Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Terkini: Profil BPR Jepara Artha dan Koperasi Garudayaksa hingga Bukti Kegagalan Food Estate

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa petang 19 Desember dimulai dari profil Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Bank Jepara Artha.

19 Desember 2023 | 19.52 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Bank Jepara Artha. Dok: BPR

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa petang 19 Desember dimulai dari Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Bank Jepara Artha diduga mengalirkan dana kampanye ilegal ke Koperasi Garudayaksa Nusantara. BPR milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara itu disinyalir melakukan transaksi mencurigakan setelah mencairkan uang dalam waktu berdekatan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Selanjutnya, profil Koperasi Garudayaksa Nusantara milik Prabowo yang diduga menerima aliran dana kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang bersumber dari tambang ilegal. Terakhir, Calon wakil presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi proyek food estate yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Berikut tiga berita terkini yang banyak diakses pembaca:

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

1. Profil Bank Jepara Artha yang Diduga Alirkan Dana ke Koperasi Garudayaksa Nusantara

Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Bank Jepara Artha diduga mengalirkan dana kampanye ilegal ke Koperasi Garudayaksa Nusantara. BPR milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara itu disinyalir melakukan transaksi mencurigakan setelah mencairkan uang dalam waktu berdekatan.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membeberkan sumber dana kampanye pada pemilihan umum 2024. Salah satunya adalah penyalahgunaan fasilitas pinjaman yang diduga dari BPR di salah satu daerah di Jawa Tengah. Nama BPR Bank Jepara Artha diduga sebagai pengucur dana kredit kepada simpatisan partai berinisial MIA.

Selama 2022-2023, total pencairan kredit dari BPR tersebut mencapai Rp 102-an miliar menuju 27 rekening debitur. Setelah pencairan kredit itu, di waktu yang sama atau berdekatan dilakukan penarikan tunai untuk disetorkan kembali ke rekening MIA.

Simak berita selengkapnya di sini

2. Profil Koperasi Garudayaksa Nusantara Milik Prabowo yang Diduga Terima Dana Kampanye Ilegal

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap adanya aliran dana kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang bersumber dari tambang ilegal. Atas temuan itu, PPATK telah menyampaikan hasil analisis kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). 

“Waktu itu pernah kami sampaikan ada indikasi dari illegal mining. Dari macam-macam, lah,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada Jumat, 15 Desember 2023. 

Penegak hukum mengatakan bahwa pendanaan kampanye tersebut juga ada yang berasal dari penyalahgunaan fasilitas pinjaman Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di salah satu daerah di Jawa Tengah. Pencairan kredit yang seharusnya digunakan untuk modal kerja debitur tetapi diduga pada praktiknya dimanfaatkan untuk kepentingan simpatisan partai berinisial MIA. 

Simak berita selengkapnya di sini

3. Mahfud MD Sebut Proyek Food Estate Gagal: Lahan Besar, Tak Ada Petani

Calon wakil presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi proyek food estate yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Menurut Mahfud, program itu gagal. Hal itu disampaikan dalam acara bedah visi misi di Universitas Ahmad Dahlan, Padang, pada Senin, 18 Desember 2023. 

"Food Estate yang sekarang banyak digembar-gemborkan, saya kira semua orang punya pesan itu gagal. Dan saya kira iya (gagal), " kata Mahfud dalam dalam acara bedah visi misi di Universitas Ahmad Dahlan, Padang yang disiarkan secara daring di youTube UNAND Official pada Senin, 18 Desember 2023.

Mahfud menyebut, program food estate layak disebut gagal karena tidak ada petani yang menggarap lahan tersebut. "Kenapa? karena kita menyediakan lahan yang besar, tidak dipikirkan bahwa lahan yang besar dengan modal yang besar itu harus ada petani. Sementara, lahan yang disediakan itu tidak ada orangnya, siapa yang mau bertani di situ?" ujar Mahfud. 

Simak berita selengkapnya di sini

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus