Terkini: Kekayaan Syahrul Yasin Limpo, Sosok Siti Nurbaya Menteri Nasdem yang Tersisa di Kabinet Jokowi

Berikut rangkuman lima berita terkini Tempo.co.

Selanjutnya: Rekam Jejak dan Harta Kekayaan Syahrul Yasin Limpo…

1. Rekam Jejak dan Harta Kekayaan Syahrul Yasin Limpo

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyerahkan laporan hasil penelusuran aliran transaksi masuk dan keluar dari rekening milik Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari analisis tersebut, ditemukan transaksi ke beberapa rekening yang jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah.

Saat dikonfirmasi mengenai hal itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membenarkan, tetapi enggan menjelaskan detailnya. Dia menyebut setoran yang masuk mayoritas dalam bentuk tunai. “Ya, sudah kami serahkan beberapa bulan lalu,” katanya, Kamis, 5 Oktober 2023. 

Yasin Limpo sendiri mengawali karir politiknya saat menjadi Bupati Gowa pada 1994-2002. Sukses menduduki kursi pemerintahan, dia akhirnya mencoba peruntungan dengan menjadi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan mendampingi Amin Syam, dengan masa jabatan 2003-2008. 

Berbekal pengalaman memimpin daerah, Yasin Limpo kemudian mantap untuk mengikuti pemilihan gubernur (Pilgub) di Sulawesi Selatan. Hingga akhirnya terpilih menjadi orang nomor satu selama dua periode di salah satu provinsi di pulau Sulawesi tersebut bersama pasangan politiknya, Agus Arifin Nu’mang sejak 8 April 2008 sampai 8 April 2018. 

Pada 2019, Yasin Limpo maju dalam pencalonan sebagai wakil rakyat di pemilihan legislatif (Pileg). Namun, ia gagal masuk ke Senayan, berdasarkan hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat provinsi Sulawesi Selatan. 

Kendati gagal jadi anggota DPR, politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu mendapatkan jabatan sebagai Menteri Pertanian dalam Kabinet Indonesia Maju. Dia berhasil menjadi pimpinan tertinggi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) setelah Presiden Joko Widodo alias Jokowi melantiknya pada Rabu, 23 Oktober 2019. 

Syahrul Yasin Limpo melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada KPK saat menjadi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Saat itu harta kekayaan yang dia laporkan sebesar Rp 3,1 miliar (Rp3.130.095.145) pada 15 Desember 2005. LHKPN terakhir yang diserahkan Yasin Limpo per 31 Desember 2022 hanya berjumlah Rp 20 miliar (Rp 20.058.042.532). Saat itu Syahrul Yasin Limpo telah menjadi Menteri Pertanian.

Berita lengkap bisa dibaca di sini. 

Selanjutnya: Sosok Siti Nurbaya, Menteri Ekonomi dari NasDem yang Tersisa di Kabinet Jokowi…

2. Sosok Siti Nurbaya, Satu-satunya Menteri Ekonomi dari NasDem yang Bertahan di Kabinet Jokowi

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menjadi satu-satunya kader dari Partai NasDem yang masih bertahan di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. 

Sebelumnya, ada tiga kader NasDem yang mengisi posisi menteri di Kabinet Jokowi. Selain Siti Nurbaya, ada Johnny G Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) serta Syahrul Yasin Limpo yang menjabat sebagai Menteri Pertanian (Mentan). Belakangan, Plate dan Yasin Limpo tersandung dugaan kasus korupsi di kementerian masing-masing. 

Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi BTS (proyek base transceiver station) 4G di Kementerian Kominfo. Posisinya pun akhirnya digantikan oleh Budi Arie yang dilantik pada 17 Juli 2023 lalu. 

Sedangkan, Syahrul Yasin Limpo terjerat kasus dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menggeledah rumah dan kantornya. Dia pun dikabarkan akan mengundurkan diri dari jabatannya setelah bertemu Presiden Jokowi pada hari ini, Kamis, 5 Oktober 2023.

Dengan demikian, maka Siti Nurbaya akan menjadi satu-satunya menteri kabinet Jokowi yang berasal dari Partai NasDem. Lantas, bagaimana profil dan rekam jejaknya?

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: KPPU Temukan Dugaan Kartel Bunga Pinjol, Ini Tanggapan AFPI…

3. KPPU Temukan Dugaan Kartel Bunga Pinjol, Ini Tanggapan AFPI

Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia atau AFPI buka suara usai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebut telah memulai penyelidikan awal soal dugaan kartel suku bunga Pinjol alias pinjaman online.

Direktur Eksekutif AFPI Kuseryansyah mengatakan pihaknya belum menerima surat dari KPPU. Tapi dia menyebut sudah membaca press release yang diterbitkan KPPU kemarin.

"Dari asosiasi, kami menghormati langkah yang diambil KPPU, dan kami siap bekerja sama, siap mensupport informasi yang lebih presisi terkait masalah penetapan batas maksimum biaya layanan," kata Kuseryansyah saat dihubungi Tempo pada Kamis, 5 Oktober 2023.

Kuseryansyah mengatakan penetapan suku bunga layanan itu untuk menghindari praktek predatory lending. Praktek itu dulu dilakukan oleh perusahaan Pinjol ilegal.

"Lalu dari asosiasi kami menetapkan bunga maksimum 0,8 (persen per hari)," ungkap Kuseryansyah. "Lalu dari penetapan bunga 0,8 (persen per hari) itu di review kembali, diturunkan menjadi 0,4 (persen per hari)."

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Kejaksaan Agung Usut Korupsi Impor Gula di Kementerian Perdagangan…

4. Kejaksaan Agung Usut Korupsi Impor Gula di Kementerian Perdagangan, Zulhas: Kami Dukung

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menanggapi penggeledahan Kejaksaan Agung di Kementerian Perdagangan terkait kasus korupsi impor gula. Zulkifli menegaskan dukungannya atas upaya penegakan hukum dan proses hukum untuk Kementerian Perdagangan yang lebih baik.

“Kementerian Perdagangan menunjukkan dukungannya dalam penyelesaian proses hukum dan upaya-upaya penegakan hukum yang melibatkan kementerian ini," ujar Zulkifli dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Kamis, 5 Oktober 2023.

Ia mengklaim bahwa pihaknya akan membantu penyelesaian kasus korupsi impor gula ini agar Kementerian Perdagangan menjadi semakin baik. "Kami ingin Kemendag menjadi semakin baik di kemudian hari. Pendek kata, masalah hukum dan upaya-upaya penegakan hukum harus diselesaikan,” tambah Zulkifli.

Zulhas mengklaim bahwa Kementerian Perdagangan sudah menunjukkan kinerja yang baik. Menurutnya, hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan Kemendag menyelesaikan sejumlah permasalahan seperti urusan minyak goreng dan stabilitas harga barang-barang kebutuhan pokok (bapok).

“Saat ini, Kemendag telah berhasil menyelesaikan sejumlah masalah. Dalam hal minyak goreng, kami telah mengatasi persoalan harga dan distribusi. Distribusi dan pasokan bapok juga berhasil diatasi. Terbukti saat Lebaran, Natal, dan Tahun Baru 2023 kondisi aman dan inflasi di bawah empat persen,” tambah Zulkifli.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Kasus Dugaan 3 BUMN Jual Senjata Ilegal ke Myanmar, Komnas HAM Didesak…

5. Kasus Dugaan 3 BUMN Jual Senjata Ilegal ke Myanmar, Komnas HAM Didesak Investigasi

Organisasi yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan menanggapi soal tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diduga menjual senjata  ilegal ke Myanmar. Tiga perusahaan pelat merah itu yakni PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia.

Adapun organisasi yang tergabung dalam koalisi sipil yakni Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Centra Initiative, Imparsial, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), SETARA Institute, Forum De Facto, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Amnesty International Indonesia.

Lainnya, ada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Indonesia Corruption Watch (ICW), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), LBH Jakarta, LBH Pers, dan Human Rights Working Group (HRWG). Koalisi sipil ini mendesak untuk dilakukan empat hal. 

Pertama, meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan investigasi dan pemeriksaan. Serta mengajukan pengadilan HAM terhadap dugaan kuat keterlibatan Pemerintah Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, serta tiga perusahaan BUMN.

“Dalam pelanggaran HAM berat berupa kejahatan kemanusiaan dan atau kejahatan genosida yang dilakukan oleh orang-orang Junta Militer Myanmar,” ujar Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur mewakili koalisi sipil lewat keterangan tertulis pada Kamis, 5 Oktober 2023.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Pilihan Editor: Mentan Syahrul Yasin Limpo Tiba di Kementan untuk Berpamitan, Para Pegawai Sambut hingga Cium Tangan