Terkini Ekbis: Banjir Lagi di Kawasan IKN, Tim Prabowo Jamin Tidak Akan Naikkan Rasio Utang hingga Anggaran Makan Bergizi Gratis Masuk Pos Cadangan

Selain rumah, Arman menuturkan, banjir sekitar dua meter dari bibir sungai di wilayah ini turut menggenangi area perkampungan dan persawahan warga. Banjir di kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, itu juga mulai menggenangi jalan utama.

Situasi ini pun, kata Arman, membuat Sebagian warga melakukan evakuasi mandiri ke rumah kerabat. Sementara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan kepolisian setempat masih melakukan pemantauan di lokasi banjir.

Ihwal dampak proyek Intake Sepaku, Arman mengklaim warga sudah memberi peringatan soal dampak banjir. “Tapi pihak Intake bantah, bahwa sudah dikaji. Kata mereka juga banjir tidak akan terjadi di 35 tahun ke depan,” ujarnya.

Mengutip rilis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Intake Sungai Sepaku dibangun dengan kapasitas 3.000 liter per detik. Pengambil air Sungai Sepaku ini dibangun dengan konsep bendung gerak dan memiliki lebar bendung 117,2 meter dan tinggi bendung 2,3 meter. Proyek ini ditujukan untuk memasok kebutuhan air baku di ibu kota baru. Selengkapnya baca di sini.

2. Rupiah Melemah, Aprisindo: Industri Berorientasi ekspor Diuntungkan

Penguatan dolar yang menyebabkan pelemahan nilai tukar mata uang negara lain termasuk rupiah dianggap menyebabkan perlambatan ekspansi industri. Namun Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri memaparkan sebaliknya.Justru ada sisi positif dari penguatan mata uang negara Amerika Serikat ini, khususnya bagi industri yang berorientasi ekspor.

Industri yang menjual hasil industri ke luar negeri justru meraup keuntungan. Meski bahan bakunya dari impor dan biaya modal menjadi mahal, namun harga jual ekspornya juga dalam mata uang dolar, sehingga tidak begitu terpengaruh. “Bahkan mungkin akan untung, karena saat bayar gaji dalam IDR (rupiah), jadi lebih murah,” ujarnya kepada Tempo, Senin 24 juni 2024.

Firman menjelaskan, biaya utilitas atau modal lain selain untuk bahan baku yang dalam kurs rupiah justru lebih murah, sehingga ketika dijual hitungan keseluruhan justru menguntungkan. Tapi hal sebaliknya terjadi pada industri dengan orientasi pasar dalam negeri. Saat bahan baku impor semakin mahal, bahan baku lokal dengan komponen impor juga tertekan kurs. Lengkapnya baca di sini.

3. MAI: Ada Potensi Besar dari Pengembangan Tambak Udang, Asal Tak Diganggu Narasi LSM

Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) Rokhmin Dahuri mengatakan, tahun ini, produksi udang di Indonesia hanya 550 ribu ton saja. Angka tesebut menurut Rokhmin menempatkan Indonesia di posisi kelima produsen udang budidaya terbesar di dunia.

Hal tersebut jadi ironi, lantaran menurutnya, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang nomor dua dunia setelah Kanada. Sehingga, seharusnya Indonesia memiliki potensi menjadi produsen udah nomor satu di dunia. “Ekuador yang (garis pantainya) hanya 2 ribuan km, produksinya terbesar di dunia 1 juta ton. Kita hanya ranking lima,” katanya di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, pada Senin, 24 Juni 2024.

Menurut Rokhmin, jika pemerintah bisa lebih serius mengoptimalkan potensi dari budidaya udang, Indonesia bisa mengatasi pengangguran, kemiskinan, gizi buruk. Rokhmin mengklaim, satu optimalisasi dari komoditas udang ini menurutnya bisa menyumbang sekitar dua persen terhadap pendapatan negara tiap tahunnya.

Rokhmin menghitung potensinya dari kisaran area yang bisa dijadikan kawasan budidaya udang. Indonesia memiliki sekitar tiga juta hektar lahan pesisir yang cocok untuk dijadikan tambak udang. Jika pemerintah bisa membuat 500 ribu tambak baru, dan 100 ribu tambak baru tiap tahunnya, dia mengklaim, dalam satu tahun, komoditas tersebut bisa menyumbang dua persen ekonomi per tahun. “Ini potensi, Pak. Ya,” katanya.

Jika langkah tersebut dilakukan, menurutnya tak menutup kemungkinan, janji kampanye Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyebut ekonomi Indonesia bakal naik delapan persen itu lebih mudah terwujud. “Juragan udang ini, si bongkok ini, bisa menyumbangkan dua persen ekonomi per tahun,” katanya. Namun menurutnya, hal tersebut bisa terwujud, asal tidak diganggu narasi sejumlah LSM seperti Greenpeace. “Yang seolah-olah kita mencemari,” ucapnya. Selengkapnya di sini.

4. Thomas Djiwandono Jamin Prabowo Tidak Akan Naikkan Rasio Utang Hingga 50 Persen

Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo - Gibran, Thomas Djiwandono memastikan presiden terpilih tidak akan menaikan rasio utang hingga 50 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menurut pria yang akrab disapa dengan Tommy Djiwandono itu, program unggulan seperti makan bergizi gratis diterapkan dengan tetap menjaga rasio utang dan defisit anggaran sesuai target yang ditetapkan pemerintah saat ini dan DPR.

Ia membantah adanya rencana kenaikan rasio pajak terhadap PDB untuk membiayai program, seperti makan bergizi gratis. Program yang akan menelan anggaran Rp 71 triliun pada tahap pertama tersebut ditetapkan dengan tetap menjaga target defisit pada kisaran 2,29-2,82 persen terhadap PDB.

“Rasio utang terhadap PDB yang pernah mungkin beberapa minggu lalu dikatakan direncanakan 50 persen ke atas, itu tidak mungkin,”ujarnya dalam konfrensi pers RAPBN 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin 24 Juni 2024.

Agar tidak membebani, program-program unggulan seperti makan bergizi gratis akan dilakukan secara bertahap. Thomas mengatakan pihaknya ingin mencapai target penyaluran hingga 100 persen secepat mungkin dengan prinsip tetap memperhatikan postur fiskal. “Tentu dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas,” kata dia. Lengkapnya baca di sini.

5. Sri Mulyani: Anggaran Makan Bergizi Gratis Prabowo Sebesar Rp 71 Triliun akan Masuk Pos Cadangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran program makan bergizi gratis yang diusulkan presiden terpilih, Prabowo Subianto, telah ditetapkan sebesar Rp 71 triliun pada 2025. Untuk sementara, anggaran tersebut masuk pos cadangan yang akan dikelola oleh bendahara umum negara (BUN).

Sri Mulyani belum memastikan badan dan Kementerian yang ditunjuk untuk mengelola  anggaran tersebut. “Eksekusi alokasi anggaran nantinya akan ditetapkan oleh Prabowo dan timnya,” ujarnya dalam konfrensi pers RAPBN 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin 24 Juni 2024.

Bendahara negara tersebut menjelaskan anggaran untuk program prioritas Prabowo tersebut sudah ditetapkan  dalam postur anggaran tahun depan, namun belum ditetapkan pengelolanya karena masih dalam proses sinkronisasi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025 dan penyesuaian nota keuangan APBN tahun ini.

Penyusunan RUU akan selesai pada pertengahan Agustus dan akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 16 Agustus 2024. Selama penyusunan pemerintah akan memantau dan terus berkoordinasi dengan presiden terpilih dan timnya yang menyusun program tersebut.Selengkapnya di sini.

Pilihan editor: Terpopuler Ekbis: Kritik Terhadap Rencana Kenaikan MinyaKita, Gibran Kerja Sama dengan India di Solo dan Fakta Melemahnya Rupiah.