Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Terpopuler: Profil Kader Nasdem Syahrul Yasin Limpo hingga Kemenkeu Respons Kritik JK soal Utang Seribu Triliun

Berita terpopuler bisnis pada 14 Juni 2023 dimulai dari profil Mentan Syahrul Yasin Limpo yang diusulkan jadi tersangka dari hasil gelar perkara KPK.

15 Juni 2023 | 06.33 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo (SYL) secara resmi membuka kegiatan Global Forum sebagai awal dari rangkaian kegiatan Agriculture Ministers Meeting (AMM) G20 Indonesia, di Hotel Intercontinental Jimbaran Bali pada Selasa (27/09/2021)

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Rabu, 14 Juni 2023 dimulai dari profil Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang diusulkan jadi tersangka dari hasil gelar perkara KPK.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Berikutnya ada berita tentang klarifikasi Mentan soal namanya terseret dalam kasus dugaan korupsi dan Kemenkeu menanggapi kritik Jusuf Kalla tentang utang pemerintah seribu triliun per tahun. Lalu ada respons ekonom soal mandor bule yang digunakan Luhut di proyek IKN dan Airlangga membantah ada kepentingan Singapur di balik kebijakan ekspor pasir laut.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita tersebut.

1. Profil Mentan Syahrul Yasin Limpo, Kader Nasdem yang Diusulkan jadi Tersangka dari Hasil Gelar Perkara KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Sumber Tempo menyebutkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta diusulkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Rencana penetapan tersangka ini berdasarkan ekspose yang dihadiri oleh seluruh pimpinan KPK pada Selasa, 13 Juni 2023. 

“Saat ini masih proses penyelidikan. Mohon maaf belum ada yang bisa kami sampaikan,” kata pelaksana tugas Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi pada Rabu, 14 Juni 2023.

Simak lebih jauh tentang Nasdem di sini. 

2. Syahrul Yasin Limpo Komentari Namanya Terseret Kasus Dugaan Korupsi di Kementan: Saya Tidak Mengerti

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo buka suara menanggapi dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). 

"Oh saya tidak mengerti itu," kata Syahrul di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Rabu, 14 Juni 2023. Pernyataan itu merespons Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang kini telah membuka penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian.

Sehingga, kata Deni, utang Indonesia memang meningkat, tapi kemampuan membayar juga meningkat. Sementara, jika bicara kondisi utang Indonesia di level bahaya, menurut Deni, sejauh ini sejarah Indonesia tidak pernah gagal bayar utang atau default baik dari bunga ataupun pokok utang.

Simak lebih jauh tentang korupsi di sini. 

3. Jusuf Kalla Kritik Utang Negara Bayar Seribu Triliun Setahun, Kemenkeu: Sejak Zaman Soeharto
Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan atau Kemenkeu Deni Ridwan menanggapi kritikan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK soal utang pemerintah. Sebelumnya, Jusuf Kalla mengatakan pemerintah harus membayar bayar utang dan bunga sampai seribu triliun per tahun yang merupakan terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka. 
"Statement Pak JK itu berlaku sejak zaman Soeharto (mantan Presiden Soeharto), utang kita akan terus meningkat dibandingkan sebelumnya. Yang kurang lengkap adalah, saat ini size ekonomi kita, GDP (Produk Domestik Bruto/ PDB) kita tertinggi sejak merdeka," ujar dia pada Rabu, 14 Juni 2023. 
Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan atau Kemenkeu Deni Ridwan menanggapi kritikan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK soal utang pemerintah. Sebelumnya, Jusuf Kalla mengatakan pemerintah harus membayar bayar utang dan bunga sampai seribu triliun per tahun yang merupakan terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka. 
"Statement Pak JK itu berlaku sejak zaman Soeharto (mantan Presiden Soeharto), utang kita akan terus meningkat dibandingkan sebelumnya. Yang kurang lengkap adalah, saat ini size ekonomi kita, GDP (Produk Domestik Bruto/ PDB) kita tertinggi sejak merdeka," ujar dia dalam acara Money Talks CNBC bertajuk "Amankah Utang Pemerintah Saat Ini?" di Penang Bistro, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Rabu, 14 Juni 2023. 
Simak lebih jauh tentang utang di sini. 

4. Luhut Pakai Mandor Bule di Proyek IKN, Ekonom: Banyak Tenaga Lokal yang Kompeten dan Berkualitas

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengkritik langkah pemerintah menggunakan tenaga asing sebagai mandor di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Bhima, proyek IKN mestinya mempriritaskan tenaga kerja lokal. 

"Sayang kalau lebih memilih mempekerjakan tenaga asing. Apalagi kalau cuma di level supervisor atau pengawas," kata Bhima ketika ditemui di Menara Rajawali Jakarta Selatan, Rabu, 14 Juni 2023. "Masih banyak tenaga kerja lokal yang kompeten dan berkualitas."

Belum lama ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan blak-blakan soal alasan penggunaan mandor bule untuk mengawasi proyek IKN. Menurutnya, kualitas pekerjaan menjadi kunci utama. 

Simak lebih jauh tentang IKN di sini. 

5. Kebijakan Ekspor Pasir Laut Diduga untuk Kepentingan Investor Singapura, Airlangga: Tidak Berkaitan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal dugaan ada kepentingan investor Singapura di balik kebijakan ekspor pasir laut. Airlangga membantah kebijakan itu untuk memuluskan investor Singapura di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

"Tidak berkaitan," ucap Airlangga saat ditemui di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta Timur pada Rabu, 14 Juni 2023. 

Airlangga tak menampik Singapura merupakan salah satu pasar ekspor pasir laut. Dia juga mengatakan penjualan pasir laut di Tanah Air bisa saja dilakukan ke luar negeri sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. 

Simak lebih jauh tentang ekspor pasir laut di sini. 

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus