Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Khoirul Umam, mengatakan keputusan majelis tinggi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memecat Suharso Monoarfa dari kursi Ketua Umum menjatuhkan legitimasi politik Suharso. Menurutnya, konflik internal di tubuh PPP akan melemahkan soliditas akar politik partai.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Di saat yang sama, kata dia, perlawanan politik kubu Suharso terhadap keputusan 3 Majelis Tinggi PPP yang terdiri dari Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, dan Majelis Kehormatan, turut menandai terjadinya faksionalisme di internal partai. Menurutnya, sengketa hukum bisa jadi tak terelakkan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Jika konflik internal ini terus berlanjut menjadi sengketa hukum di tingkat PTUN dan MA, maka dampaknya tidak hanya akan melemahkan soliditas akar politik partai, tetapi juga berpotensi berpengaruh pada keabsahan data verifikasi partai politik yang baru saja didaftarkan di KPU pada bulan lalu,” kata Khoirul dalam keterangannya, Senin, 5 September 2022.
Menurut Khoirul, PPP perlu secepatnya melakukan mitigasi. Jika tidak, kata dia, pelemahan sel-sel politik PPP mengancam tidak optimalnya mesin politik partai. Imbasnya, ancaman degradasi parliamentary threshold sebesar 4 persen akan menghantui PPP. “Jangan sampai Pemilu 2024 menjadi pemilu perpisahan bagi PPP dari jajaran elite partai Senayan,” ujarnya.
Dampak ke KIB
Khoirul turut menyoroti kondisi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang menjadi wadah PPP bermitra dengan Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Amanat Nasional (PAN) pada pemilu 2024. Menurutnya, kepemimpinan baru PPP bisa jadi akan mengoreksi keputusan politik koalisi.
“Dari pada di KIB sekadar menjadi pelengkap saja, maka PPP berpeluang dibawa untuk bergabung dengan koalisi lain yang lebih merepresentasikan karakter nilai-nilai politik Islam, untuk menjaga basis pemilih loyalnya,” kata Khoirul.
Ia mengingatkan situasi PPP dalam Pemilu 2019 yang elektabilitasnya menurun. Musababnya, kata dia, dukungan elit partai terhadap pasangan capres tidak merepresentasikan karakter basis pemilih.
“Akibatnya, banyak pemilih PPP yang bermigrasi ke partai lain, hingga membuat elektabilitas PPP terkoreksi menjadi 4,52 persen saja, atau hanya 0,52 persen di atas ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang ada,” ujar Khoirul.
Suharso Monoarfa resmi diberhentikan dari jabatan Ketua Umum PPP per hari ini, Senin, 5 September 2022 pada dini hari. Keputusan ini diambil dalam forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar di Hotel Swiss Belinn Modern Cikande, Serang, Banten, Minggu, 4 September 2022.
Proses Pemecatan
Sebelumnya, 3 pimpinan majelis tinggi PPP yakni Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan melayangkan surat ketiga ihwal permintaan pemberhentian Suharso pada 30 Agustus lalu. Mahkamah Partai PPP menyepakati usulan tersebut empat hari kemudian.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, mengatakan pergantian kepemimpinan di partai berlambang ka’bah ini tidak mempengaruhi kondisi internal koalisi. Sebab, kata dia, Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, merupakan koordinator PPP untuk KIB. Karenanya, ia memastikan komunikasi di internal koalisi tetap berjalan lancar.
“Pak Mardiono itu posisinya sebagai koordinator PPP untuk KIB,” kata Arsul saat ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 5 September 2022.
Arsul mengatakan keputusan mukernas merupakan keinginan kader PPP di tingkat wilayah. Ia juga menampik jika pemberhentian Suharso menunjukkan kondisi internal partai yang terpecah belah.
“Jangan dibayangkan PPP pecah, terbelah, Insya Allah tidak. Ini hasil dari diskusi panjang di internal partai yang memang diinginkan oleh struktur di tingkat wilayah dan cabang agar konsolidasi dan kinerja partai bisa ditingkatkan,” kata dia.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
