Terkini: Alasan Luhut Sebut OTT KPK Kampungan, Kenaikan Pangkat ASN Luar Jawa akan Dipercepat 3 Tahun

Berikut rangkuman lima berita terkini Tempo.co.

1. Alasan Luhut Sebut OTT KPK Kampungan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam berbagai kesempatan mengomentari operasi tangkap tangan (OTT)  yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyebut OTT KPK sebagai perilaku kampungan. 

“Jangan hanya bilang nangkap-nangkap saja, saya bilang kampungan. Saya setuju ditangkap, tapi kalau semakin kecil ditangkap karena digitalisasi, kenapa tidak?” ujar dia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa, 18 Juli 2023.

Sebelum menjadi sorotan karena statement-nya yang menyebut OTT KPK kampungan, Luhut nyatanya pernah beberapa kali mengeluarkan opini kontroversial tentang operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK tersebut. Berikut rangkuman informasi mengenai deretan pernyataan Luhut soal OTT KPK.

Luhut menyebut dengan pencegahan korupsi melalui digitalisasi maka kasus penyelewengan dana bisa berkurang. Beberapa hal yang bisa dilakukan KPK selain OTT adalah dengan menjalankan e-Catalog, memberlakukan Aplikasi Pengawasan PNBP dan Tata Niaga Minerba (Simbara) untuk sistem logistik dan National Single Window.

Dia mengatakan masyarakat banyak yang tahu soal langkah yang sudah dilakukan KPK. “Semua senangnya hanya nangkap-nangkap. Saya setuju nangkap itu. Tapi kalau kita perbaiki dengan digitalisasi, yang ditangkap itu enggak ada,” tutur Luhut.

Luhut juga pernah mengatakan jika operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan oleh KPK acap kali tak membuat orang jera. Meski lembaga anti-rasuah ini gencar melakukan penindakan, angka korupsi di Indonesia dinilai masih tetap tinggi. 

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Kenaikan ASN Luar Jawa akan Dipercepat ...

2. Kenaikan Pangkat ASN di Luar Jawa akan Dipercepat, Menpan RB: Supaya Mereka Kerasan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah menyusun rencana pemberian insentif bagi aparatur sipil negara atau ASN yang dinas di luar Jawa atau di daerah terpencil. Insentif tersebut berupa percepatan kenaikan pangkat.

Menurut Anas, rencana ini bermula dari adanya aduan pemerintah daerah di luar Pulau Jawa. Mereka mengeluh kekurangan tenaga guru dan tenaga kesehatan di wilayahnya.

“Padahal formasi sudah disiapkan. Kenapa itu terjadi? Formasi itu diisi tapi setahun kemudian dia pindah. Pindah ke Jawa atau ke kota,” kata Anas saat ditemui usai mengikuti Rakernas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, 20 Juli 2023.

Menurut Anas, kurangnya insentif menyebabkan tenaga ASN yang berdinas di luar Pulau Jawa maupun di daerah terpencil memilih pindah ke Jawa.

“Nah maka kami sedang godok sekarang dengan BKN, supaya kerasan mereka nanti sistem kenaikan pangkat mereka lebih cepat dibanding mereka dinas di Jawa atau di kota,” ungkapnya.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

3. Sri Mulyani: Pandemi Covid-19 Bukan Krisis Terakhir

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan krisis karena pandemi Covid-19 bukan krisis terakhir yang dihadapi Indonesia. Menurutnya, masih banyak tantangan yang akan menanti generasi Indonesia di masa depan.

"Tantangan climate change, teknologi digital, dan lain-lain," kata Sri Mulyani dalam keterangan foto yang diunggah melalui Instagram @smindrawati, Kamis, 20 Juli 2023.

Oleh karena itu, Sri Mulyani berpesan kepada generasi millenial ihwal pentingnya belajar, serta bisa membaca dan menganalisis data. "Karena ini yang akan menjadi dasar untuk menentukan arah kebijakan, sekaligus bekal Indonesia dalam mencapai cita-citanya," kata dia.

Menurut Sri Mulyani, setiap negara memiliki "the long and winding road", seperti judul lagu The Beatles, yang artinya jalan panjang dan berliku. Tak terkecuali Indonesia dalam mencapai cita-citanya.

Sebagai negara besar, Sri Mulyani melanjutkan, Indonesia pun dihadapkan pada berbagai tantangan yang sangat kompleks dalam hal pembangunan. Sejak merdeka, Indonesia setidaknya telah melewati tiga krisis besar. Mulai dari krisis moneter pada 1997-1998, krisis keuangan global pada 2008-2009, hingga krisis pandemi Covid-19 yang terjadi mulai 2020.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Promo Donat JCO Berlaku Hingga ...

4. Donat JCO Tebar Beragam Promo, Berlaku hingga Akhir Juli

Merchant donat JCO kembali menghadirkan beragam promo yang berlaku hingga akhir Juli 2023. Berdasarkan informasi yang dirilis JCO melalui Instagram resmi @jcoindonesia sejumlah diskon diberikan untuk sejumlah paket pembelian.

Antara lain promo 1 dozen donuts + 1/2 dozen donuts Jclub seharga Rp 163.000. Promo ini bisa didapatkan khusus melalui aplikasi atau jcodelivery.com. Promo berlaku hingga 23 Juli 2023.

JCO juga menawarkan iced lemon tea atau americano gratis untuk setiap pembelian omelette sausage, hanya dengan harga Rp 60 ribu. 

Promo ini berlaku dine in atau take away hingga 23 Juli 2023. Promo berlaku terbatas di store tertentu.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

5. Indeks Kinerja Logistik RI Anjlok, SCI: Banyak yang Menunggu Revisi Sislognas

CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengusulkan revisi Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas). Hal itu untuk merespons atas anjloknya peringkat dari Logistics Performance Index (LPI) atau Indeks Kinerja Logistik Indonesia 2023 posisi 63 yang sebelumnya berada di posisi 46 (tahun 2018) menurut Bank Dunia.

“Revisi Sislognas telah lama ditunggu banyak pihak. Karena regulasi yang ditetapkan 11 tahun lalu itu harus disesuaikan dengan berbagai perubahan dan perkembangan teknologi dan bisnis, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global,” ujar dia saat dihubungi pada Jumat pagi, 21 Juli 2023.

Perkembangan dalam aspek teknologi, menurut Setijadi, seperti robotics dan automation, artificial intelligence, internet of things, big data analytics, block chain, dan cloud logistics. Sementara perkembangan bisnis, seperti sharing economy, smart containerization, tube logistics, logistics marketplaces, dan omni-channel logistics.

Menurut dia, revisi Perpres Sislognas harus sesuai dan sinergis dengan program terkini dari sejumlah kementerian teknis terkait. Setijadi mencontohkan, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Perhubungan.

“Karena logistik merupakan sektor pendukung pembangunan ekonomi,” ucap Setijadi.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Pilihan Editor: Alasan Luhut Sebut OTT KPK Kampungan