"Menyakitkan", Kata Endang

DIALAH yang dicomot Laksusda DKI Jakarta dari sebuah rumah -- yang khusus dikontraknya untuk menjalani masa "penahanan rumah"-untuk kemudian dijebloskan kembali ke rumah tahanan yang semestinya. Tapi, ia tetap merasa tak bersalah. Selama dalam tahanan, katanya, "saya mempunyai banyak waktu untuk merenungkan hal-hal yang menyangkut diri saya . . ." Dituntut hukuman 17 tahun penjara dan denda Rp 30 juta, ia menganggap tuduhan subversi dan korupsi terhadapnya, merupakan "tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal sama sekali, bahkan menyakitkan hati . . ." Begitulah "duplik tambahan" yang diucapkan Endang Wijaya alias A Tjai awal bulan ini. Ia tak rela disebut makan uang negara. Sebab, kredit dan segala macam fasilitas dari negara, katanya, nyata ditanamkannya di Proyek Pluit: untuk menimbun rawa-rawa dan empang, membangun perumahan -termasuk perumahan murah bagi nelavan. Bahwa, perusahaannya mendapat keuntungan dari situ, lanjutnya, adalah hal yang wajar. Pembelanya, Budhi Sutrisno, sebelumnya juga berkata begitu. Urusan antara kliennya dengan Pemda DKI dan BBD, katanya, "tak bisa dilepaskan dari perjanjian kerja dan perjanjian kredit..." Jadi? "Suatu hubungan hukum yang mempunyai warna perdata," kata Budhi. Dan untuk memenuhi perjanjian tersebut, kendati Endang Wijaya berada dalam tahanan, segala kewajibannya toh ditunaikan. Pengadilan memang telah mengizinkan PT Jawa Building Indah melanjutkan pekerjaannya -- untuk menyelamatkan uang negara yang tertanam di Pluit. Budhi Sutrisno, yang menjabat Kuasa Direktur Utama, mewakili Endang Wijaya menggerakkan kembali Jawa Building Indah. Dari 200 sampai 300 rumah yang dijual, kewajiban Endang Wijaya kepada Pemda DKI dan BBD berangsur-angsur mulai diangsur: Rp 18,5 milyar utangnya kepada BBD dan Pemda DKI, menurut Budhi, tinggal sekitar Rp 6,5 milyar lagi yang menjadi tanggungan Endang Wijaya. Demikian juga dengan kewajibannya terhadap Kantor Pajak. Tapi semuanya itu, menurut Jaksa Anas Bhisma, tidak membuat perkara Endang Wijaya jadi enteng. Sebab, "kejaksaan bukan penagih utang," begitu katanya menyanggah pleidoi pembela. Perkara Pluit, lanjut Anas, tidak mempersoalkan tunggakan kredit atau pajak yang dibuat Endang Wijaya. Hal itu dikemukakan, semata-mata untuk menunjukkan akibat cara tertuduh memperoleh kredit bank, merugikan negara, memperkaya diri sendiri dan menyuap pejabat untuk memperoleh fasilitas dan kelonggaran. Adakah yang demikian itu merupakan kejahatan subversi atau korupsi memang tinggal menunggu keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin H.M. Soemadijono--tak lama lagi.