Saling-Silang Kasus Penistaan Agama

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi mengatakan laporan terhadap Gilbert masih dalam tahap penyelidikan. Polisi berencana meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk meminta klarifikasi dari Gilbert. “Nanti akan didalami,” katanya.

Pakar linguistik forensik dari Universitas Nasional, Wahyu Wibowo, menjelaskan, dalam kasus yang berhubungan dengan penelaahan bahasa, harus dilihat dari niat dan bentuk konten yang dibuat oleh orang yang dilaporkan. Misalnya, unggahan itu disampaikan melalui gambar, ucapan, atau tulisan. “Nah, semua ini mesti diterangkan maknanya secara menyeluruh,” ucapnya. 

Setelah maknanya diketahui, barulah dipertimbangkan bagaimana dampak yang ditimbulkan. Semua harus bisa dibuktikan di pengadilan. “Dalam sidang nanti bisa ketahuan,” kata Wahyu.

Ketua Pusat Studi Kebijakan Kriminal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Nella Sumika Putri mengatakan penilaian pidana dalam penistaan agama sangat subyektif. Tidak semua pelapor kasus ini merupakan representasi umat agama yang menjadi korban.

Menurut dia, belum tentu individu atau kelompok lain memiliki rasa tersinggung dan ternodai. Penggunaan Pasal 156a KUHP bisa dianggap menimbulkan ketidakpastian karena standarnya berbeda-beda untuk menjerat pelaku. “Akan ada dua perspektif dan perdebatan, ini penistaan atau tidak,” kata Nella.

Dia menjelaskan, asal mula Pasal 156a KUHP itu dibuat ketika media sosial belum muncul dan populer menjadi medium penyampaian informasi. Kemudian muncul UU ITE yang digunakan sebagai alat untuk menjangkau persoalan penyebaran informasi melalui media elektronik.

Dalam kasus Gilbert Lumoindong, kata Nella, digunakan Pasal 156a KUHP karena pendeta itu diduga tidak ikut mengunggah video. Namun pada kasus Galih Loss langsung digunakan UU ITE karena ia menyampaikan informasi dan mengunggah kontennya di media sosial pribadi.

Sebelum menjerat dengan Pasal 28 UU ITE, polisi perlu membuktikan perbuatan yang dimaksudkan dalam Pasal 156 KUHP lebih dulu. Persoalannya, kata Nella, niat seseorang untuk menista sulit untuk dibuktikan. “Pembuktiannya juga agak membingungkan,” ucapnya.

Dia mengkritik bahwa penentuan standar menghina atau tidak menghina pun sangat subyektif. Jika aparat penegak hukum meminta pendapat ahli bahasa, ahli agama, ataupun perwakilan organisasi keagamaan, tidak ada tolok ukur tertentu sebagai penentu bentuk penghinaan.

Nella mencontohkan kasus penistaan agama oleh bekas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, pada 2016. Saat itu terjadi perdebatan soal penggalan kalimat “..dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51..” ketika Ahok bicara di depan warga saat melakukan kunjungan ke Kepulauan Seribu.

Namun hakim tetap menyatakan Ahok bersalah dan menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara. Menurut Nella Sumika, jeratan dengan pasal penistaan agama hanya menghabiskan banyak waktu. Lebih baik kasus seperti ini diselesaikan secara kekeluargaan atau restorative justice (keadilan restoratif). “Jangan sampai menggunakan pidana, itu berlebihan,” tuturnya.

Dampak dari dugaan penistaan agama di media sosial, kata Nella, memang karena si pengunggah tidak tahu akibat yang akan ditimbulkan hingga pihak yang merasa tersinggung menempuh jalur hukum.

Pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan adalah peningkatan literasi teknologi. Seseorang perlu berpikir lebih dulu, apakah ada dampak dan hal lain-lain atau tidak setelah membuat serta mengunggah konten.

Pendeta Gilbert Lumoindong menemui mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Dok. Detik.com

Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengatakan kasus dugaan penistaan agama oleh Gilbert sebaiknya diselesaikan memakai restorative justice. Polisi sebaiknya menyelesaikan masalah tersebut dengan pendekatan di luar pengadilan atau jalur hukum. “Apalagi Pendeta Gilbert sudah minta maaf,” kata Haili saat dihubungi, Selasa, 23 April lalu.

Menurut dia, langkah itu lebih tepat ketimbang dimanfaatkan kelompok konservatif agama untuk mengkriminalisasi Gilbert Lumoindong. Pelaporan soal tindak pidana ini sebagian besar akan bebas jika tidak ada tekanan massa. Namun, kata Haili, kasus seperti ini selalu disertai tekanan massa, termasuk juga pengaruh dari warganet dan ada kecenderungan pengadilan oleh kerumunan.

Penggunaan pasal dalam KUHP soal penistaan agama selama ini dianggap menjadi instrumen mengkriminalisasi kelompok minoritas. Pasal penodaan agama, kata Haili, tidak relevan di Indonesia yang menerapkan tata kebinekaan. Penerapan pasal itu juga tidak adil karena hanya dijadikan alat. “Alat gebuk bagi siapa pun yang berani menyinggung atau sekadar berbeda dengan selera yang mayor,” ucapnya.