Akal-akalan Mengharmonisasi Pajak

DALAM hal kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12 persen, pemerintah sangat mementingkan gengsi. Dengan dalih hal itu adalah mandat undang-undang, pemerintah bergeming menghadapi berbagai penolakan. Aksi akbar mahasiswa tak digubris. Berbagai pendapat para pengamat ekonomi dan pelaku dunia usaha tak membuat pemerintah mundur. Apalagi cuma petisi yang menolak kenaikan itu.

Pokoknya PPN harus naik per 1 Januari 2025. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-undang itu menyebutkan kenaikan tarif dilakukan secara bertahap, dari 10 persen menjadi 11 persen pada 1 April 2022, kemudian naik menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025. "Kenaikan secara bertahap ini dimaksudkan agar tidak memberi dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, terhadap inflasi, dan terhadap pertumbuhan ekonomi," ujar Presiden Prabowo Subianto, menegaskan kembali niat bulat pemerintah ketika mengumumkan kenaikan PPN 12 persen itu.

Ngototnya pemerintah menaikkan tarif PPN dengan dalih sesuai dengan bunyi undang-undang itu sebenarnya tak beralasan. Sebab, ada Pasal 7 ayat 3 pada UU Nomor 7 Tahun 2021 itu yang menyebutkan PPN tak harus naik bertahap. Bisa pula turun sampai ke angka 5 persen, sementara angka teratas 15 persen. Bergantung pada bagaimana situasi ekonomi pada saat diputuskan.

Dengan situasi ekonomi yang lesu saat ini, menurut Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit, pemerintah justru harus menurunkan PPN, bukan menaikkan. Penolakan lebih gencar lagi disuarakan oleh Rieke Diah Pitaloka dengan teknik interupsi dalam sidang paripurna DPR.

Buntutnya, Rieke, politikus PDIP, dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran kode etik. Mantan pemain sinetron itu dilaporkan oleh seseorang bernama Alfadjri Aditia Prayoga karena dinilai memprovokasi publik untuk menolak kenaikan PPN 12 persen. Mahkamah ternyata menanggapi laporan itu dengan positif dan berupaya memanggil Rieke. Aneh, pendapat anggota DPR dalam forum resmi parlemen bisa diadukan sebagai pelanggaran.

Namun apa yang terjadi sehari menjelang berlakunya kenaikan PPN 12 persen yang sesuai dengan bunyi undang-undang itu? Prabowo muncul bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani. Memang tak ada pembatalan kenaikan PPN. Yang ada kenaikan terbatas hanya untuk barang-barang mewah yang selama ini transaksinya sudah dikenai pajak penjualan barang mewah yang biasa disingkat PPnBM. Kebutuhan pokok rakyat tetap dengan PPN yang selama ini ada, yakni 11 persen. Yang PPN nol persen juga tetap berlaku. Barang mewah yang dimaksudkan sudah dirinci, antara lain private jet, kapal pesiar, yacht, helikopter, dan rumah seharga Rp 30 miliar ke atas. Beras, sabun, sampo, dan seterusnya tak terkena PPN 12 persen.