Nurul Ghufron Telepon Kasdi Subagyono untuk Mutasi PNS di Kementan, Albertina Ho: Terbit SK dalam 15 Hari

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pengawas atau Dewas KPK Albertina Ho mengungkapkan salah satu indikasi bahwa Nurul Ghufron melanggar etik penyalahgunaan kekuasaan. Indikasi itu di antaranya setelah Nurul Ghufron menghubungi Kasdi Subagyono yang pada saat itu masih menjabat sebagai Sekjen, tepatnya 15 hari setelah panggilan itu, terbit Surat Keterangan (SK) mutasi PNS tersebut.

Padahal, kata Albertina Ho, PNS Kementan itu sudah mengajukan resign. PNS tersebut mengajukan mutasi namun ditolak, kemudian mengajukan pengunduran diri. Surat pengunduran diri sudah disetujui dan sedang diproses, juga sudah disposisi. “Ghufron telepon. Setelah ditelepon, diproses. Bukan proses pengunduran diri yang sedang berjalan tapi setuju mutasi dan terbit SK dalam tempo 15 hari dari Ghufron telepon,” kata Albertina Ho kepada TEMPO saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung Pusat Edukasi AntiKorupsi KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 17 Mei 2024.

Menurut dia, surat resign PNS itu ada di Sekjen Kementan tapi tidak diproses padahal sudah disetujui. Surat itu belum diteken menteri tapi ada disposisi untuk diproses dan sudah diparaf Kasdi. Namun demikian, Albertina tak bisa merinci isi percakapan Nurul Ghufron dengan Kasdi yang berujung pada keputusan Dewas untuk tetap membawa kasus ini ke sidang etik.

Tidak hanya itu, dia menegaskan bahwa pelapor dalam kasus dugaan pelanggaran etik Nurul Ghufron bukanlah dari internal Kementan, termasuk Kasdi Subagyono. Pelapor merupakan anonymous yang menyampaikan laporannya melalui aplikasi pengaduan bernama e-ladumas otentik. Laporan dalam bentuk surat yang diketik dengan melampirkan sejumlah bukti.

Albertina menuturkan laporan itu masuk Dewas KPK pada Desember 2023. Sedangkan Kasdi Subagyono bersama Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Dirjen Alat Pertanian Kementan Muhammad Hatta ditahan KPK pada Oktober 2023.