Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Internasional

Presiden NUG Berharap Kepemimpinan Indonesia di ASEAN Selesaikan Krisis Myanmar

Di tengah situasi mengerikan perang militer melawan rakyat di Myanmar, ASEAN diharapkan dapat menjadi agen dalam menghentikan krisis.

5 Desember 2022 | 16.54 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Keluarga menunggu di luar penjara Insein saat Junta Myanmar membebaskan tahanan termasuk orang-orang yang memprotes kudeta militer, di Yangon, Myanmar 18 Oktober 2021. [REUTERS/Stringer]

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Presiden National Unity Government (NUG) Myanmar, Duwa Lashi La, meyakini presidensi Indonesia di Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tahun depan, akan membuat banyak perubahan dalam menyelesaikan masalah di Myanmar. Di tengah situasi mengerikan perang junta militer melawan rakyat di Myanmar, ASEAN diharapkan dapat menjadi agen dalam menghentikan krisis ini.

Baca: Myanmar Tak Diundang Lagi ke Bali Democracy Forum

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Duwa Lashi La mengatakan, Indonesia memiliki kesamaan nilai dengan Myanmar. Jika ingin berdiri di sisi demokrasi, Indonesia harus berjalan bersama rakyat Myanmar. "Ini mungkin karena kita memiliki pengalaman yang sama: berada di bawah kediktatoran dalam waktu yang lama. Kami yakin kepemimpinan Indonesia akan membuat banyak kemajuan," ujarnya saat wawancara khusus dengan Tempo secara virtual, Jumat, 25 November 2022.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Myanmar dilanda krisis sejak junta militer pada awal tahun lalu menggulingkan pemerintah sipil terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi. Gerakan perlawanan termasuk pasukan bersenjata, muncul di sejumlah wilayah di Myanmar. Namun junta militer melawannya dengan kekuatan mematikan. 

NUG didirikan oleh sebagian besar politikus Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) setelah kudeta. Duwa Lashi La diangkat sebagai Wakil Presiden NUG pada 16 April 2021 dan menjadi penjabat presiden setelah Presiden NUG Win Myint ditahan junta militer.

Kepada Tempo, Duwa Lashi La menyebut bahwa Tatmadaw atau Militer Myanmar telah membunuh 2.500 orang serta menangkap dan menahan 13 ribu orang. Dalam beberapa kesempatan, junta kerap membantah menargetkan warga sipil dan hanya merespons serangan "teroris".

Indonesia menerima tongkat estafet keketuaan ASEAN dari Kamboja sekitar tiga pekan lalu. Saat penyerahan presidensi di Phnom Penh, Presiden RI Joko Widodo mengatakan ASEAN harus menjadi kawasan yang stabil, damai, dan menjadi jangkar stabilitas dunia. Mengenai masalah Myanmar, Jokowi menyerukan supaya junta militer dapat mengimplementasikan lima butir konsensus yang disepakati oleh para Pemimpin ASEAN. 

Konsensus dibuat oleh para pemimpin negara-negara anggota ASEAN pada April 2021 dengan lima poin yakni dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman Utusan Khusus ke Myanmar. Di bawah keketuaan Indonesia, penerapan konsensus itu akan diawasi oleh para menteri luar negeri anggota ASEAN.

Duwa Lashi La menyatakan, paling tidak Indonesia dapat melakukan tiga hal dalam menyelesaikan krisis Myanmar. Pertama, mendukung pengungsi internal korban bombardir junta militer. Kedua, bekerja sama dengan negara ASEAN lain seperti Thailand untuk program bantuan lintas batas. Ketiga, tekanan langsung baik secara politik atau ekonomi kepada Tatmadaw.

"Kami percaya situasinya akan berubah dan (Indonesia) akan belajar dari Kamboja. Jika Indonesia bersimpati kepada rakyat dan menghormati keinginan rakyat Myanmar, kita bisa menyelesaikan masalah ini," kata Duwa Lashi La.

Untuk keketuaan 2023, Indonesia mengusung tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth. Presiden Jokowi mengatakan, ASEAN harus menjadi kawasan yang bermartabat serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi.

Saat ditemui oleh Tempo di kantornya pada Kamis, 1 Desember 2022, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto R. Suryodipuro menggarisbawahi tantangan beragam yang akan dihadapi Indonesia pada keketuaan ASEAN pada tahun depan, terlepas dari krisis Myanmar. Khusus mengenai krisis Myanmar, Sidharto mengatakan, prinsip umum harus ada dialog dengan semua pihak adalah kepastian.

Sejauh ini, Indonesia belum menentukan secara khusus strategi lebih lanjut dalam menangani Myanmar, termasuk kerangka waktu dalam implementasi konsensus. Sidharto menekankan bahwa segala kesepakatan harus melibatkan seluruh anggota ASEAN. Indonesia, yang memiliki sejumlah pengalaman dalam mediasi konflik akan menangani Myanmar ini dengan berbeda.

Simak: 2.000 Pejuang Dilaporkan Tewas Melawan Junta Myanmar

DANIEL AHMAD | ABDUL MANAN

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus