Usman Hamid Sebut Larangan Bicara Satire Politik sebagai Fenomena Neo Orde Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, mengatakan pelarangan satire politik dalam pentas seni Butet Kartaredjasa dan Agus Noor merupakan fenomena politik neo Orde Baru.

"Jadi itu bukan gejala lagi," kata Usman, melalui sambungan telepon, pada Rabu, 6 Desember 2023. Dia mengatakan, menurut keterangan Butet dan Agus 41 kali pementasan baru dirasakan pelarangan dan pembatasan.

Sebelumnya, Butet Kartaredjasa dan Agus menyatakan adanya tekanan berupa permintaan menandatangani surat berisi larangan tidak membuat sindiran bernada politik. Larangan itu muncul saat keduanya dan penyelenggara akan mementaskan pertunjukan Musuh Bebuyutan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat, 1 Desember 2023.

Pentas itu diselenggarakan di bawah forum kebudayaan Indonesia Kita. Tiba-tiba, kata Usman, ada pembatasan berupa pernyataan tidak membicarakan politik. "Itu jelas sebuah intimidasi yang cukup serius," ujar dia. Apalagi dalam kegiatan itu muncul aparat keamanan yang tidak biasa hadir dalam kegiatan pementasan seperti itu.

Usman menyatakan, intimidasi kepada Butet dan Agus sangat disayangkan. Awalnya, sebelum pertunjukan berlangsung, sejumlah petugas Kepolisian Sektor Cikini tiba-tiba datang dan meminta penyelenggara membuat surat pernyataan yang isinya tidak menampilkan pertunjukan yang mengandung unsur politik.

Dalam surat yang ditandatangani itu, termuat enam poin larangan, yakni kampanye pemilihan umum, menyebarkan bahan kampanye pemilu, memasang alat peraga kampanye pemilu, menggunakan atribut politik. 

Menggunakan atribut bakal calon presiden dan wakil presiden, bakal calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPRD, dan DPD, serta hal yang termasuk dalam kegiatan politik lainnya. "Jika kami melanggar ketentuan tersebut, maka kami siap menerima sanksi sesuai aturan-aturan hukum yang berlaku," tertulis di bawah keterangan surat itu.