi impor akan diambil di situasi tertentu saja. Adapun situasi yang dimaksud adalah jika harga beras makin naik. "Yang ditentukan tadi, kira-kira kalau mencapai harga Rp12.000 untuk medium ya. Harga patokannya kan sekitar Rp9.400," ujar JK menegaskan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa opsi impor beras belum dibicarakan. Fokus pemerintah, untuk menekan harga beras, masih ke opsi operasi pasar dan memantau perkembangan panen beras.
"Musim hujan kan terjadi pada bulan Oktober lalu, sehingga penanaman padi agak awal. Mungkin sebagian akan panen pada Januari ini, namun paling banyak diprediksi sekitar Februari dan puncaknya Maret atau April," ujarnya menegaskan.
Foto 
