Terkini: Jokowi Kesal Data Sering Tak Akurat, Detail Aturan Anggaran Mobil Listrik PNS Hampir Rp 1 Miliar per Orang

Oleh sebab itu, ia mendukung digelarnya Sensus Pertanian pada tahun 2023 ini (ST2023) agar bisa mendapatkan akurasi data dan mengambil keputusan tepat di bidang pertanian. "Sering data itu tidak siap dan akurat," kata Jokowi dalam acara Pencanangan Pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023 di Istana Negara Jakarta, Senin, 15 Mei 2023.

Sensus Pertanian sangat penting karena melibatkan hajat hidup orang banyak. "Sehingga butuh akurasi kebijakan dan akurasi kebijakan butuh akurasi data," ujar Jokowi.

Simak lebih jauh tentang Jokowi sentil data tak akurat di sini. 

2 Kereta Api Baru Beroperasi per 1 Juni 2023 untuk Rute Solo ke Jakarta dan Semarang, Catat Jadwalnya

PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Daerah Operasional (Daop) 6 Yogyakarta mulai 1 Juni 2023 akan mengoperasikan 2 kereta api baru dengan rute baru, yaitu Kereta Api Manahan dan Kereta Api Banyu Biru. 

Kereta Api Manahan dapat menjadi pilihan bagi penumpang yang akan berpergian dari Solo ke Jakarta. Adapun Kereta Api Banyu Biru disediakan untuk melayani penumpang yang akan berpergian dengan rute Solo-Semarang. 

Kereta Api Manahan dengan keberangkatan pagi akan berangkat dari Stasiun Solo Balapan dan akan berhenti di beberapa stasiun seperti Klaten, Yogyakarta, Kutoarjo, Kroya, Purwokerto, Cirebon, Cikarang, dan Jatinegara, sebelum berakhir di Stasiun Gambir.

Simak lebih jauh tentang rute baru kereta api di sini. 

3. Sri Mulyani Anggarkan Mobil Listrik Pejabat PNS Hampir Rp 1 Miliar, Ini Detail Aturannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meneken Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 pada 28 April 2023. Peraturan tersebut berlaku sejak tanggal diundangkan yakni per 3 Mei 2023.

Pada aturan ini tertera Standar Biaya Masukan atau SBM untuk mobil listrik Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 berfungsi sebagai: a. batas tertinggi; atau b. estimasi," begitu bunyi Pasal 2 beleid tersebut.

Dalam lampiran, dijelaskan berbagai SBM untuk pengadaan-pengadaan, termasuk kendaraan listrik. Untuk motor listrik, penganggarannya maksimal Rp 28.000.000 atau Rp 28 juta per unit. Sedangkan kendaraan listrik untuk operasional kantor bisa dianggarkan maksimal Rp 430.080.000 atau Rp 430 jutaan per unit.

Simak lebih jauh tentang Aturan Mobil Listrik untuk PSN di sini. 

4. Fakta Kereta yang Viral Disewa SMAN 3 Bandung: Total Biaya Capai Rp 210 Juta

Rombongan siswa SMAN 3 Bandung menyewa kereta luar biasa (KLB) untuk melakukan perjalanan study tour ke Bali viral di media sosial. Banyak akun media sosial yang membahas soal penyewaan satu rangkaian kereta oleh para siswa-siswi tersebut, salah satunya akun twitter @jalur5_.

"Ini adalah suasana di dalam kereta restorasi/kereta makan kelas eksekutif yang disewa oleh sekolah ini untuk acara study tour," tulis cuitan akun tersebut dikutip Tempo, Minggu 14 Mei 2023.

Beberapa foto maupun video yang memperlihatkan kereta dengan tulisan ‘KLB SMAN 3 Bandung’ dengan rute Bandung-Surabaya Gubeng berseliweran di media sosial Twitter. Ternyata, KLB sudah pernah beroperasi saat pandemi Covid-19. Berikut fakta-fakta yang dihimpun Tempo soal KLB.

Simak lebih jauh tentang viral kereta luar biasa di sini. 

5. Polemik Kebijakan ASN Dapat Tunjangan Daya Tahan Tubuh Rp 550 Ribu per Bulan

Kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tunjangan biaya makanan penambah daya tahan tubuh bagi aparatur sipil negara (ASN) sebesar Rp 550 ribu per bulan menuai polemik. Adapun, kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

Bagi pihak yang kontra mengatakan tunjangan biaya makanan penambah daya tahan tubuh itu tidak tepat. Sementara pihak pro, dalam hal ini Kementerian Keuangan, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut bukanlah hal baru.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisaksi Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tunjangan biaya makanan penambah daya tahan tubuh bagi ASN tidak tepat.

Simak lebih jauh tentang tunjangan daya tahan tubuh di sini. 

6. Bank Dunia Sarankan Indonesia Ubah Garis Kemiskinan, Pengamat: Pemerintah Jangan Denial

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisaksi Trubus Rahadiansyah menduga pemerintah enggan mengubah standar garis kemiskinan yang direkomendasikan Bank Dunia karena masalah citra negara. Sebab, menurut dia, pemerintah akan malu jika angka kemiskinan di negaranya tinggi. 

"Di sisi lain, pemerintah mesti meng-cover bantuan sosial lebih banyak," tutur Trubus kepada Tempo melalui sambungan telepon pada Ahad sore, 14 Mei 2023.

Akan tetapi, menurut Trubus, pemerintah mestinya tidak menghindar dari kenyataan. Trubus berujar, tidak ada salahnya mengikuti standar Bank Dunia karena itu merupakan standar internasional. Toh, kata dia, Bank Dunia membuat rekomendasi bukan tanpa alasan alias sudah melalui kajian.

Simak lebih jauh tentang garis kemiskinan di sini.