Sesat Pikir Rekrutmen Polisi Santri

ALASAN Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo merekrut polisi berlatar belakang santri karena akan tahan godaan korupsi mencerminkan kesalahan berpikir. Perilaku koruptif banyak polisi bukanlah karena rendahnya tingkat religiositas mereka, melainkan karena sistem dan budayanya yang rusak.

Jika hal tersebut tak dibenahi, perekrutan santri akan sia-sia. Ucapan Listyo Sigit dalam acara Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama beberapa waktu lalu malah bisa menjerumuskan para santri ke dalam sistem dan budaya yang tak pernah musnah itu. Tidak ada jaminan bagi seorang lulusan pesantren tak tercemar perilaku negatif jika berada di kubangan yang kotor.

Dasar dari rekrutmen polisi sudah lama salah kaprah. Bukannya mencari kandidat terbaik, Polri menerima calon polisi dari pintu samping. Misalnya anak mantan petinggi kepolisian tetap diluluskan meskipun nilainya tak cukup. Contoh lain, dalam seleksi calon taruna Akademi Kepolisian di sebuah provinsi pada tahun lalu, delapan dari sebelas yang lolos adalah anak polisi. Dalam hal rekrutmen santri, logika yang sama berlaku: bukannya memprioritaskan kompetensi, melainkan latar belakangnya.

Perekrutan santri dan penghafal Al-Quran merupakan dalih untuk menutupi kerusakan moral di kalangan polisi. Alih-alih membongkar akar persoalannya, Polri malah tampak sedang memoles citra di kelompok mayoritas setelah babak belur didera berbagai perkara negatif personelnya secara bertubi-tubi.

Dalam tiga bulan terakhir, sejumlah perkara yang mencuat diyakini hanyalah pucuk gunung es—dari praktik beking pertambangan ilegal di Sumatera Barat, pemerasan penonton konser Djakarta Warehouse Project, hingga pemerasan terhadap tersangka pembunuhan oleh sejumlah polisi di Kepolisian Resor Jakarta Selatan. Di luar itu, korupsi kecil-kecilan seperti meminta atau menerima uang dari pelanggar lalu lintas juga masih terjadi. Pada masa mendatang, bukan tak mungkin kasus-kasus serupa akan terus ada.

Penyebabnya, pokok masalah tersebut tak pernah ditebang. Sejak reformasi Polri digaungkan lebih dari dua dekade lalu, persoalan struktural dan kultural di kepolisian tak pernah dibongkar dan malah menjadi-jadi. Setelah berpisah dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Polri memiliki kewenangan yang besar tapi minim pengawasan. Kultur kekerasan dan sikap permisif terhadap gratifikasi tak luntur. Hubungan patron-klien atasan dan bawahan yang menciptakan budaya setoran juga tak terkikis.

Karena inkompetensi dan ketidakprofesionalan, polisi akhirnya sibuk cari muka. Mereka cenderung menjadi pengabdi kekuasaan agar bisa naik pangkat atau untuk mempertahankan posisi. Pemilihan Umum 2024 dan pemilihan kepala daerah serentak tahun lalu menunjukkan bagaimana polisi telah menjadi alat kekuasaan.