Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hukum

Ruang Kerja Digeledah KPK, Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tetap Beraktivitas

Petugas KPK menggeledah ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan, Jawa Timur, pada Senin siang.

24 Oktober 2022 | 21.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron, menghadiri pelaksanaan hibah aset hasil rampasan penanganan tindak pidana korupsi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 24 Maret 2022. Hibah dengan total nilai Rp.24,27 miliar tersebut berupa kendaraan mobil, tanah dan bangunan.TEMPO/Imam Sukamto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Bangkalan- Saat penyidik KPK menggeledah ruang kerjanya di lantai II Kantor Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Wakil Bupati Bangkalan Mohni mengaku berada di ruangan lain bersama Sekda Taufan Zairinsyah. 

Saat itu, dia dan Taufan harus mengikuti video teleconferensi dengan Kementerian Dalam Negeri. Sehingga dia mengaku tidak tahu apa saja yang dibawa para penyidik dari ruangannya. "Saya tidak tahu apa yang dibawa (penyidik), kan tak boleh ikut (hadir)," Kata Mohni didampingi Taufan, Senin, 24 Oktober 2022.

Selain ruangan wabup dan sekda, penyidik juga menggeledah ruang kerja Bupati Bangkalan R. Abdul Latief Amin. Penggeledahan dengan penjagaan ketat oleh polisi bersenjata itu berlangsung selama 4 jam. Dari Pukul 10.00 sampai 13.00 wib. Ada tiga koper yang dibawa penyidik. 

Selesai penggeledahan, Mohni dan Taufan nampak ikut turun ke lobi untuk mengantarkan para penyidik pergi. Adapun Bupati R. Abdul Latif Amin, saat penggeledahan berlangsung, nampak beraktivitas seperti biasa.

Senin pagi, dia masih memimpin upacara bendera memperingati hari jadi Kabupaten Bangkalan  ke 491. Kemudian berziarah ke Makam Agung di Kecamatan Arosbaya yaitu ke makam Raja Bangkalan Raden Pratanu dan Raden Pragalba.

Setelahnya, Abdul Latif masih mendampingi sejumlah anggota Komisi V DPR  mengunjungi lokasi bekas Pelabuhan Tanjung Bulupandan di Desa Tolbuk, Kecamatan Klampis. Pemerintah berencana menghidupkan kembali pelabuhan peninggalan Hindia Belanda ini, untuk membantu pelabuhan peti kemas Tanjung Perak Surabaya yang sudah overload.

Belum diketahui pasti penggeledahan itu terkait perkara apa. Juli lalu, sejumlah kepala dinas sempat diperiksa KPK terkait dugaan suap assesment pengisian jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Bangkalan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus