Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada 90 dari total 124 wajib lapor di Kabinet Merah Putih yang telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Jumlah ini merupakan data per Selasa, 7 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Sebanyak 90 dari total 124 wajib lapor telah menyampaikan LHKPN-nya atau telah mencapai sekitar 72 persen," kata anggota juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Rabu, 8 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adapun rinciannya, dari 52 menteri/kepala lembaga setingkat menteri, 44 orang telah menyampaikan LHKPN-nya. Dari 57 wakil menteri/wakil kepala lembaga setingkat menteri sebanyak 38 orang telah menyampaikan laporan harta kekayaannya.
Berikutnya, dari 15 utusan khusus/penasihat khusus/staf khusus, sebanyak 8 orang telah lapor LHKPN. Salah satunya, Raffi Ahmad.
Budi mengatakan bahwa KPK mengimbau para wajib lapor yang belum melaporkan harta kekayaannya agar segera menyampaikannya. Sebab, batas akhir pelaporan LHKPN adalah tiga bulan pascapelantikan atau 21 Januari 2025.
Apabila dalam pengisian LHKPN terdapat kendala, KPK terbuka untuk melakukan pendampingan dan bantuan dalam pengisiannya.
LHKPN sebagai instrumen pencegahan, merupakan bentuk transparansi pejabat publik atas kepemilikan aset dan hartanya. Sehingga masyarakat bisa secara terbuka ikut memantau dan melakukan pengawasan. Hal ini menjadi perwujudan dari pelibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
Pilihan Editor: KontraS Kecam Penghentian Penyelidikan Kematian Afif Maulana
Foto 
