Wamenkum Sebut KUHAP Baru Bakal Atur Pemblokiran Transaksi Bank Jadi Objek Praperadilan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Hiariej mengatakan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP baru perlu mengatur ulang praperadilan dan peninjauan kembali (PK). Apa sebabnya?

Wamenkum mengatakan, saat ini terdapat lima objek praperadilan yaitu: sah tidaknya penangkapan dan penahanan; sah tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan; sah tidaknya penyitaan barang bukti; dan sah tidaknya penetapan tersangka; serta ditambah ganti rugi atau rehabilitasi. Praperadilan ini bisa dilakukan untuk semua upaya paksa, mulai dari penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.

“Praperadilan nantinya akan diperluas,” ujar pria yang biasa disapa Eddy Hiariej itu dalam keterangan resmi pada Ahad, 16 Maret 2025.

Eddy menuturkan, ada satu upaya paksa yang belum ada di KUHAP saat ini, yaitu pemblokiran transaksi perbankan. “Jadi kami berikan definisi bahwa pemblokiran adalah penghentian sementara transaksi perbankan yang dilakukan atas perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim, kemudian hal itu juga merupakan objek dari praperadilan,” ucapnya.

Eddy mengatakan praperadilan harus dilakukan dengan adil. Ketika seseorang mengajukan gugatan ini, proses hukum itu harus dihentikan untuk sementara waktu sampai putusan praperadilan. Sedangkan yang terjadi saat ini adalah praperadilan gugur ketika masuk pemeriksaan sidang. Ditambah lagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan praperadilan bisa gugur ketika berkas sudah diberikan kepada penuntut umum. “Saya kira ini tidak adil karena ini tidak memberikan perlindungan terhadap HAM," ujar Eddy.