Agar Indonesia Terhindar dari Ancaman Bencana Pengangguran

Secara statistik, Filipina berpenduduk 119 juta jiwa. Dari jumlah itu, 49,54 juta jiwa sudah bekerja. Mereka tersebar di sektor jasa (62,1 persen), pertanian (20 persen), dan industri (17,9 persen), baik di dalam maupun di luar negeri (UN World Population Prospect, 2024).

Data Philippine Statistics Authority pada 2019 menunjukkan 59 persen dari jumlah penduduk negara itu pernah menjadi pekerja migran. Tercatat, jumlah uang remitansi yang dikirim oleh sekitar 10,2 juta pekerja ke negara mereka mencapai sekitar US$ 40 miliar.

Kondisi ini berbeda dengan Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, yang jumlahnya mendekati 300 juta jiwa, peluang kerja di luar negeri belum dioptimalkan. Indonesia hanya memperoleh seperempat nilai remitansi yang diperoleh Filipina dalam setahun (Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM 2023).

Keberhasilan pemerintah Filipina mengirim begitu banyak warganya bekerja ke luar negeri ditopang oleh program Overseas Filipino Workers atau OFWs. Program ini menyasar kaum muda dan lulusan perguruan tinggi. Pelaksananya adalah Department of Migrant Workers alias DMW, yang mengembangkan beragam strategi. 

Strategi itu antara lain, pertama, DMW memberikan pelatihan keterampilan kepada setiap calon pekerja migran. Pelatihan digelar oleh lembaga Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) yang bertujuan memastikan calon pekerja memiliki keterampilan yang dibutuhkan di pasar internasional. Dengan begitu, daya saing tenaga kerja Filipina meningkat dan mereka bisa memperoleh gaji yang lebih baik.

Kedua, DMW terus meningkatkan upaya perlindungan hak-hak pekerja migrannya. Lembaga ini menyediakan bantuan hukum di negara-negara tujuan, memperluas kerja sama bilateral dengan pemerintah negara-negara tujuan, serta memberikan pembekalan kemampuan pengelolaan keuangan dan investasi untuk masa depan. Tak hanya itu, lembaga ini juga menyediakan layanan perbankan berupa pengiriman uang berbiaya rendah dari pekerja migran ke keluarganya di dalam negeri, misalnya melalui OFBank.

Ketiga, DMW mengembangkan sarana dan prasarana yang lebih baik di dalam negeri untuk mendukung para pekerja migran serta keluarganya. Bentuknya berupa pusat layanan pekerja migran yang tersebar serta layanan daring untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Pemerintah Filipina selalu hadir mendampingi setiap pekerja migrannya meraih masa depan. Hal ini bahkan dimulai sejak calon pekerja hendak berangkat, penempatan, hingga masa kepulangannya. 

Keberhasilan Filipina memperoleh devisa sekitar US$ 40 miliar per tahun dari pekerja migran dapat menjadi pelajaran berharga bagi pemerintahan Prabowo. Jika mereka bisa, mengapa kita tidak.

Salah satu negara tujuan pekerja migran yang bisa dioptimalkan adalah Jepang. Negeri Matahari Terbit ini tengah menghadapi masalah serius dengan penduduknya yang kian menua. Kini populasi penduduk Jepang yang berusia 65 tahun ke atas meningkat ke angka tertinggi sepanjang sejarahnya, yaitu 36,25 juta jiwa (29,3 persen total penduduk). Angka ini akan terus meningkat dan diperkirakan Jepang kekurangan 11 juta pekerja pada 2040 (CNBC, 21 September 2024).

Jepang sangat potensial bagi Indonesia. Sebab, untuk memenuhi kebutuhan pekerja migran dengan keterampilan tertentu yang disebut tokutei ginou, persyaratannya relatif sederhana. Antara lain, berusia di bawah 30 tahun, berpendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajat, dan mampu berbahasa Jepang.

Selain Jepang, ada setidaknya 35 negara lain yang penduduknya makin menua dan pasti membutuhkan pasokan pekerja migran dari negara lain. Meski begitu, tampaknya dibanding Filipina, Indonesia masih terhambat rendahnya penguasaan bahasa Inggris oleh calon pekerja.

Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya daya saing pekerja Indonesia di mancanegara. Hal ini merupakan buah mutu pendidikan yang masih sangat rendah. Berbagai persoalan ini perlu segera diselesaikan lebih dulu jika pemerintahan Prabowo ingin membebaskan Indonesia dari ancaman bencana pengangguran. ●

Redaksi menerima artikel opini dengan ketentuan panjang sekitar 7.500 karakter (termasuk spasi) dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebutkan lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan CV ringkas.