Ambon Tak Bisa Menunggu

JIKA semua hal berjalan baik, seharusnya tidak perlu ada korban jatuh di Ambon pada 25 April lalu. Peringatan ulang tahun Republik Maluku Selatan hari itu oleh Front Kedaulatan Maluku (FKM), satu faksi kecil dari gerakan yang ingin memisahkan Maluku dari Republik Indonesia, juga bukan yang pertama kali. Acara serupa sudah diadakan setiap tahun sejak 2001, lengkap dengan pengibaran bendera RMS, yang sebenarnya terlarang dikibarkan di wilayah RI. Para petinggi gerakan separatis itu ditangkap, tapi kerusuhan tidak terjadi. Yang sudah diketahui, pada 25 April lalu peringatan yang sama ternyata menyebabkan kerusuhan yang luar biasa. Sudah 36 orang tewas, hampir 200 orang luka-luka, dan ratusan rumah serta bangunan lain terbakar. Artinya, ada yang salah dalam penanganan aparat atas ulang tahun yang sudah jelas tanggal dan tempatnya itu. Mungkin pengendusan akan potensi konflik yang besar, satu tugas yang biasa dilakukan aparat intelijen, tidak cukup memadai. Kalau kemudian aparat intelijen menjelaskan bahwa sinyal bahaya sudah disampaikan, tentu aparat yang menindaklanjuti laporan ini yang kurang siaga. Kekurangsiagaan itu kelihatan ketika polisi tidak membuat pengamanan maksimum ketika anggota FKM memilih berjalan kaki menuju kampungnya, setelah 24 rekan dan pimpinan mereka ditahan. Aparat polisi agaknya yakin bahwa arak-arakan FKM tidak akan menyulut kemarahan pihak yang berseberangan dengan FKM?dalam hal ini gerakan yang antiseparatisme dan pro-Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam suasana Ambon yang empat tahun dirundung kerusuhan, dengan angka korban lebih dari seribu orang, agak sulit mengerti jalan pikiran aparat yang berani mengambil risiko setinggi itu. Keberanian aparat mengambil risiko, atau berjudi dengan situasi tanpa kalkulasi yang mudah dipertanggungjawabkan, gampang menerbitkan dugaan yang juga tanpa dasar. Para pencinta teori konspirasi, yang biasanya suka mengait-ngaitkan beberapa kejadian dalam satu hubungan yang sebenarnya tidak ada, menuduh rusuh Ambon berkaitan dengan konvensi Partai Golkar. Seorang kandidat yang kalah dituduh menggerakkan anak buahnya supaya membakar Ambon. Padahal, kalau sang kandidat sakit hati karena kalah, kenapa bukan melampiaskan kekesalannya pada pihak yang menang, misalnya. Lalu, kenapa harus jauh-jauh melampiaskan kesal ke tanah Ambon jika sumber kekecewaan ada di Jakarta. Cerita-cerita begini akan mudah membuat hal yang pokok terlupakan: mengapa aparat sampai lengah dan jatuh lagi korban pada 25 April yang lalu? Maka, sebuah investigasi menjadi keharusan untuk mengungkap tuntas konflik yang makin hari makin dekat pada luka lama Ambon: konflik antaragama yang sungguh berbahaya. Sebelum investigasi dimulai, api yang mungkin segera menyulut bensin dan mengobarkan lagi perang antarsuku dan agama harus cepat-cepat dipadamkan. Cara yang sudah dilakukan dengan mendekati kembali pemuka agama adalah tepat, tapi perlu lebih cepat. Karena, bila aparat lambat bekerja, atau malah terseret bersimpati ke satu pihak yang bertikai, konflik pasti meluas dan mungkin menyentuh luka lama tadi. Maka alasan untuk menolak masuknya kembali laskar-laskar yang promasyarakat dari agama tertentu akan sulit dilakukan. Masuknya laskar, dari kelompok agama mana pun, niscaya akan membuat penyelesaian konflik semakin repot dan berbelit. Jadi, walau para petinggi negeri tengah sibuk berebut kursi, Ambon jangan dilupakan.