Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat menilai unjuk rasa yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) terhadap Tempo menunjukkan bahwa nilai demokrasi belum sepenuhnya menjadi bagian dalam masyarakat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Buat saya, apa yang terjadi di Tempo beberapa waktu lalu itu menunjukan betapa belum integralnya nilai demokrasi dalam masyarakat kita," kata analis Hak Asasi Manusia dari LBH Masyarakat, Yohan Misero, dalam pesan singkatnya kepada Tempo pada Selasa, 20 Maret 2018.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam aksi demonstrasi yang dilakukan pada Jumat, 16 Maret 2018, FPI memprotes pemuatan karikatur yang mereka persepsikan sebagai Rizieq Shihab di Majalah Tempo. FPI menuntut permohonan maaf dari Tempo karena dinilai telah menghina Rizieq.
Saat diterima untuk bermediasi, seorang anggota FPI menggebrak meja dan melempar gelas air mineral ke tengah meja diskusi. Intimidasi berlanjut saat Pemimpin Redaksi majalah Tempo, Arif Zulkifli, dituntut keluar untuk meminta maaf di depan massa FPI. Saat Arif memberikan penjelasan di atas mobil, seorang yang diduga anggota FPI merebut dan melempar kacamata Arif ke tengah kerumunan massa. Sementara itu, anggota FPI yang berada di bawah mobil komando juga melempari Arif dengan gelas air mineral.
Baca: DPR Anggap Tindakan FPI terhadap Tempo Mengancam Kebebasan Pers
Menurut Yohan, sebuah karikatur semestinya lebih dihargai. "Karena di tengah terbitnya regulasi yang memberangus kebebasan berpendapat, seperti UU MD3 dan RKUHP, karikatur bisa jadi media yang lebih fleksibel untuk menuturkan keresahan," kata Yohan.
Di momen-momen politik untuk dua tahun ke depan, kata Yohan, Indonesia membutuhkan lebih banyak kritik dan satir agar masyarakat tidak tenggelam dalam pengidolaan yang berlebihan. "Dan tetap waras dalam berbangsa," ujarnya.
Yohan berharap, aksi yang dilakukan FPI tidak melemahkan Tempo. Tetapi semakin meneguhkan kerja-kerja Tempo untuk demokrasi.
Foto 
