Isu Netralitas Mencuat, Polri Klaim Siap Kawal Pemilu 2024 melalui Operasi Mantap Brata

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri Komjen Mohammad Fadil Imran mengatakan isu netralitas sangat lazim dalam kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu). Ia mengatakan jika Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memberikan petunjuk dan arahan kepada jajaran kepolisian.

"Netralitas merupakan isu yang selalu mengemuka dalam pelaksanaan kegiatan Pemilu. Oleh sebab itu Kapolri telah mengeluarkan petunjuk dan arahan pada jajaran sebagaimana yang tertuang dalam SP Nomor 24/07/X Tahun 2023 yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran anggota Polri dalam proses penyelenggaraan pemilu serentak yang menjadi pedoman bagi setiap anggota untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang," kata Komjen Fadil Imran dalam Rapat Komisi III di Gedung Nusantara II DPR pada Rabu, 15 November 2023.

Jika dilihat dalam aturan, netralitas Polri diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 28 ayat 1 yang menyebutkan bahwa, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Komjen Fadil Imran mengatakan jika Polri telah membentuk wilayah Operasi Mantap Brata. Wilayah tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu Operasi Pusat, Operasi Daerah, dan Operasi Polres.

"Untuk kita ketahui bersama personel yang terlibat dalam pengamanan Operasi Mantap Brata dibentuk secara berjenjang. Mulai dari Mabes Polri sampai dengan Polres. Pembagian tugas yang pertama bertanggung jawab di lingkungan Pusat dan bertanggung jawab lingkup Kabupaten/Kota sesuai dengan kaidah operasi kepolisian yaitu memiliki struktur waktu dan anggaran tertentu," kata Komjen Fadil Imran.

Komjen Fadil Imran mengatakan Kapolri selaku PJKO dalam setiap tingkatan struktur operasi. Kepolisian menerima langsung pertanggungjawaban kegiatan operasi Mantap Brata.