Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan mahasiswa mengikuti demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin siang. Demonstran yang terdiri dari Koalisi Masyarakat Sipil dan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) ini menyampaikan sejumlah tuntutan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Demonstrasi Indonesia Gelap dimulai ketika rombongan mahasiswa Universitas Indonesia, yang melakukan long march dari Taman Ismail Marzuki (TIM) Cikini mulai memasuki kawasan Patung Kuda. Selain perwakilan Universitas Indonesia, ada juga mahasiswa dari Universitas Brawijaya dan IPB University yang memimpin komando demo dan menyampaikan orasi di atas mobil pikap.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam salah satu tuntutannya, BEM SI mendesak agar pemerintah membatalkan Revisi Undang-Undang Polri dan Revisi Undang-Undang Kejaksaan. “Kita ingat represivitas aparat, kita ingat pembunuhan yang dilakukan aparat,” kata seorang demonstran.
Para mahasiswa membawa sejumlah spanduk dan membakarnya bersama sebuah ban sepeda motor. Keduanya dibakar di bawah jembatan penyeberangan orang di depan gedung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Asap hitam mengepul di area sekitar lokasi pembakaran
Demo mahasiswa di Patung Kuda Monas sudah berlangsung sejak pukul 14.40 WIB oleh BEM Universitas Muhammadiyah Aisyiah. Akan tetapi, Koordinator BEM Pusat Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiah Yogi Syahputra menyatakan unjuk rasa mereka bersifat independen atau tidak terafiliasi dengan gerakan Indonesia Gelap yang diusung BEM SI.
“Kami menilai bahwa pendidikan dan kesehatan itu merupakan faktor utama yang harus ditunjang oleh pemerintah itu sendiri. Dan karena itu, kami sangat tidak memikirkan bahwa (anggaran) pendidikan itu dipotong,” ujar Yogi Syahputra.
Adapun sejumlah tuntutan yang akan dibawa dalam aksi ialah efisiensi Kabinet Merah Putih secara struktural dan teknis; mendesak Prabowo keluarkan Perpu Perampasan Aset; tolak revisi UU TNI, Polri, Kejaksaan; evaluasi total pelaksanaan Makan Bergizi Gratis; penciptaan pendidikan gratis; tolak revisi UU Minerba; hapuskan dwifungsi militer di sektor sipil; hingga reformasi Polri.
Sementara BEM Universitas Indonesia (UI) mengusung penolakan terhadap kebijakan efisiensi atau pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Ketua BEM UI Iqbal Chiesa, kebijakan tersebut semakin mempersulit kondisi rakyat.
"Kami mahasiswa UI merasa resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini, terlalu banyak kebijakan yang dibentuk secara ugal-ugalan, terlalu banyak penderitaan yang terus-menerus dirasakan oleh rakyat Indonesia," kata Iqbal dalam video pernyataannya yang diunggah di laman Instagram resmi BEM UI pada Sabtu, 15 Februari 2025.
BEM UI menuntut Prabowo untuk segera mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran karena dinilai tidak berpihak pada rakyat. Selain itu, BEM UI menyatakan beberapa tuntutan lainnya. Tuntutan tersebut seperti membatalkan wacana pemberian izin pengelolaan tambang kepada kampus, hingga mendesak pencairan tukin dosen secepatnya.
Untuk mengamankan demo itu, tim personel gabungan pengamanan telah mempersiapkan area di seputaran Patung Kuda Monas. Sejak beberapa jam sebelumnya, puluhan polisi telah berjaga di sekitar lokasi demo.
Adapun rute dari Jalan MH Thamrin menuju Medan Merdeka Barat maupun sebaliknya telah ditutup pembatas beton berkawat yang melintang dari Patung Kuda sampa area jembatan penyebrangan orang yang terletak di depan gedung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Belasan anggota polisi turut berjaga di balik pembatas beton. Terdapat pula kendaraan taktis yang terparkir di sana.
Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Kuasa Hukum Anggap Tindakan Zarof Ricar sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Umum, Bukan Tipikor