Kuasa Hukum Tak Tahu Landasan Hukum Pembebasan Abu Bakar Baasyir

TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Abu Bakar Ba'asyir, Mahendradatta, menyatakan tidak tahu landasan hukum yang mendasari pembebasan kliennya. Menurut dia mekanisme hukum ada di pihak Kuasa Hukum Joko Widodo - Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra.

Mahendra mengatakan, karena Ba’asyir menolak menandatangani syarat pembebasan yang diajukkan Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham), maka perlu andil presiden untuk membebaskan kliennya tanpa syarat. Namun Mahendra menolak menjawab bahwa pembebasan itu bebas tanpa syarat alias bebas murni. “(Itu) katanya yusril, tanpa syarat, unconditional release,” kata dia di kantornya, Jalan Fatmawati, Jakarta, Senin 21 Januari 2019.

Pada Jum'at pekan lalu penasehat hukum Presiden Joko Widodo, Yusril Ihza Mahendra, mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Bogor. Di sana dia mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi sudah menyetujui pembebasan pimpinan Jamaah Anshorut Tauhid Abu Bakar Baasyir. "Hari ini saya ingin menyampaikan maksud dari Presiden Jokowi yang ingin membebaskan Abu Bakar Ba'asyir” kata Yusril saat tiba di Lapas Gunung Sindur, Jumat 18 Januaro 2019.

Adapun alasan Jokowi menurut Yusril adalah soal kemanusiaan. Menurut Yusril, Jokowi yang ia temui sebleum debat capres, mengatakan iba dengan kondisi kesehatan Abu Bakar Ba'asyir yang telah menginjak usia 81 tahun.

Mahendra mengatakan tak tahu menahu soal usulan pembebasan ini. Menurut dia pihaknya sudah mengusulkan empat tahun yang lalu, dan sempat menerima respon sekitar dua tahun lalu. Namun ia mengaku tak tahu apakah usulan mereka ini yang akhirnya disetujui presiden. “Tanya Yusril,” kata dia.

Ba’asyir tidak dapat bebas bersyarat meskipun sudah memiliki hak itu sejak 23 Desember 2018 lalu. Menurut Mahendra, Ba’asyir menolak pembebasan bersyarat karena salah satu syaratnya adalah mengakui kesalahannya. Ba’asyir kukuh dengan pendiriannya, bahwa ia tidak pernah melakukan tindakan terorisme.